Walikota Wahyu : Bancakan 50 Juta per RT atau Berakal-sehat
Pelantikan Walikota Malang akan segera tayang pada 20 Pebruari yad. Pelantikan ini menjadi ngaret begitu karena sikon ekonomi rakyat sedang tidakbaik-tidakbaik saja. Bahkan kalau terjadi lagi satu hal tak terduga, bisa-bisa Presiden Prabowo mungkin akan melantik seluruh Kepala Daerah pemenang Pilkada beberapa saat lalu di Jakarta.
Jelang pelantikan yang kian mendekat, Walikota terpilih kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan salah satu janji politiknya, yakni pemberian insentif Rp 50 juta bagi setiap RT per tahun belum bisa terlaksana pada tahun ini. Sebab, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Malang tahun 2025 sudah berjalan. Untuk yang Rp 50 juta per tahun itu belum untuk tahun ini. Â Wahyu berjanji akan merealisasikannya pada 2026.
Juga karena belum adanya regulasi baku dalam bentuk Peraturan Wali Kota Malang (Perwali) yang menyangkut teknis dan pelaksanaan program. Untuk pelaksanaan program tersebut, butuh beberapa tahapan yang harus disusun terlebih dahulu, termasuk soal penganggaran dana.
Program Rp 50 juta per RT ini memang repot. Namanya ja janji politik. Coba di kota Malang ini Jumlah Rukun Tetangga (RT) ada  4.081 RT. Jumlah ini terbagi dalam 57 kelurahan yang tersebar di 5 kecamatan. So kalau diwujudkan dalam 1 tahun anggaran saja bisa jebol Rp 204.050.000.000. Tahun depannya segitu lagi dan segitu lagi.
Saat dibuat Perwali untuk itu tentu sangat menyenangkan bagi pemilih setia Wahyu. Maklum orang-orang yang mengelilingi RT pastilah banyak. Kalau di Malang ngarep ada bancakan. Begitu.
Sementara Program Kajoetangan Heritages terhenti karena pemilu kemarin dan sebab-sebab lain yang tak jelas. Pengembangan Kajoetangan bukan hanya di Jln Basuki Rachmat dan perkampungan kuno di belakangnya, tapi sesuai planning ya sudah harus termasuk alun-alun Merdeka dan berakhir di daerah Pecinan di seputar Pasar Besar. Itulah destinasi unggulan kota Malang yang seharusnya.
Ini boro-boro sampai ke alun-alun Merdeka dan Pecinan, sebab kalau sampai janji politik ini diwujudkan maka kota Malang akan kurus-kering seperti korban Holocaust. Orang pun jadi malas melancong ke kota Malang. Maklumlah negara sedang tidakbaik-tidakbaik saja perekonomiannya.
Janji politik seperti pemberian insentif Rp 50 juta per RT memang terdengar menarik secara populis, tetapi dari sudut pandang kebijakan fiskal dan pembangunan jangka panjang, program ini dapat menjadi beban berat bagi APBD Kota Malang.
Dilihat dari perspektif Anggaran
