Soal bantuan sosial (bansos) yang kini ramai jadi pembicaraan publik, setuju atau tidak dipicu oleh anomali politik oleh Presiden Jokowi. Tidak sebagaimana mestinya yang mengharuskan beliau netral, kini menunjukkan sikap memihak secara terang-terangan terhadap salah satu pasangan calon.
Menariknya, kalau ditarik ke belakang, sebenarnya Jokowi bukanlah orang yang senang dengan bansos, khususnya dalam bentuk uang tunai. Bahkan pada saat itu Jokowi dengan keras mengkritik Bansos BLT yang dicanangkan Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut Jokowi, bentuk bantuan langsung tersebut dinilai dapat membuat masyarakat berperliku konsumtif.
Dia pun berpandangan pemerintah daerah bisa menganggarkan dana khusus untuk menggerakkan usaha produktif yang ada di rumah tangga dan usaha kreatif yang ada di masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan.
Lain dulu lain sekarang, kini Jokowi mencetak sejarah dalam penggelontoran bansos. Bukan hanya dalam bentuk tunai tetapi juga dalam bentuk sembako. Berdasarkan data dari APBN 2024, program perlindungan sosial (perlinsos) mencapai 496,8 triliun. Lebih besar dari perlinsos pada masa Pandemi Covid 19 tahun 2021 dan 2022.
Yang membuat kebijakan bansos ini menjadi pergunjingan publik apalagi kalau bukan gelontoran bansos pada masa kampanye. Bahkan menurut Sri Mulyani, bantuan langsung tunai (BLT) El Nino (alasan diberikannya bantuan tunai), diberikan rapel 3 bulan untuk Januari, Â Februari, Â dan Maret sebesar 600 ribu. BLT inilah yang gencar dibagikan langsung oleh Jokowi dan menteri-menteri yang mendukung salah satu paslon.
Anggaran Kementerian Sosial untuk PKH, bansos beras, bantuan pangan non tunai, program indonesia pintar, dan BLT El Nino yang dicairkan mulai Januari 2024 sebesar 78,06 triliun, dimana BLT tunai yang dicairkan rapel pada bulan Februari sebesar 11,25 triliun untuk 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Tentu kondisi ini menjadi keprihatinan bagi banyak orang karena terindikasi bansos kini menjadi alat untuk kampanye. Dua menteri, yang merupakan Ketua Umum partai politik pengusung salah satu paslon, dengan gamblang menyuarakan bahwa masyarakat harus berterima kasih kepada Jokowi atas bansos yang diberikan. Disertai juga ancaman bansos tidak akan dilanjutkan oleh paslon lain.
Seringnya Jokowi berkeliling di Jawa Tengah juga memperkuat kecurigaan publik indikasi bansos digunakan untuk kampanye. Belum lagi ada kejadian keluar jari 2 dari mobil kendaraan saat Presiden melakukan kunjungan bersama Ibu Negara. Yang dipertegas melalui pernyataan Jokowi Soal presiden boleh berkampanye.
Lalu bagaimana menyikapi permasalahan ini?! Sebagai masyarakat biasa, yang bisa kita lakukan hanyalah menghimbau pemerintah untuk tetap menjaga netralitasnya (meskipun itu sulit) serta menghimbau masyarakat untuk tetap menerima bansos dan memilih sesuai dengan hati nurani.
