Taiwan, NATO Indo-Pasifik dan Tantangan Indonesia
Pernyataan Presiden Taiwan Lai Ching-te pada 22 Agustus 2025 bahwa negaranya menargetkan belanja pertahanan hingga 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebelum 2030 bukanlah sekadar wacana teknis mengenai anggaran militer. Ia adalah refleksi dari konstelasi geopolitik baru di kawasan Indo-Pasifik, di mana Taiwan, meskipun bukan anggota resmi North Atlantic Treaty Organization (NATO), berperan layaknya bagian dari struktur pertahanan kolektif yang dipelopori Amerika Serikat.
NATO secara tradisional adalah aliansi trans-Atlantik yang berakar di Eropa dan Amerika Utara. Namun sejak satu dekade terakhir, organisasi ini menaruh perhatian khusus pada kawasan Indo-Pasifik, terutama karena kebangkitan China sebagai kekuatan militer dan ekonomi. Taiwan menjadi episentrum dari ketegangan tersebut. Ambisi China untuk melakukan reunifikasi, baik secara damai maupun melalui kekuatan militer, menjadikan pulau ini sebagai "frontline" dalam kontestasi global.
Situasi Taiwan menarik untuk dibaca bersama dengan dinamika negara-negara Asia Tenggara. Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, hingga Kamboja memiliki posisi berbeda dalam menghadapi tekanan geopolitik antara Washington dan Beijing. Pertanyaannya, bagaimana Indonesia - negara terbesar di Asia Tenggara - menentukan sikap. Apakah tetap berpegang pada doktrin non-blok yang semakin usang, ataukah mengambil posisi tegas dalam mempertahankan kedaulatan nasional di Natuna dan Ambalat dengan dukungan aliansi pertahanan internasional.
Taiwan dan Tekanan NATO-isasi
Sejak 2019, China meningkatkan tekanan militer terhadap Taiwan melalui patroli udara, pengerahan kapal perang, serta latihan besar-besaran di sekitar Selat Taiwan. Taiwan menolak keras klaim Beijing yang menyebut pulau itu sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Rakyat China.
Dalam konteks ini, Taiwan menempuh dua jalur : pertama, memperkuat industri persenjataannya sendiri - mulai dari jet tempur, kapal perang, hingga rudal jelajah; kedua, membuka ruang kerjasama erat dengan Amerika Serikat dan mitra-mitra NATO. Langkah terbaru Taiwan memasukkan anggaran penjaga pantai ke dalam belanja pertahanan mencerminkan model "total defense" ala NATO, di mana setiap instrumen negara diarahkan untuk tujuan pertahanan kolektif.
Target 5 persen PDB untuk anggaran pertahanan bukan angka kecil. Dengan PDB Taiwan sekitar 900 miliar dolar AS (2024), belanja pertahanan 5 persen berarti lebih dari 45 miliar dolar AS per tahun - hampir setara dengan anggaran pertahanan Rusia pada periode yang sama. Artinya, Taiwan siap menjadi "Israel di Asia Timur" dengan dukungan penuh Washington.
Filipina : Garda Depan di Laut China Selatan
Jika Taiwan adalah titik sentral di utara, maka Filipina menjadi mitra penting AS di selatan. Presiden Ferdinand Marcos Jr. membuka kembali akses militer AS ke beberapa pangkalan strategis, termasuk yang menghadap langsung ke Taiwan. Manila juga semakin vokal dalam menghadapi klaim China di Laut China Selatan (LCS).
