 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah menjadi bagian strategis dalam struktur ekonomi Indonesia. Tidak cuma karena volume besar yang dimiliki, namun peran dan proses perjalanannya yang jadi bagian tak terpisahkan dari naik turun ekonomi bangsa, menempatkan kelompok ini sebagai mesin sekaligus bantalan paling tangguh dalam dinamika perjalanan bangsa. Terutama saat krisis sedang berat dan periode pemulihannya yang suka atau tidak selalu menjadikan kelompok ini sebagai ujung tombak.
Posisi dan peran yang dimainkan tersebut tidak lepas dari karakteristik unik yang dimiliki UMKM ini. Mereka saat ini adalah bagian dominan dari struktur perekonomian Indonesia  dengan jumlah sebanyak 99 persen dari keseluruhan unit usaha. Sehingga wajar kemudian jika UMKM sendiri adalah penyumbang terbesar PDB  nasional dengan jumlah  61 persen, serta menyerap 97% dari total tenaga kerja.
Ketangguhan tersebut tidak lepas dari karakter pelakunya yang sepenuhnya mandiri, tidak banyak mengeluh dan berusaha sendiri dengan segala keterbatasan dan hambatan yang dialami. Bisa dimaklumi juga, karena para pelaku usaha ini tidak memulainya dari latar belakang pengetahuan yang memadai, atau sejak awal secara sadar menekuninya sebagai jalan hidup. Karena dari banyak cerita yang pernah beredar, terjunya mereka ke sekotr UMKM tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, mulai dari desakan keadaan, awalnya sekedar coba-coba, atau lantaran hobi. Sehingga banyak yang kemudian menjalankan usaha sepenuhnya berdasar pengalaman, minim modal, bahkan masalah tata keuangan. Maka menjadi wajar kemudian jika  pelaku sektor ini kurang akrab  kepada pembiayaan yang pada gilirannya membuat mereka kesulitan untuk bisa tumbuh dan lebih berkembang. Pemerintah sendiri menyebut bahwa kredit untuk sektor ini baru sebesar 18 persen. Sedangkan pelaku usaha ini di seluruh Indonesia jumlah puluhan juta.
Jurang inilah yang terus diupayakan menyempit oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Program yang bertujuan untuk memberi kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM pun telah dijalankan. Khusus untuk  masa Pandemi Covid-19, akses pembiayaan yang berbentuk  Kredit Usaha Rakyat (KUR) plafonnya naik yang untuk tahun 2022 saja mencapai Rp373 triliun, belum lagi ditambah kemudian d dengan tambahan berbagai relaksasi kebijakan KUR.
"Di setiap periode krisis, UMKM ikut terdampak. Namun, recovery UMKM relatif cepat. Oleh karena itu, pengembangan UMKM merupakan necessary condition untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi lagi," Â kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam satu acara.
Tak cuma itu, demi kelancaran dan memperbesar akses keuangan bagi pelaku UMKM tersebut pemerintah juga membuat skema KUR yang bisa berintegrasi dalam kebijakan fiskal dan perlindungan sosial lainnya, termasuk Kartu Prakerja maupun program korporatisasi nelayan dan petani. Tujuan dari semua itu adalah agar ekosistem pembiayaan yang terintegrasi dapat tercipta yang dari sana diharapkan bisa membuat kenaikan produktifitas bagi UMKM sendiri dan pemulihan ekonomi secara nasional.
Â
