Susy Haryawan
Susy Haryawan lainnya

bukan siapa-siapa

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Sunyi Sepi Muara Isu Mahar Politik dan Suap Lainnya

12 Januari 2018   10:18 Diperbarui: 12 Januari 2018   10:27 554 9 5
Sunyi Sepi Muara Isu Mahar Politik dan Suap Lainnya
ilustrasi:www.beritamoneter.com

Sunyi Sepi Muara Isu Mahar Politik dan Suap Lainnya

Sunyi sepi isu muara mahar politik dan suap lainnya. Beberapa waktu lalu, Kang Dedi berteriak soal adanya permintaan mahar politik. Booom beberapa hari, ilang. Terbaru Cak Nyalla membuat bom baru dengan pernyataannya si agen 08, eh Pak Prabowo yang katanya meminta mahar hingga 200 M. Apakah ini akan lama? Jelas tidak. Tentu banyak yang masih ingat soal seleksi AKPOl Jabar yang heboh kemarin? Tiba-tiba ada edaran soal putera daerah? Ke mana muaranya? Gak jelas. Sebenarnya mahar politik, politik uang, suap dan uang apapun namanya, sangat lekat dengan kebiasan bangsa ini. Masuk sekolah favorit doit, sekolah kedinasan dan yang jaminan masa depan doit, naik pangkat doit, tentu semua hanya senyum. Mirip kentut lah, siapa yang kentut juga paham, meski tidak mengaku,dan muaranya juga gak ada, heboh sepanjang bau itu masih di hidung.

Apa yang dikatakan Kang Dedi dan Cak Nyalla sama. Semua ada kebenarannya, pun ada juga penyangkalan, dan ada bumbu penyedapnya. Sama-sama tidak akan ada satu pengakuan yang sama. Mengapa? Yang terlibat juga saling melindungi kartu truf masing-masing. Semua saling pegang, satu memegang ekor, satu memegang tanduk, ada yang pegang pinggang, artinya saling sandera dan akan terus demikian jika tidak ada kehendak baik untuk mengubah politik menjadi lebih baik.

Baru saja, kakak tanya temannya yang anaknya keterima di pendidikan militer, namanya teman sekolah, tanya sangat biasa, bayar pira? Ndhasmu kui, aja sembarangan isa kecekel pulisi. Nek syarat yo sepuluhan lah.Menarik adalah, mana ada syarat-syarat ini itu dalam memasuki pendidikan iliter menghabiskan sepuluh juta. Jelas yang ada adalah separo data yang dibuka dan dikemukakan. Mana ada sih yang mengaku menyuap dan mengatakan bahwa masuk dengan tidak semestinya. Hal yang sangat biasa di negeri ini. Apalagi jika berkaitan dengan pil-pilan. Hingga levelnya pilkada tingkat satu lagi.

Menarik apa yang diciutkan oleh kader Gerindra untuk menanggapi apa yang dilontarkan Cak Nyalla, ia mengatakan tanyakan ke Pak Jokowi, Pak Basuki, Pak Ridwan Kamil, hingga Pak Edi Rahmayadi, mengenai hhak ini. Baru satu yang  menyanggah ada mahar seperti ungkapan Pak Emil. Sangat wajar, normatif, dan alamiah apa yang dikatakan. Paling yang lainnya juga akan emnjawab yang sama kalau tidak akan diam saja. Sama bukan dengan apa yang diungkap Kang Dedi?

Desas-desus terus saja hadir, datang, termasuk di dalamnya korupsi dan maling anggaran. Semua paham, mengapa jembatan baru diresmikan ambruk, apa spesifikasinya diubah, atau pengerjaannya yang asal-asalan. Sama saja semua tahu dan diam-diam saja. Jika ditelusuri juga akan ada dua kebenaran yang hadir, sisi satu merasa tidak melakukan kesalahan, yang mengatakan ada kesalahan juga bersikukuh yang sama.

Jika dipikir dengan nalar jernih, coba mengapa selalu saja pejabat masih tertangkap tangan, atau ada laporan mengenai anggaran yang tidak proporsional, atau ada penangkapan korupsi? Apakah karena kepentingan sendiri? Jelas tidak, ekonomi dan politi beaya tinggi yang ada.

Miris bukan negara Pancasila, yang bisa berkelahi hanya karena agama diledek atau dijadikan candaan, tapi perilakunya tidak jauh dari kuasa iblis. Kebenaran mutlak di dunia memang tidak akan ada, namun bagi yang beragama, spiritualitasnya tinggi akan memiih kebenaran yang obyektif bukan subyektif. Ranah moral, etis, dan nurani yang perlu diberi tempat untuk menyatakan kebenaran.

Penegakan hukum yang masih setengah hati membuat semua kejahatan merajalela. Jika ada kehendak baik sedikit saja mau mengubah perilaku tamak ini, tentu akan menghukum dengan keras, tegas, dan adil bagi pelaku kecurangan namun masih saja bebas dengan hukuman ringan dan kemudian kembali ke pilihan ini dan itu, menang maling lagi.

Salah kaprah dan membedakan mana yang salah secara hakiki dan keliru dalam permukaan sering kacau balau karena kepentingan. Hal seperti ini harusnya diselesaikan dengan serius, bukan malah dibiarkan menguap begitu saja.  Pernah kan ada bahasan mengenai kelas siluman di Sumatera Utara, ke mana penyelesaiannya? Paling-paling kepsek dipindah.  Hal yang sebenarnya sama sebangun dengan konteks yang berbeda-beda.

Budaya dan tabiat bangsa yang hanya mengatakan, iya to, saya sudah duga....Hal yang perlu ditinggalkan untuk memperbaiki hidup berbangsa dan bernegara yang lebih baik lagi. Baik bukan konsep namun ebnar-benar adil, prestasi mendapatkan  penghargaan dan apresiasi, buruk mendapatkan perbaikan dan salah memperoleh hukuman. Selama ini kebalik-balik, salah diberi kepercayaan, benar karena berbeda dimusuhi.

Sebenarnya sering sudah ada signal untuk membuka dan memperbaiki diri, namun selalu saja mentok karena saling sandera. Hal ini kalau tidak dimulai untuk memangkas rantainya, ya akan jadi selalu lingkaran setan tidak berujung.

Penyederhanaan parpol mungkin bisa menjadi alternatif. Parpol banyak, kualitas rendah, ideologi kacau balau, paling mudah saling bajak dan sandera orang potensial. Di sinilah terjadi tawar menawar. Penyederhanaan menjadi tiga partai politik sangat tepat bagi bangsa ini. demokrasi pun ada batasannya, bukan semata banyak parpol juga demokratis. Kalau banyak tidak membuat negara lebih baik untuk apa.

Taat azas dan konsensus yang rendah memberikan kontribusi kekacauan demi kekacauan. Coba jika orang mau jujur dengan diri sendiri, seturut agama dan Pancasila, tentu tidak akan ada kebenaran dan klaim kebenaran. Mengapa bisa ada dua kubu sama kuat? Karena tidak taat azas dan konsensus. Azas dan konsensus hanya menjadi kedok, termasuk agama dan negara.

Apakah bangsa ini akan selalu demikian?

Salam