 Sektor industri menjadi salah satu bagian terpenting dalam pemulihan ekonomi nasional pasca Pandemi Covid-19. Sektor ini juga menjadi salah satu katalisator dalam pertumbuhan sekaligus peningkatan daya tahan ekonomi. Langkah dan perhatian besar yang diberikan pemerintah terbukti tepat karena dengan penguatan yang diberikan, pertumbuhan sektor industri juga memberi sumbangan kepada stabilitas neraca perdagangan yang mencatat surplus hingga USD 34,02 miliar hingga Agustus 2022 lalu.
Berbekal catatan positif itu pula, pemerintah terus melakukan berbagai penguatan sekaligus persiapan guna menghadapi tantangan global yang kian berat yang salah satunya lewat penguatan mekanisme multilateral. Langkah itu menjadi pilihan yang diambil karena diyakini adala cara paling efektif yang bisa dilakukan saat ini.
"Tantangan global dapat diatasi secara efektif melalui multilateral platform, untuk itu saya mendukung penguatan mekanisme multilateral, terutama jika diarahkan untuk mendorong iklim usaha dengan mengurangi hambatan ekspor dan impor,"ujar Menko Perekonomian saat menjadi pembicara kunci secara virtual pada acara B20-G20 Dialogue: : Trade & Investment, pekan lalu.
Indonesia sendiri telah menyadari pentingnya inisiatif multilateral tersebut dan sangat mendukung hasil dari the 12th WTO Ministerial Conference yang dikenal sebagai "Geneva Package". Apalagi pertemuan tersebut dimaksudkan sebagai event yang diharap dapat menghasilkan berbagai usulan konkret bagi sektor perdagangan dalam menghadapi berbagai tantangan global saat ini.
Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar tersebut juga menjelaskan langkah yang diambil pemerintah terkait isu itu. Mulai dari secara konsisten mempercepat tercapainya hilirisasi komoditas yang pada gilirannya meningkatkan nilai tambah dari bahan mentah disamping juga tetap mempertahankan trend produksi manufaktur pada level ekspansif. Â
Kepercayaan diri pemerintah dalam mendorong terjadinya percepatan itu tak lepas dari serangkain reformasi peraturan yang berhubungan dengan izin usaha seperti yang terdapat dalam UU Cipta Kerja. UU yang pada tahapan lebih teknisnya telah mengefektifkan 80 peraturan yang terdiri dari sektor perdagangan, industri, investasi, dan ketenagakerjaan sehingga memudahkan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha. Penerapan aturan itu menjadi titik awal langkah kami dalam menjalankan reformasi struktural perekonomian Indonesia, terutama bidang investasi serta mempermudah kemudahaan berusaha di dalam negeri.
Selain proses secara aturan yang terus direformasi, pemerintah juga terus dan konsisten dalam ekspansi peluang investasi lewat Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai daerah. Tujuan juga hampir selaras yakni mendorong terjadinya percepatan pada pertumbuhan ekonoomi daerah, pembukaan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat dan mempersempit perbedaan ekonomi antar daerah.
