 Jika ada petisi yang mau mengusung Ahok atau Cornelis, apa mereka mau menjadi pengawal? Mereka lagi-lagi kebingung. Ketika konsep saja mereka tidak mampu bagaimana menjadi pemimpin? Atau mengapa tidak getol menyuarakan pimpinan besar mereka yang sedang hidup di rantau itu?
Mencermati pergerakan taggar ini cukup menarik, bagaimana partai politik yang memiliki kepentingan untuk mengeser Jokowi, toh adem ayem saja. Reaksi setengah hati dengan tetap bermain aman, ketika ada kejadian atau kasus yang bisa mendapatkan simpati rakyat dan menohok pemerintah mereka berteriak. Pun hanya sebatas itu. Mereka yang bicara pun itu lagi-itu lagi, bukan barang baru dan dukungan yang sangat kuat. Seolah mereka menjaga jarak bahwa bukan mereka lho yang ada di balik  aksi itu. Itu hanya kerjaan kader, simpatisan, dan kalau ada apa-apa silakan saja. PKS yang salah satu tokohnya terdepan dalam diri Mardani Ali Sera pun tidak cukup lantang menyuarakan dukungan bagi gerakan ini.
PAN jelas tidak mau terlibat lebih jauh, apalagi kader mereka pun selama ini tidak ada yang cukup masif mendukung. Namun tentu mereka memiliki kepentingan untuk tidak mencela atau mengatakan apapun secara berlebihan bagi gerakan ini. Demikian juga dengan Demokrat yang memang tidak memiliki cukup kemauan berjuang di dalam kebersamaan mengusung Prabowo dan gerakan yang tidak memberikan keuntungan ini.
Gerindra pun hanya cukup diwakili Dani yang nampaknya tidak cukup paham apa maunya gerakan ini. partainya hanya mengirim Fadli Zon untuk cuap-cuap soal penolakan, namun toh tidak juga memberikan dukungan yang cukup kuat dan signifikan. Asal menghantam pemerintah saja yang ia lakukan. Soal gerakan dia pasif saja. Mencari keuntungan saja dari gerakan ini.
PKB sebagai kelompok yang tidak setuju dengan gerakan ini yang menyoroti cukup tajam dan bahkan melihatnya sebagai duplikasi di Suriah yang perlu dicermati dengan baik. Taggar dengan mendeligitimasi pemerintah yang sah sebagai awal kehancuran Suriah, jangan sampai terjadi di sini, sangat wajar peringatan yang disampaikan.
Polisi berlaku cukup tegas ketika mulai adanya gerakan yang tidak mau meminta izin, namun bersikukuh dengan hanya cukup pemberitahuan. Potensi penolakan yang bisa menjadi adu fisik dan kerusuhan, dan nampaknya itu yang hendak dipakai untuk mengadu pemerintah dan rakyat, cukup baik ditanggapi pihak kepolisian. Aksi di Solo jauh-jauh hati sudah ada penolakan, bahkan dari Semarang  pun mengambil sikap menolak. Polisi tidak mau mengambil risiko dan menyatakan tidak bisa memberikan izin apalagi tempat yang akan digunakan, dipakai oleh pemerintah daerah untuk acara resmi.
Melihat sepak terjangnya yang cenderung ugal-ugalan, tidak mau taat aturan namun memaksakan kehendak atas nama demokrasi, patut memperoleh perhatian lebih, bahwa hal aksi dan kegiatan ini memang hanya bertujuan untuk menciptakan kondisi tidak jelas. Soal pilihan presiden hanya menjadi tunggangan semata.
Sayangnya hingga hari ini  masih banyak politikus minim prestasi yang seolah-olah menunggangi, padahal mereka yang dimanfaatkan. Mereka tidak sadar posisi hanya menjadi alat yang akan disikat pada saat yang tepat. Kondisi yang sangat tidak jelas, di mana berbagai pihak saling memanfaatkan.
Fakta yang cukup kuat bahwa aksi ini tidak sepenuhnya politik pilpres itu adalah, kampanye belum tiba, bahkan pasangan calon jelas belum ada, mengapa sudah memaksakan solah besok sudah pilpres. Waktu cukup untuk kampenye jika memang pasangan mereka laku.
Bukti selanjutnya, jika memang mau mengganti Jokowi, mengapa tidak menjadi gerakan Prabowopresiden. Jelas memberikan bukti bahwa ini adalah aksi dari pihak lain yang memanfaatkan momentum pilpres.
Cukup berdasar apa yang dinyatakan oleh sekjend PKB hati-hati aksi yang hendak menjadikan Indonesia sebagai Suriah selanjutnya. Tentu dengan kondisi dan keadaan serta latar belakang yang berbeda, cukup sulit bisa mengarah ke Suriah.
