Kemarin, dalam sambutan sidang tahunan MPR, ketua MPR, Zulkifli Hasan menyatakan ada titipan dari emak-emak untuk pemerintah, dalam hal ini presiden tentunya, mengenai gejolak harga, paling tidak itu yang terdengar dan terbaca dalam pemberitaan.
Dalam salah satu media, dinyatakan ada tiga poin soal kesenjangan, mengenai stabilitas dan defisit transaksi berjalan, serta mengenai pengelolaan utang. Karena bukan pakar ekonomi dan tidak paham akan hal itu, namun melihat apa yang dinyatakan adalah pesan emak-emak, bukan pula emak-emak, jadinya melihat dari sisi yang lain.
Boleh, sah, dan tidak ada yang sepenuhnya salah sebenarnya ketika berbicara demikian. apalagi berkaitan dengan pilpres. Apalagi juga sebenarnya pengin juga, apa daya tidak cukup menjual dan tidak juga cukup menjanjikan dari sisi lain. Akhirnya menggunakan  momen bahagia untuk memberikan kritikan yang tidak proporsional demikian.
Jika dibandingkan kinerja pemerintah, apa sih kerja MPR dengan gaji dan tunjangan yang ada. Nol besar iya. Ke mana-mana atas nama sosialisasi empat pilar masa lalu itu pun jauh lebih banyak menjual diri dan sosialisasi pencapresannya sendiri. Hasilnya sama sekali tidak ada.
Coba membuat terobosan, membuat apalah yang menjadi monumen bersejarah. Misalnya, GBHN, Repelita dan pelita dengan nama yang berbeda tentunya. Membangun budaya santun bukan semata klaim namun perilaku.
Budaya MPR yang berbeda, misalnya, mau memberikan pembuktian terbalik harta kekayaan mereka. Begitu banyak ide dan wacana yang bisa digulirkan sebenarnya, bukan hanya itu-itu saja. Ke mana-mana membawa empat pilar itu pun warisan almarhum Taufik Kiemas.
Apalagi jika berbicara partainya. Haduh apa ada yang bisa dibanggakan dari partai yang katanya amanat nasional itu? Deretan koruptor dengan segala dalihnya itu. Gaji kecilah, perlu dipahami  dengan  berbagai-bagai argumen yang ujung---ujungnya tidak bermutu.
Lebih parah lagi jika berkaitan dengan keluarga besarnya. Ada tiga saudara kandungnya yang terseret kasus hukum dan itu semua berkaitan dengan keuangan. Jadi apa yang ia lontarkaan sebenarnya main air terpercik muka sendiri, kalau masih memiliki muka. Berbeda jika masuk ranah hukum karena kasus lain, ini semua berkaitan dengan keuangan.
Perilaku dan gaya hidup mereka pun bukan sederhana, jadi bisa mengatakan soal keungan negara jika mereka pun berpola hidup sederhana, biasa, dan menjadi pengusaha pun yang sewajarnya tidak melakukan dan menggunakan proyek pemerintah di dalam usahanya.
Kerabatnya yang berkaitan dengan kasus keuangan,
Zaenudin Hasan, bupati Lampung Selatan, yang terkena OTT KPK dengan uang Rp. 700 juta, memiliki kekayaan 13 M. Coba jika saja harta itu benar-benar disyukuri, tidak perlu ada OTT KPK, dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat yang ia pimpin. Atau malah 13 M itu hasil "upeti"? lebih menyakitkan lagi penggunaan uang untuk pengajian. Lihat pengunaan kegiatan keagamaan namun untuk menimbul uang suap? Apa ya pantes? Apa tidak yang namanya menodai agama itu seperti ini, agama digunakan untuk menyembunyikan kejahatan.
