Airlangga Hartarto Paparkan Syarat Peningkatan Standar Kesehatan Global

Hingga saat ini, tidak kurang dari 5,16 miliar atau setara  67% populasi dunia telah menerima dosis vaksin Covid-19.  Sisanya  yang berjumlah tidak kurang dari 2,5 miliar orang belum mendapat akses vaksin secara mudah. Sebuah fakta yang memperlihatkan bahwa masih terjadinya ketimpangan dalam persoalan kesehatan dunia. 

Atas situasi itu, pemerintah Indonesia melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerataan vaksin secara global perlu terus dilakukan.

Saat menjadi pembicara dalam  workshop bertema "Equitable Global Vaccine Manufacturing" di World Economic Forum Annual Meeting (WEFAM) 2022 di Davos, Airlangga Hartarto juga menyampaikan pentingnya peningkatan ketahanan kesehatan global yang dapat dicapai dengan teknologi, sumber daya manusia, dan pembiayaan yang memadai.

Tidak mudahnya akses tersebut juga terkait dengan teknologi, mengingat adanya kebutuhan mendesak dalam hal kolaborasi antar sektor baik pemerintah atau swasta untuk mendongkrak investasi, khususnya pada bidang  litbang dan pabrik. Selain juga program tersebut harus mempertimbangkan karakteristik khusus satu negara saat pengembangan vaksin sedang berjalan. 

Airlangga mencontohkan vaksin berbasis mRNA akan lebih murah jika diproduksi di negara dengan bahan baku yang melimpah dan mudah didapat, seperti Indonesia.

Tak hanya itu, pentingnya SDM kesehatan dunia juga tidak bisa diabaikan. Apalagi kondisi negara maju yang tengah mengalami penurunan jumlah penduduk serta gejala silver economy  yang pada gilirannya kian mempersulit regenerasi talenta di bidang kesehatan.  

Sementara untuk negara berkembang, masalah utamanya ada pada ongkos tinggi pendidikan kesehatan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata (seperti yang ada di daerah terpencil), dan kurangnya pelatihan berbasis kompetensi.
Yang tak kalah penting adalah persoalan pembiayaan yang suka atau tidak adalah pokok soal dari masalah inovasi dan kebijakan. 

Apalagi trend kenaikan biaya perawatan kesehatan global yang terus naik maka semua pemangku kepentingan harus didorong untuk menerapkan pembagian biaya dan perbedaan biaya. "Kita juga perlu bersiap menghadapi pandemi di masa depan. 

Oleh karena itu, melalui Joint Finance and Health Task Force, G20 sepakat untuk tidak mengabaikan kesenjangan pembiayaan dalam kesiapsiagaan dan respons pandemi (pandemic preparedness and response) dan menjajaki pembentukan mekanisme pembiayaan baru," usul Airlangga.