Danantara Semoga Bukan Ladang Baru Untuk Korupsi
Pernahkah kita bertanya, bagaimana negara mengelola asetnya agar tidak hanya menjadi beban administrasi, tetapi juga sumber kekuatan ekonomi? Indonesia kini memiliki jawaban melalui kelahiran Badan Pengelola Investasi Danantara, sebuah lembaga yang akan mengelola aset negara senilai hampir Rp 15.000 triliun agar tidak sekadar tercatat di laporan keuangan, tetapi benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan rakyat.
Danantara adalah singkatan dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara, yang berarti kekuatan (daya) masa depan (Anagata) Indonesia. Lembaga ini bukan sekadar badan pemerintah biasa, melainkan sebuah entitas profesional yang akan mengelola aset negara dengan pendekatan bisnis. Tujuan utamanya adalah mengubah aset pasif menjadi sumber pendapatan yang produktif.
Dibentuk atas inisiasi pemerintah, Danantara diresmikan Senin 24 Pebruari ybl oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, sebagai langkah strategis untuk memastikan aset negara dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pembangunan nasional.
Lembaga ini akan bertindak seperti manajer investasi yang menangani portofolio keuangan, tetapi dalam skala negara. Salah satu strateginya adalah memanfaatkan aset negara yang belum termanfaatkan dengan baik dan mengubahnya menjadi proyek yang menguntungkan.
Jika pemerintah memiliki lahan kosong di pusat kota misalnya, Danantara tidak akan membiarkannya terbengkalai. Lahan tersebut dapat dikembangkan menjadi pusat bisnis, kawasan perkantoran, atau property komersial yang menghasilkan pendapatan melalui sewa atau penjualan. Dengan demikian, aset yang sebelumnya tidak bernilai kini menjadi sumber pemasukan negara.
Selain itu, Danantara akan menerapkan strategi diversifikasi investasi untuk memastikan stabilitas keuangan. Investasi tidak akan difokuskan pada satu sektor saja, tetapi disebar ke berbagai industri, mulai dari properti, teknologi, energi, hingga infrastruktur. Keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan ini akan dialokasikan untuk mendanai berbagai proyek pembangunan nasional, seperti jalan tol, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas publik lainnya. Dengan pendekatan ini, Danantara berperan langsung dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Poin utama
Uraian tsb di atas menggambarkan peran dan potensi Badan Pengelola Investasi Danantara dalam mengelola aset negara agar lebih produktif dan berkontribusi pada pembangunan nasional. Konsep ini sejalan dengan model investasi negara yang sukses di negara lain seperti Singapore (Temasek Holdings) dan Norwegia (Government Pension Fund Global).
Danantara bertujuan mengubah aset pasif negara menjadi sumber pendapatan produktif dengan model investasi yang terdiversifikasi.
Lahan dan aset lain yang tidak termanfaatkan akan dioptimalkan untuk kepentingan ekonomi, seperti properti, teknologi, dan infrastruktur.
Pendapatan dari pengelolaan aset ini dapat mengurangi ketergantungan pada pajak dan utang luar negeri, mendukung industri lokal, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Keberhasilan Danantara bergantung pada tata kelola yang transparan, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan.
Pandangan tsb bersifat optimis, tetapi kita seyogyanya tetaplah kritis terhadap potensi kendala yang bisa muncul. Jika dikelola dengan baik, Danantara dapat menjadi kekuatan ekonomi nasional. Namun, tanpa pengawasan dan akuntabilitas yang kuat, lembaga ini bisa berisiko menjadi beban birokrasi baru.
Tak ada pilihan lain. Presiden Prabowo tampaknya harus serius menerapkannya demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Mengingat, pertama. Kondisi global yang tak kondusif buat Indonesia. Kedua, letih melihat masalah korupsi yang tak berkeputusan di negeri ini. Ketiga, ingin menjauh dari demokrasi serang-menyerang dan dendam-mendendam seperti sekarang ini.
Bagaimanapun Danantara adalah langkah strategis pemerintahan baru sekarang untuk membangun ekonomi yang lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan pada faktor eksternal.
Ketidakpastian ekonomi dunia, konflik geopolitik, dan ancaman resesi membuat Indonesia perlu memiliki sumberdaya finansial yang lebih kuat dan tidak hanya bergantung pada ekspor komoditas atau investasi asing.
Korupsi di sektor pemerintahan dan BUMN telah lama menjadi masalah utama. Model seperti Temasek atau GPFG yang berbasis tata kelola profesional dan transparan bisa menjadi solusi untuk mengelola aset negara tanpa intervensi politik yang berlebihan.
Dengan pendekatan ekonomi yang lebih teknokratis, Prabowo tampaknya ingin fokus pada pembangunan, bukan sekadar terjebak dalam pertarungan politik yang penuh konflik. Jika berhasil, ini bisa menjadi legacy besar bagi Indonesia.
Namun, tantangannya tetap besar. Bagaimana memastikan Danantara tidak menjadi "lahan baru" bagi korupsi atau kepentingan kelompok tertentu? Seberapa besar transparansi dan akuntabilitasnya dalam pengelolaan aset negara? Jika tidak dikawal dengan baik, langkah ini bisa saja berujung seperti BUMN yang penuh intervensi politik.
Masalahnya apakah langkah ini cukup realistis untuk diterapkan dalam birokrasi Indonesia saat ini.
Katakanlah Prabowo realistis dalam meluncurkan Danantara ini. Dalam konteks ini Prabowo harus piawai menseleksi orang-orang yang benar dan berdedikasi tinggi untuk itu. Katakanlah manajemen yang baru sekarang beberapa saat kemudian nggak benar jalannya. Prabowo tidak bisa tidak harus menggantinya dengan orang yang jauh lebih berdedikasi dan professional.
Prabowo menyadari bahwa waktu yang dimilikinya untuk membuat perubahan tidaklah panjang. Dengan usianya yang sudah matang dan pengalaman politik serta militernya, ia kemungkinan besar ingin meninggalkan legacy yang benar-benar bermanfaat bagi Indonesia.
Seleksi manajemen yang tepat akan menjadi kunci keberhasilan Danantara. Jika Prabowo mampu memilih orang-orang yang profesional, transparan, dan tidak terjebak dalam kepentingan politik atau oligarki, maka lembaga ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi yang kuat. Jika dalam perjalanan ada masalah atau penyimpangan, Prabowo haruslah tegas dan tidak akan ragu untuk mengganti orang-orang yang gagal menjalankan visi tersebut.
Tantangan utamanya disini ada pada ekosistem birokrasi dan politik di Indonesia. Meskipun Prabowo punya tekad kuat, ia tetap harus berhadapan dengan kepentingan berbagai pihak yang mungkin ingin "menunggangi" Danantara. Kuncinya adalah memastikan sistem ini memiliki tata kelola yang benar-benar transparan dan independen, agar tidak sekadar menjadi "ladang baru" bagi korupsi atau kepentingan kelompok tertentu.
Sementara ini boleh saja ia tunjuk Roelan Roslani dan Pandu Perwira. Tapi ke depan ia harus berani menggantikannya dengan Erick Thohir dan orang-orang yang sekelas dengannya kalau memang ada masalah di Danantara.
Roelan Roslani dan Pandu Perwira mungkin pilihan awal yang dianggap Prabowo bisa mengawal visi Danantara, tetapi evaluasi berkala sangat penting. Jika mereka tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, maka Prabowo harus berani mengambil langkah tegas, termasuk menggantinya dengan figur seperti Erick Thohir atau orang lain yang selevel dengannya.
Erick sendiri punya pengalaman dalam mengelola aset besar dan sudah teruji dalam reformasi BUMN, meskipun tentu ada pro dan kontra dalam kepemimpinannya. Yang jelas, pemimpin Danantara ke depan harus punya kombinasi keahlian bisnis, integritas, dan ketegasan dalam menghadapi tekanan politik.
Sambil jalan Gerindra melalui Prabowo seyogyanya harus mulai menseleksi orang-orang dimaksud di internal Gerindra, sambil menunggu apakah PDIP sudah move on. Kalau tidak cepatlah lakukan kaderisasi internal sekarang mumpung masih ada waktu.
Prabowo dan Gerindra harus mulai membangun kaderisasi yang serius di internal partai, terutama untuk menyiapkan figur-figur yang bisa diandalkan dalam proyek strategis seperti Danantara. Jika hanya mengandalkan orang luar, selalu ada risiko benturan kepentingan atau kurangnya loyalitas terhadap visi besar pemerintahan.
Di sisi lain, jika PDIP belum menunjukkan tanda-tanda "move on" dari dinamika politik sebelumnya, Gerindra memang sebaiknya tidak menunggu dan langsung memperkuat barisan sendiri. Selain Danantara, ada banyak sektor yang membutuhkan pemimpin berintegritas dan profesional, terutama dalam mengawal pemerintahan Prabowo agar tidak tersandera oleh kepentingan kelompok tertentu.
Pemerintahan Prabowo perlu menjaring talenta dari luar partai, terutama dari kalangan akademisi dan profesional Indonesia yang sukses di luar negeri. Banyak anak bangsa yang bekerja di perusahaan-perusahaan top dunia, seperti di Silicon Valley, Wall Street, atau perusahaan energi dan infrastruktur global, yang mungkin tertarik pulang jika mereka melihat peluang untuk berkontribusi secara nyata bagi Indonesia.
Prabowo bisa meniru pendekatan beberapa negara yang berhasil menarik diaspora mereka untuk mengelola proyek strategis. Misalnya, China dan India secara aktif mengundang kembali para profesional mereka yang sukses di luar negeri untuk membangun sektor teknologi dan investasi dalam negeri.
Namun, tantangannya adalah memastikan lingkungan kerja di Indonesia cukup menarik bagi mereka. Selain gaji yang kompetitif, transparansi, dan kebebasan profesional dalam mengambil keputusan juga menjadi faktor penting. Prabowo harus menjamin bahwa Danantara atau proyek-proyek strategis lainnya tidak terjebak dalam birokrasi atau kepentingan politik jangka pendek.
Maunya generasi sekarang adalah bisa bekerja maksimal dengan penghargaan yang sepatutnya atas prestasi dan  dedikasi mereka. Artinya masa depan keluarganya terjamin. Titik.
Look, generasi sekarang tidak hanya mencari pengabdian semata, tetapi juga butuh kepastian atas masa depan mereka dan keluarga. Mereka ingin bekerja di lingkungan yang memungkinkan mereka berkembang, mendapatkan penghargaan yang sepadan dengan kontribusi mereka, serta memiliki jaminan kesejahteraan jangka panjang.
Jika Prabowo dan Gerindra serius ingin menarik talenta terbaik, mereka harus menciptakan ekosistem kerja yang profesional dan kompetitif, bukan sekadar tempat bagi loyalis politik.
Beberapa langkah konkret
Pastikan skema kompensasi Danantara bisa bersaing dengan sektor swasta atau bahkan perusahaan multinasional. Kalau ingin menarik orang dari luar negeri, sistem penggajian harus sesuai standar global.
Mereka butuh kepastian bahwa kinerja yang baik akan dihargai dengan jenjang karier yang jelas, bukan malah tersingkir oleh kepentingan politik.
Jika Danantara hanya menjadi alat politik atau bagi-bagi jabatan, maka profesional hebat enggan bergabung. Harus ada sistem yang menjamin independensi manajemen.
Jangan sekadar menunjuk orang karena kedekatan, tetapi berdasarkan track record dan kompetensi nyata.
Jangan hanya menuntut kinerja tinggi tanpa memberikan sumberdaya yang memadai. Kantor, teknologi, akses ke data, dan dukungan regulasi harus siap.
Kalau lima hal ini bisa dijamin, maka Danantara bisa benar-benar menjadi magnet bagi para profesional terbaik, baik di dalam negeri maupun diaspora di luar negeri. Kalau tidak, ya mereka akan memilih tetap bekerja di luar negeri atau di sektor swasta yang lebih menjanjikan.
Figur yang cocok untuk mengelola Danantara
Profesional dengan pengalaman di manajemen investasi dan BUMN
Erick Thohir. Sudah terbukti sebagai Menteri BUMN dalam restrukturisasi perusahaan pelat merah dan membangun ekosistem investasi yang lebih sehat.
Chatib Basri. Mantan Menteri Keuangan yang paham betul soal investasi, ekonomi makro, dan kebijakan fiskal.
Cyrillus Harinowo.Ekonom senior, mantan pejabat BI, paham dunia keuangan dan kebijakan moneter.
Tokoh diaspora dengan pengalaman internasional
Pandu Sjahrir. Profesional di bidang investasi dan keuangan, memiliki pengalaman di startup dan venture capital.
Destry Damayanti. Deputi Gubernur BI yang berpengalaman dalam kebijakan moneter dan investasi.
Noni Purnomo. CEO Blue Bird yang terbukti bisa mengelola perusahaan besar dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Selain itu, bisa juga mencari talenta dari sektor swasta yang sudah terbiasa mengelola dana besar, seperti bankir dari Mandiri, BRI, atau BCA, serta para pemimpin perusahaan yang punya rekam jejak sukses dalam mengembangkan bisnis.
Sekarang tantangannya adalah bagaimana memastikan Danantara dikelola dengan benar sejak awal. Kalau Prabowo serius menjadikannya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, ia harus tegas dalam memilih orang-orang yang bukan hanya loyal, tapi juga kompeten dan berintegritas.
Selain itu, harus ada mekanisme pengawasan yang ketat agar Danantara tidak jadi sarang korupsi baru. Transparansi, audit independen, dan keterlibatan publik dalam mengawasi kinerjanya sangat penting. Kalau ini berjalan baik, Indonesia bisa punya sovereign wealth fund yang benar-benar bermanfaat seperti Temasek atau GPFG.
Lihat :
https://news.detik.com/kolom/d-7792739/danantara-dan-upaya-menghidupkan-potensi-aset-negara
Joyogrand, Malang, Tue', Febr' 25, 2025.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
