Masalah Papua dan Nasib Pilot Susi Air Yang Disandera Egianus Kogoya dkk
Organisasi Papua Merdeka atau versi Indonesia KKB atau Kelompok Kriminal Bersenjata, yi Tentera Pembebasan Nasional Papua Barat -- Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menyatakan telah menyandera pilot maskapai Susi Air Philips Max Marthin. Pernyataan itu direlease sesaat setelah pesawat maskapai Susi Air jenis Pilatus Porter PC 6/PK-BVY dibakar di Bandara Paro, Kabupaten Nduga, Papua, Selasa 7 Pebruari ybl.
Jubir TPNPB-OPM Sebby Sambom melalui pernyataan tertulisnya meminta pemerintah RI menutup semua jalur penerbangan masuk ke Kabupaten Nduga. KKB meminta TNI-Polri tidak menembak atau melakukan interogasi terhadap warga sipil Nduga.
Kami TPNPB Kodap (Komando Daerah Pertahanan) III Ndugama-Derakma tidak akan melepaskan pilot yang kami sandera ini, kecuali NKRI mengakui dan melepaskan kami dari negara kolonial Indonesia menjadi Papua merdeka, demikian Sebby mengutip Egianus Kogoya, Panglima Kodap III Ndugama sebagaimana banyak dikutip pers Indonesia.
Kalau nasib 5 penumpang pesawat. Tidak masalah, karena mereka adalah warga lokal Papua. Mereka tidak disandera. Lain halnya dengan pilot asal New Zealand yang sampai hari ini belum jelas pelepasannya. TNI-Polri sedang bekerja melacaknya.
Dalam tindak penyanderaan pilot asing ini mereka menuntut pertanggungjawaban Selandia Baru dan Ausie atas kematian "ribuan" rakyat Papua (ribuan korban itu versi KKB). Mereka menunggu respon Ausie, New Zealand, AS, Eropa dan PBB. Dunia barat dituding KKB selama ini memasok persenjataan TNI-Polri, juga dituding turut membantu RI dalam mengeksploitasi SDA Papua, khususnya Freeport dll di Ersberg.
Tuntutan utopis ini tentu menggelikan dari sisi konstitusi RI dan keputusan PBB di masa lalu, tapi dari sisi petualangan kaum pemberang atau mereka yang tak pernah puas dengan keadaan di Papua, tuntutan ini memang akan berulang dan berulang sejauh akar kepemberangan karena ketakpuasan ini tak dipangkas habis.
Sejumlah pihak menyarankan agar pihak TPNPB-OPM dan pemerintah Indonesia menempuh jalan perundingan dalam menyelesaikan kasus penyanderaan pilot maskapai Susi Air yang berkewarganegaraan Selandia Baru. Itu pasti. Tapi terkait tuntutan utopis KKB sehingga harus menyandera sang pilot yang kebetulan adalah warga asing asal New Zealand. Ini yang tak pasti. Apakah baku tembak dulu baru bebas, atau perundingan dulu dengan mengakomodasi tuntutan KKB, baru bebas. Masalahnya adalah ketidakmungkinan memenuhi tuntutan KKB dengan taruhan nyawa sang pilot asing itu. Kalau hanya sekedar dialog siapapun bisa, tapi dalam konteks ini tak logis tentunya kalau asal-asalan. Kita harus menetapkan pilihan dari sekian alternatif. Yang terberat di tengah resesi dunia sekarang adalah bagaimana implikasi penyanderaan warga asing ini dalam hubungan internasional kita.
Situasi fait-accompli seperti ini apa boleh buat memang terkondisi zaman. Di Amerika latin pun demikian, juga di Afrika, bahkan Eropa sendiri yang pernah mengalami masa Brigade Merah yang pernah menyandera PM Italia Aldo Moro, karena alotnya perundingan PM Italia itu malah tewas di tangan penyandera.
Pertanyaan lain yang juga perlu, akan samakah nasib Papua dengan Timorleste. Bernasib sama artinya Referendum (like or dislike) seperti di Timtim akhir 1999 yl.
