Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di kawasan ASEAN yang sektor digitalnya sangat besar sejak awal telah telah menjadikan ini sebagai isu prioritas. Hal itu terlihat seiring jabatan Keketuaan ASEAN tahun 2023 ini dimana potensi ekonomi digital tersebut diprediksi mengalami peningkatan ke angka US$30 miliar pada tahun 2025 mendatang. Dari besaran tersebut sepertinya datang dari Indonesia sendiri karena faktor jumlah penduduk yang dimiliki. Wajar kemudian jika  isu ini masuk salah satu agenda utama.
Apalagi diprediksi potensi ekonomi yang dimiliki diprediksi akan melonjak ke posisi US$1 triliun pada lima tahun berikutnya.
Maka, dalam rangka memaksimalkan potensi dan keuntungan mengingat status  sebagai penyumbang terbesar itu, Indonesia mendorong percepatan kesepakatan kerjasama digital dalam inisiatif yang disebut Digital Economic Agreement Framework (DEFA) nantinya bisa  disepakati oleh negara-negara se kawasan.  Faktor lain yang membuat Indonesia mendorong isu ini naik sebagai tema pembicaraan antara sesama negara anggota tak lain karena jumlah perusahaan rintisan Indonesia adalah yang ketiga terbesar di Asia, sehingga penataan secara aturan baik ke dalam maupun luar negeri menjadi sesuatu yang harus dipikirkan sejak dini.
"Melalui DEFA ini Indonesia melihat potensi kenaikannya menjadi dua kali lipat di angka US$2 triliun di tahun 2030, dan Indonesia ini 40% dari ekonomi digital ASEAN dan masih mungkin untuk meningkat lebih tinggi," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto  usai Symposium on Digital Economy and Sustainability, Kamis (24/8/2023) di Jakarta.
Kerangka inisiatif DEFA sendiri baru akan diluncurkan September mendatang, sementara putaran pertama rundingannya dilaksanakan akhir tahun ini dan ditarget selesai pada tahun 2025 nanti. Rundingan dalam DEFA itu akan menjadi babak baru dalam integrasi ekonomi digital regional. Dengan adanya perjanjian ini diharapkan akan menarik investasi, mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, pengembangan talenta digital atau juga menciptakan lapangan kerja yang berkualitas serta memberdayakan sektor UMKM.
Terkhusus untuk talenta digital, pemerintah sendiri telah melakukan berbagai upaya dan program seperti pelatihan ulang maupun training peningkatan kemampuan bagi para pelaku usaha di sektor ini. Termasuk juga di dalamnya mendorong Digital Hub atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Digital yang terdapat di Nongsa Digital Park di Batam. Pemerintah mengundang beberapa data center untuk masuk di KEK tersebut. Indonesia juga terus mendorong dibangunnya co-working space sehingga anak muda bisa mulai berusaha dalam sebuah ekosistem yang akan dibangun. "Pemerintah berharap adanya program-program pengembangan talenta digital dapat menjadikan backbone IT tidak di negara lain, tetapi di Indonesia," kata Menko Airlangga.
Sebagai penutup, Menko Airlangga bersama Presiden ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia) Prof. Tetsuya Watanabe secara resmi meluncurkan Digital Innovation and Sustainable Economy Center (DISC) yang merupakan platform virtual dan fisik bagi para pembuat kebijakan, dunia usaha, dan akademisi profesional serta organisasi untuk bertransformasi menuju keberlanjutan berbasis digital. "Peluncuran DISC menandai titik penting dalam perjalanan ASEAN menuju masa depan yang berdaya secara digital. Kami berkomitmen untuk mendorong kolaborasi dan inovasi yang akan membuka jalan bagi ASEAN yang sejahtera dan berkelanjutan," kata Prof. Tetsuya Watanabe Presiden ERIA.
