Siapa yang benar, Antarasi atau Pak Beye? Kebenaran absolut jelas saja tidak ada di dunia ini. namun kebenaran juga tidak mungkin keduanya. Pengadilan sangat berperan untuk memberikan titik terang bagi bangsa ini. Ada dua versi siapa yang lebih mendekati kebenaran apakah Antasari atau SBY. Palu hakim menjadi harapan agar tidak ada lagi lorong gelap hidup bersama. Siapa benar dan siapa salah tidak ada kontribusinya bagi hidup bernegara rakyat, namun jika salah satu salah, siapapun itu memberikan pembelajaran sangat penting.
Pertama, Pak Beye hanya mengatakan itu fitnah malah melebar ke pemerintah segala. Buktikan mana fitnahnya, mana pemerintah atau penguasa itu terlibat. Hal ini jauh lebih penting, karena menyangkut nama baik yang memang sudah banyak tercemar. Belum lagi rekam jejak Pak Beye yang sudah dipahami soal kecepatannya untuk keluarga dan pribadi, katakan tidak korupsi, dan sejenisnya. Jika tidak, lapor polisi dan jalani dengan baik proses hukum, mengapa malah mengatakan penguasa dan perilaku kekuasaan segala?
Kedua, waktu yang dipakai Pak Antasari memang tidak berlebihan jika dikatakan sebagai politis, hal ini tidak salah karena memang mengapa tidak waktu yang lain. Pak Antasari perlu membuktikan kalau soal politis itu bukan yang utama namun yang utama adalah kebenaran dan keadilan. Siapapun tidak boleh dihukum kalau memang tidak bersalah sedangkan yang bersalah malah berkeliaran, atau jangan-jangan malah masuk pada kekuasaan juga.
Ketiga, peran polisi sangat sentral, meskipun suka ataupun tidak, tentu oknum bukan lembaga kepolisian sedikit banyak terlibat. Jika tudingan Pak Antasari yang benar, tentu aparat kepolisian ada yang terlibat di dalamnya. Artinya, kesempatan bagi polisi untuk menunjukkan jati dirinya sebagai abdi rakyat bukan abdi kekuasaan. Meskipun pahit perlu dibuktikan dan dibuka. Jika Pak Beye yang benar, biar polisi memerkarakan Antasari kembali.
Keempat, uji kebenaran itu di pengadilan. Kesempatan yang baik bagi kedua belah pihak untuk mengawal proses hukum, ingat berdua adalah petinggi negeri, pengawal hukum, dan tentunya taat hukum. Siapa salah harus bertanggung jawab dan bukan tanggung dalam menjawab. Pengadilan juga waktunya bebersih sehingga tidak akan ada lagi tudingan siapa berkonspirasi dan siapa dikorbankan.
Kelima, negara ini miskin akan nurani sehingga bersalah pun bersikukuh seolah benar. Sikap bertanggung jawab dan ksatria sangat rendah. Bersalin rupa dengan segera sangat mahir dan merasa seolah semua orang bisa dikelabui. Apakah ini ciri orang beragama? Jelas bukan orang beragama yang mendalam tentunya.
Keenam, sikap pemerintah harus jauh lebih kuat. Jangan atas nama rekonsiliasi, demi menjaga keharmonisan, atau menjaga keutuhan, namun membiarkan kejahatan merajalela. Jangan sampai hukum diselesaikan secara politis. Jika tuduhan Pak Beye salah, katakan dengan jelas dan kalau perlu dibawa ke ranah hukum. Jika Pak Antasari yang salah bawa ke peradilan, jangan dibiarkan menguap begitu saja. Mana kehebohan soal penyadapan Anggodo-Anggoro lalu, mana gegap gempita soal sekretaris MA, mana keriuhan soal Papa Minta Saham, jangan sampai terulang tragedi demi tragedi demi kekuasaan dan kursi semata.
Sepakat bahwa keutuhan bangsa dan ketenangan hidup bersama itu penting, namun bukan berarti bahwa dengan mengorbankan kebenaran dan keadilan. Kebenaran harus dinyatakan dana kejahatan harus dihukum. Pengampunan bukan berarti membenarkan kejahatan, namun memberikan perbaikan agar berubah.
Jayalah Indonesia!
Salam
