Mohon tunggu...
Panji Oktaviansyah
Panji Oktaviansyah Mohon Tunggu... Freelancer - Insan Manusia

Saya hanya insan manusia biasa tidak memiliki kelebihan dan tidak memiliki kekurangan karna saya diciptakan pas oleh tuhan sebagai manusia ;)

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Lucunya Negeri Ini, Pemerintah Plin-plan dan Kebijakan Tumpang Tindih

18 Mei 2020   07:50 Diperbarui: 18 Mei 2020   07:47 192
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Pada tanggal 06/05/2020 presiden Jokowi meminta para menteri kabinet nya mencari jalan keluar untuk pemulihan ekonomi negara setelah mendapatkan laporan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 2,41 persen jika dibandingkan kuartal IV 2019 (BPS).

Hal ini tentu saja menjadikan para menteri harus mengambil keputusan untuk peningkatan kembali ekonomi negara dengan berbagai cara sehingga hal hal yang dianggap bisa memulihkan perekonomian negara pun ditempuh walaupun terjadi keblunderan dijajaran para kabinet.

Seperti saling lempar asumsi mengenai ekspor impor masker dimana Airlangga Hartarto sebagai Menko Ekonomi menyebut pemerintah akan membatasi ekspor masker ke luar negeri karena di dalam negeri masih membutuhkan masker dalam jumlah besar sedangkan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang menegaskan pemerintah tidak akan membatasi ekspor masker.

Dan juga menteri Luhut Binsar Panjaitan mengeluarkan kebijakan transportasi online tetap diperbolehkan mengangkut penumpang. Tentu kebijakan itu dianggap justru berlawanan dengan aturan Menteri Kesehatan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Lalu kebijakan yang membuat publik bingung adalah ketika pemberhentian sementara moda transportasi umum beroperasi yang sebelumnya dihentikan saat ini telah pulih kembali sontak membuat masyarakat diambang dilema yang sangat luar biasa dimana pemerintah dengan getol getolnya sedang berusaha memutuskan mata rantai wabah Covid-19 namun dengan pemulihan moda transportasi beroperasi penulis yakin bahwa mata rantai Covid-19 ini tidak akan putus dengan mobilitas yang sangat padat.

Terbukti dengan foto yang beredar di sosial media mengenai aktivitas di Bandara Soekarno-Hatta seakan akan dunia sedang tidak mengalami suatu wabah yang luar biasa mematikan dengan tidak bergunanya prinsip "social distancing" yang di koar koarkan pemerintah.

Pemaparan penulis terhadap peristiwa diatas hanya beberapa dari banyaknya hal yang blunder akibat kegagalan transformasi intruksi dari presiden kepada para menteri nya, sehingga yang menjadi korban adalah masyarakat yang tengah berduka akibat pandemi ini.

Pada prinsip kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan ternyata tidak lah menjadi aspek yang penting untuk para menteri dalam mengambil suatu kebijakan terbukti dengan beberapa kebijakan yang penulis anggap malah mengakibatkan meningkatnya angka yang positif terpapar oleh covid 19

Hal itu akibat dari kebijakan yang timpang tindih serta plin-plan ditambah lagi tingkat kefokusan pemerintah dalam mengatasi dan memutuskan mata rantai wabah ini mulai menurun berganti dengan fokus pada pemulihan ekonomi negara.

Asumsi penulis merujuk pada statemen beberapa waktu yang lalu bahwa presiden Jokowi mengajak masyarakat berdamai dan berdampingan dengan wabah ini atas saran dari salah satu organisasi kesehatan dunia,dan pada kesempatan itu pula presiden Jokowi mengatakan akan membuka kembali sektor dan subsektor yang bisa membantu memulihkan perekonomian negara dan itu bearti akan dibukanya kembali aktivitas yang mengakibatkan masyarakat atau orang banyak lalu pertanyaannya kapan mata rantai Covid-19 ini akan berakhir? silahkan pembaca menjawabnya.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun