Setiap hari, publik akan selalu disuguhi berita tentang harga pangan. Jika harga turun, media tentu tidak akan melaporkan. Namun, media pasti heboh memberitakan saat harga bahan pokok naik.
Sudah pasti, media pasti menyuguhkan kesalahan pemerintah terkait tidak mampu menstabilkan harga. Padahal, untuk menjaga stabilitas harga pangan tidak mudah, apalagi Negara Indonesia yang berbentuk kepulauan.
Hingga saat ini, akses infrastruktur masih susah dijangkau untuk menembus wilayah terpencil di Nusantara. Ini menjadi pemicu harga bahan pokok di daerah masih melambung.
Pemerintah terus berupaya memperbaiki akses infrastruktur dan logistik untuk menekan kenaikan harga pangan. Tentu dengan tidak mengabaikan keuntungan bagi petani, pedagang, hingga konsumen.
Beruntung saya bisa dapat undangan Kopiwriting BULOG di Kanawa Coffee, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (3/5). Tempatnya asyik, tenang, dan makanannya enak sambil mencari kejelasan tentang BULOG. Tema Kopiwriting kali ini tentang "Mengupas Strategi Bulog Perkuat Sektor Komersial". Menarik juga nih!
Saya juga jadi bisa bertemu Kompasianers yang sudah lama tak bertemu, Nisa dan Riap Windhu. Jadi kita kangen-kangenan sambil mencicipi makanan di Kanawa Coffee sebelum Kopiwriting bersama Kompasiana dan BULOG.
Perusahaan Umum (Perum) BULOG bertugas menstabilisasi harga pangan tersebut. Sejak tahun 1967, badan pemerintah yang Perum semula berbentuk Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) ini menyediakan pangan untuk memperkuat ketahanan nasional.
Pada 1998, peran dan tugas BULOG terus berubah seiring komitmen pemerintah dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Hingga pada 2003, status BULOG berubah dari LPND menjadi Perusahaan Umum (Perum).
Pada 2015, Perum BULOG memiliki tugas tambahan untuk mengelola komoditas padi, jagung, kedelai. Pada 2016, peran dan tugas BULOG makin diperluas untuk menjaga stabilitas 12 komoditas pokok.
Dengan penambahan tersebut, tugas BULOG semakin besar. Bukan perkara mudah untuk menjaga stabilitas harga pangan untuk sekitar 260 juta orang, apalagi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote.
Tentu banyak spekulan pasar yang harus dilawan untuk menjaga stabilitas harga pangan. Tugas Perum BULOG semakin berat saat dana subsidi pemerintah (PSO) dipangkas.
Bagaimana cara Perum BULOG agar tetap dapat berdiri menjaga stabilitas harga pangan tetapi tetap mempertahankan kesehatan laporan keuangan?
Jawabannya KOMERSIALISASI. Hah? Tidak salah tuh? Apakah tidak menyalahi aturan?
Direktur Komersial BULOG Tri Wahyudi Saleh mengatakan, dalam Perpres No 48/Tahun 2016 menyatakan tentang Penugasan Kepada Perum BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional. Perum BULOG dipersilakan untuk komersialisasi.
Misalnya, melakukan perdagangan komoditas pangan strategis seperti kedelai, jagung, gula, bawang merah, cabai merah, daging, minyak goreng, dan lainnya.
Di sisi lain, Perum BULOG memiliki unit bisnis yang masih terkait dengan komoditas pangan, seperti Unit Bisnis Jastasma, Opaset, Retail, dan Industri.
Perum BULOG juga memiliki anak usaha yang bergerak di bidang industri logistik, yaitu PT Jasa Prima Logistik BULOG (PT JPLB). Anak usaha ini akan bertugas menyalurkan seluruh komoditas yang ditangani BULOG ke seluruh wilayah Nusantara melalui Unit Bisnis tersebut.
Apakah cara itu efektif menstabilisasi harga pangan?
Jawabannya tentu saja ya. Perum BULOG harus hadir di tengah warga. Caranya, membikin platform Rumah Pangan Kita (RPK).Â
Nantinya, masyarakat bisa menyerahkan dana Rp 5 juta untuk ditukar dengan komoditas yang dijaga BULOG. Masyarakat dapat menjual komoditas tersebut sesuai harga yang disepakati pemerintah. Tidak boleh lebih tinggi dibandingkan pasar.
Mekanisme ini tidak perlu memiliki tempat usaha luas, bahkan bisa dilakukan di gang rumah, garasi atau rumah pribadi. Nantinya diharapkan Rumah Pangan Kita (RPK) ini hadir di setiap rukun warga (RW).
BULOG akan membatasi untuk satu RPK di satu RW sehingga mempermudah pengawasan stabilitas harga pangan di wilayah tersebut. Hingga saat ini sudah 39 ribu unit RPK di seluruh Indonesia. Target bisa 100 juta RPK tahun ini.
Perum BULOG juga mempersilakan masyarakat untuk mengambil Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di RPK. Jadi tidak perlu ke kota besar untuk menerima bantuan pemerintah. Masyarakat pelosok yang berhak menerima bantuan tersebut semakin mudah mendapatkan bantuan pangan melalui RPK.
Terkait penyaluran distribusi pangan, Perum BULOG juga langsung berhubungan dengan industri hotel, restoran, dan katering (horeka), Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), usaha kecil menengah (UKM) makanan, hingga membuat paket bahan pokok untuk seserahan pernikahan dan paket Ramadhan.
Saya penasaran dengan RPK tersebut dan mencoba membuktikan produk yang dijual di sana. Akhirnya saya mencoba membeli beras, tepung terigu, minyak goreng, dan gula. BULOG memberikan merek produk-produk tersebut dengan kata KITA. Jadi BULOG menjual minyak goreng KITA, beras KITA, terigu KITA, dan gula MANISKITA.
Perum BULOG rakus?Â
Tentu tidak. Melalui RPK dan unit bisnis yang dimiliki, Perum BULOG berusaha hadir di tengah warga untuk menjamin pasokan pangan.
BULOG juga hadir mulai dari hulu hingga hilir, mulai dari menyerap komoditas petani, hingga menyalurkan distribusi pangan melalui anak usaha dan unit bisnisnya.
Perum BULOG mengklaim cara ini bukan hanya mencari untung, tapi tetap menjalan tugas dan peran sesuai visi pemerintah. Maklum, nasib sekitar 4.300 pegawai BULOG dipertaruhkan melalui model bisnis baru BULOG di tengah anggaran subsidi pemerintah untuk BULOG yang dipangkas.
Dengan cara ini, masyarakat akan optimistis terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK untuk menciptakan stabilitas harga pangan di seluruh wilayah Nusantara.
Bahkan meski berganti Presiden pun, Perum BULOG menjamin kehadirannya akan mendekatkan dengan warga. Cara ini akan memangkas spekulan atau pedagang nakal yang selalu mempermainkan harga di saat hari besar nasional atau hari besar keagamaan.
Semoga dengan swastanisasi BULOG ini mampu menstabilkan harga pangan di tengah kondisi apa pun. Harapannya, masyarakat sejahtera, negara aman, adil, dan sentosa.
