Nada yang sama juga digaungkan oleh Ikatan Guru Indonesia (IGI). Melalui Ketua UMUM Muhammad Ramli Rahim, IGI mengungkapkan bahwa Kemendikbud gagal mengelola pembelajaran di era pandemi, sehingga dianggap angkat tangan alias mengibarkan bendera putih.
Tanpa melupakan berbagai dampak negatif dari PJJ, lagi-lagi gagasan berbau penolakan ini bisa diterima.
Sandaran lain dari gagasan tersebut bisa kita pertimbangkan dari keterangan Epidemiolog Dicky Budiman. Dicky bahkan beranggapan bahwa kebijakan pemerintah yang membuka sekolah pada Januari 2021 tidak realistis.
Alasannya, positivity rate atau tingkat penularan virus corona di Indonesia masih di atas 10%. Sedangkan saran dari WHO, pelonggaran kegiatan di suatu negara bisa dilakukan jika posivity rate di bawah 5%.
Di sisi lain, kita juga belum bisa menolak fakta bahwa di hari-hari tertentu suatu daerah di Indonesia bisa terjadi lonjakan kasus covid-19 yang cukup besar.
Soalnya, kita sendiri belum bisa mengontrol pandemi sepenuhnya. Belum lagi bagi orang-orang yang kurang peduli dengan protokol kesehatan dan seakan-akan menganggap pandemi itu telah berakhir, kan malah tambah berbahaya!
Alhasil, perlu kita katakan lagi bahwasannya kebijakan rencana pembukaan sekolah tatap muka pada Januari 2020 mendatang belumlah terdengar populer.
Kebijakan ini mungkin sangat populer ketika kita sandingkan dengan dampak negatif PJJ dari aspek kesenjangan belajar dan kondisi psikososial siswa. Tapi, realitanya, masalah kesiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di lapangan tidaklah sesederhana itu.
Pemerintah pusat tidak boleh lepas dari tanggung jawab memberikan layanan pendidikan secara nasional. Meski begitu, bukan berarti kesan yang hadir hari ini adalah penolakan terhadap rencana pembelajaran tatap muka.
Publik pasti ingin agar sekolah segera dibuka. Keinginan ini adalah harapan semua orang. Tetapi, demi mewujudkannya, penyerahan kewenangan dan izin kepada Pemda juga perlu dibarengi dengan sodoran tangan serta uluran tangan dari pemerintah pusat dalam memenuhi kesiapan sekolah.
Terang saja, tiap-tiap sekolah mempunyai kebutuhan fasilitas protokol kesehatan yang berbeda dan yang mengetahui kebutuhan itu adalah kepala sekolah. Dengan demikian, diperlukan pemetaan kebutuhan kesiapan sekolah dari kepala sekolah ke disdik, dan dari disdik ke pusat.
