Akhir tahun ini  presiden sedang panen peresmian jalan tol. Cukup memuaskan apa yang diresmikan bukan hanya di Jawa,  ini pembeda cukup siginifikan. Pembangunan  ada di kawasan lain, tidak semata di Jawa. Wajar, jika Jakarta-Surabaya akhirnya bisa tersambung dengan jalan tol semua.
Beberapa tanggapan dan komentar miring memang mengandung kebenaran, meskipun separo benar, dan separonya salah. Salah satu komentar  oleh banyak elit yang mengaku oposisi itu, rakyat tidak makan beton, infrastruktur, dan sejenisnya. Memang benar, rakyat Indonesia semua manusia dan sedang tidak main debus.
Jawaban cukup bijak disampaikan Menteri Luhut yang mengatakan, benar rakyat tidak makan jalan dan itu masih perlu diperjelas, namun dengan adanya jalan tol, harga pangan bisa lebih terjangkau. Jalanan yang rusak, akses lama dan  banyak kendala menjadi tidak efektif. Pangan bisa rusak di jalan atau menjadi sangat mahal karena distribusi dan ekspedisi yang mahal. Konsumen yang menanggung itu semua.
Ada juga komentar jika infrastruktur itu kewajiban pemerintah, bukan wujud prestasi. Ini sebagian juga benarnya. Toh pemerintah-pemerintah yang lalu tidak secepat ini. Apalagi jika dibandingkan dengan era-era yang lampau. Pemikiran positif juga boleh menjawab keraguan dan pernyataan bahwa ini bukan prestasi, paling tidak ada dua hal yang patut diperjelas sehingga rakyat tidak sumir atas komentar demikian.
Adanya banyak proyek mangkrak selama ini, ada yang bahkan sejak Orde Baru hingga silih berganti tidak jalan. Kemauan keras pemerintah dengan jajaran toh bisa selesai. Jika berbicara kendala semua akan jadi kendala, ketika yakin akan hasil, akan terbuka jalan, dan itu benar terjadi.
Pembangunan kali ini, bukan semata di Jawa atau Bali saja. Termasuk hingga Sumatera dan juga Sulawesi. Jadi ingat teman dari Kalimantan, sakit pas di jalan ada kereta api, langsung semangat dan segar karena takjub melihat kereta api. Pembangunan yang menyeluruh ini berbeda dengan model pembangunan penjajah yang hanya mengeruk kekayaan di mana paling menguntungkan. Pemerintah lampau pun belum ada yang berani demikian.
Perbedaan cukup signifikan juga mengenai keberadaan jalan tol. Di masa Orde Baru, orientasinya adalah keuntungan finalsial pengelolaan jalan tol. Artinya, bahwa dibangunnya jalan tol bukan demi pemerataan pembangunan, apalagi harga-harga yang relatif terjangkau secara merata, pun bukan demi akses lebih lancar dalam arti tidak macet. Jauh dari ide ideal tersebut.
Pembangunan jlan tol dari presiden ke presiden, dapat dilihat seperti ini, Pak Harto memulai pembangunan jalan tol pada tahun '78 dengan tol Jagorawi sepanjang 46 km. Dilanjutkan kemudian selama 20 tahun berikutnya dengan total panjang 490 km.
Pemerintahan Habibie yang hanya sangat singkat dan masa transisi sangat wajar jika berkontribusi sepanjang 7, 2 km. Pemerintahan Gus Dur juga masa belum stabil dan cukup singkat menyumbang 5,5 km. Era kepemimpinan Megawati, menyumbang 34 km.
SBY yang memerintah selama dua periode atau sepuluh tahun cukup panjang pembangunanya dengan 212 km. Jokowi yang memang memberikan prioritas pada pembangunan infrastruktur memberikan sumbangsih sepanjang 671 km, hingga akhir Desember 2018. Masih ada sekitar sepuluh bulan pemerintahan ini, bukan tidak mungkin masih akan menambah panjang jalan tol yang masih bisa dikebut, untuk satu periode pemerintahan tentu.
Sebenarnya masing-masing presiden toh tidak sepenuhnya membangun sepanjang itu juga, ada kesinambungan dari pemerintah-pemerintah sebelum-sebelumnya. Jika "panenan" panjang jalan tol ada pada Jokowi itu adalah kerja keras dan kemauan kuat untuk membangun. Melepaskan kendala yang ada dan menemukan solusi di tengah cibiran dari oposisi yang memang enggan berpikir cerdas.
