Yang paling utama dalam hal penguatan ISPO ini adalah tak ada pihak dalam negeri yang menjelekan ISPO. Setiap instansi atau lembaga pemerintah bisa  memiliki satu visi untuk memajukan kebijakan ISPO untuk kemajuan kelapa sawit Indonesia. Sehingga dengan adanya kesamaan pandangan tersebut, ISPO bias menjadi  jati diri kelapa sawit Indonesia.
Saat ini sertifikat ISPO  telah mengacu pada standar internasional (ISO) dan penilaian kesesuaian oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).  Itu ditambah dengan keberadaan  15 lembaga sertifikasi ISPO yang tujuh diantaranya,  dari luar negeri yaitu Jerman, Inggris, Italia, Perancis, Swiss, dan Austalia.
Sejatinya,  sertifikat yang dikeluarkan ISPO sudah layak dan setara dengan RSPO karena sejumlah negara tujuan ekspor kelapa sawit, telah mengaku sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga  bentukan pemerintah itu.
Bahkan penerimaan sertifikat ISPO sudah dimonitor oleh Europian Sustainable Palm Oil (ESPO) dan setiap tahunnya dilaporkan oleh European Palm Oil Alliance (EPOA).
Kredibilitas Komisi ISPO juga dinilainya sudah teruji ketika berperan aktif sebagai expert on ISPO di Paris untuk kasus gugatan iklan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia yang dianggap bohong.
Kini tinggal satu sisi yang masih belum digarap maksimal, yakni perkebunan kelapa sawit milik perorangan atau petani. Penerapan sertifikat ISPO untuk pelaku usaha perorangan ini masih terkendala oleh sejumlah masalah.
Salah satunya adalah  kepemilikan lahan yang sebagian besar masih berupa Surat Keterangan Tanah (SKT), sebagian areal terindikasi masuk kawasan hutan, para pekebun menolak membentuk koperasi, serta masalah pendanaan pra kondisi dan biaya audit. Maka disini peran pemerintah dan para stake holder lain harus turun tangan dan melakukan pendampingan dalam menyelesaikannya. "Mulai dari pelatihan, pendampingan pra kondisi, pembentukan kelembagaan, hingga proses mendapatkan sertifikasi ISPO untuk petani perorangan tersebut.
Maka dengan beragam penguatan ke dalam tersebut, sertifikat ISPO Indonesia bisa menjadi salah satu senjata utama untuk menantang Uni Eropa di meja WTO.
Karena dengan bukti-bukti yang ada, proses sertifikasi  yang telah dijalankan selama ini akan bisa menjawab sekaligus bantahan atas tuduhan bahwa industry kelapa sawit Indonesia telah  penerapkan skema keberlanjutan.
