Namun pembicaraan teknis dengan pengurus partai menyatakan bahwa kesiapan partai untuk menerima bantuan sebesar itu tidak ada. Kuatir kemudian pengelolaannya malah menjadi masalah ketika dilakukan audit oleh BPK. Jadi disepakati gradual dari 30% awalnya hingga akhir tahun ke 5 mencapai 100% yaitu 8 ribu rupiah per suara. Di tingkat daerah, provinsi dan kabupaten/kota akan segera menyesuaikan dengan penganggaran berasal dari APBD provinsi dan kabupaten/kota.
Di tingkat pusat dibutuhkan anggaran 400 Milyar untuk pembiayaan operasional dan pendidikan politik DPP seluruh partai. Untuk tingkat DPD, maka rata rata beban APBD provinsi 10 Milyar per tahun. Sedangkan untuk tingkat DPC rata rata APBD kab/kota memberikan bantuan 1 Milyar per tahun. Jumlah ini merupakan 30% dari 50% biaya pengelolaan partai. Dan akan bertambah sesuai kesepakatan hingga mencapai 100% dari 50% biaya partai politik yang ditanggung negara.
Upaya pembenahan partai politik tentu tidak cukup hanya dengan menaikkan bantuan partai. Integritas partai perlu secara sistematis ditingkatkan melalui implementasi instrumen SIPP-Sistem integritas partai politik. Pada SIPP disebutkan 46 indikator integritas partai yang terdiri dari : a. keterbukaan laporan keuangan partai. b keberadaan dan implementasi etik c. demokratisasi interndal partai. d. perekrutan atau rekrutmen yang transparan. e. kaderisasi yang berjalan dengan transparan.
SIPP diimplementasikan pada DPP, DPP dan DPC partai secara reguler. Masyarakat akan melihat skor yang dicapai sebagai representasi dari upaya perbaikan partai. Â Dari 46 indikator SIPP maka dapat dihasilkan skor untuk setiap partai dan skor untuk setiap struktur partai di tingkat provinsi dan kabupatan.
Sejatinya, perbaikan partai secara substantif ada pada SIPP. Skor yang berdasarkan penilaian sendiri-self assessed- menggambarkan komitmen dan realisasi perbaikan partai di pelbagai tingkatan. Dan bantuan keuangan partai merupakan sarana pendukung untuk memampukan partai mengimplementasikan SIPP. Dan masyarakat berperan untuk mengawasi kemajuan skor setiap partai pada level pusat,provinsi dan kab/kota sebagai wujud komitmen nyata partai politik untuk ikut mencegah korupsi melalui integritas partai yang kuat.
