80 Tahun Merdeka, Jalan Desa Puluhan Tahun Tak Tersentuh Pembangunan

Sudah 80 Tahun Indonesia merdeka, jalan desa di Kabupaten Tana Toraja puluhan tahun tak tersentuh pembangunan. Inilah yang saya lihat ketika melintasi jalan yang kondisinya masih sama ketika saya duduk di bangku SD.

Jalan poros di Lembang (desa) Betteng Deata, Kecamatan Gandangbatu Sillanan masih dalam kondisi memprihatinkan. Selama kurang lebih 30 tahun, jalan desa yang katanya sudah naik level ke jalan daerah belum tersentuh pembangunan. 

Kondisi jalan bergelombang adalah pemandangan dan pengalaman bagi setiap orang yang melintas. Bagi warga lokal, jatuh sudah seringkali mereka alami. Ini belum termasuk truk yang terbalik di tanjakan.

Ketika saya merilis foto kondisi jalan di media sosial, warga meresponnya dengan jawaban beragam. Respon paling menarik perhatian saya adalah kalimat, "Aku Masih Seperti yang Dulu.".

Fenomena jalan desa yang rusak parah dan tak tersentuh perbaikan selama puluhan tahun masih sering dijumpai di banyak daerah, meskipun Indonesia telah merayakan 80 tahun kemerdekaan. Kondisi ini mencerminkan sejumlah tantangan kompleks dalam pembangunan, terutama di tingkat daerah.

Banyak faktor penyebab minimnya kemajuan pembangunan jalan desa. Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sering kali terbatas dan harus dibagi untuk berbagai sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya. Alokasi untuk jalan desa sering menjadi prioritas terakhir, terutama di daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang rendah.

Proses perencanaan pembangunan di tingkat desa dan kabupaten kadang tidak selaras dengan kebutuhan mendesak masyarakat. Seringkali, pembangunan diprioritaskan di daerah perkotaan atau kawasan yang lebih strategis, sementara daerah pedesaan terpinggirkan.

Proyek pembangunan jalan bisa terhambat oleh masalah teknis seperti sulitnya medan atau kondisi geografis, serta masalah administratif seperti birokrasi yang rumit, perizinan, dan proses tender yang memakan waktu.

Lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah maupun masyarakat dapat mengakibatkan proyek pembangunan tidak berjalan maksimal. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan jalan bisa tidak tepat sasaran atau bahkan disalahgunakan.

Kondisi jalan yang rusak berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat desa.

Sulitnya akses transportasi menghambat aktivitas ekonomi. Petani kesulitan mengangkut hasil panen, pedagang sulit mendistribusikan barang, dan biaya logistik menjadi lebih mahal. Hal ini secara langsung menurunkan pendapatan masyarakat.

Akses ke sekolah dan fasilitas kesehatan menjadi lebih sulit. Anak-anak harus menempuh perjalanan yang melelahkan dan berbahaya, sementara pasien darurat tidak dapat segera mencapai rumah sakit.

Masyarakat desa menjadi terisolasi. Akses untuk berinteraksi dengan dunia luar terbatas, menghambat penyebaran informasi dan kesempatan untuk maju.

Penyelesaian masalah ini memerlukan kerja sama dari berbagai pihak. Pemerintah daerah perlu lebih transparan dalam alokasi anggaran dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Masyarakat harus proaktif dalam menyuarakan kebutuhan mereka dan mengawasi jalannya proyek pembangunan di desa.

Pemanfaatan Dana Desa perlu dimaksimalkan untuk perbaikan infrastruktur, dengan pengawasan yang ketat agar dana tersebut tepat sasaran dan efektif.

Pemerintah pusat dapat memberikan dukungan lebih besar, baik dari segi dana maupun teknis, untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi masalah infrastruktur di wilayah pedesaan.

Sudah 80 tahun Indonesia merdeka. Ini adalah saat yang tepat untuk memastikan bahwa hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, tetapi juga dirasakan oleh seluruh warga negara, termasuk mereka yang tinggal di pelosok desa.