1. Kab. Merauke 2.Kab. Jayawijaya 3.Kab. Jayapura 4.Kab. Nabire 5.Kab. Kepulauan Yapen 6.Kab. Biak Numfor 7.Kab. Supiori 8.Kab. Paniai 9.Kab. Puncak Jaya
10.Kab. Mimika
11.Kab. Boven Digoel
12.Kab. Mappi
13.Kab. Asmat
14.Kab. Yahukimo
15.Kab. Pegunungan Bintang
16.Kab. Tolikara
17.Kab. Sarmi
18.Kab. Keerom
19.Kab. Waropen
20.Kota Jayapura
21.Kab. Mamberamo Raya
22.Kab. Yalimo
23.Kab. Mamberamo Tengah
24.Kab. Nduga
25.Kab. Lanny Jaya
26.Kab. Puncak
27.Kab. Dogiyai
28.Kab. Deiyai
29.Kab. Intan Jaya
33.
Papua Barat
3
Papua Barat
3
1. Kab. Fak Fak 2.Kab. Kaimana 3.Kab. Teluk Wondama 4.Kab. Teluk Bintuni 5.Kab. Manokwari 6.Kab. Sorong Selatan 7.Kab. Sorong 8.Kota Sorong 9.Kab. Raja Ampat
10.Kab. Tambrauw
11.Kab. Maybrat
Lukas Kustaryo SSH (LKS 4Presiden RI) menilai, bahwa DPR-RI Periode 2014-2019 tidak akan lebih baik, bahkan lebih buruk karena banyak anggota parlemen yang bermasalah kembali maju untuk menjadi calon anggota legislatif. LKS 4Presiden RI berpendapat, ada sekitar 90,5 % para anggota DPR yang kembali menjadi caleg, meski tidak semua mendapat nomor urut pertama atau awal di saat terbitnya DCS.
Disisi lain, ada 'kongkalikong' dimana "Partai politik prioritas meraih kursi yang mengandalkan para kadernya di DPR yang sudah terbukti terpilih dan memiliki dana ketimbang caleg baru yang miskin dana," ... Menurut LKS 4Presiden RI, partai tidak menerapkan sistem punishment danreward dalam memilih kadernya menjadi calon anggota legislatif yang sedang berlangsung hingga saat ini. Dan para kader yang selama periode 2009-2014 tidak tampak kerja, jarang hadir, tidak produktif, bahkan terjerat pelbagai kasus terlihat tetap diusung partai sebagai caleg belum lagi mereka-mereka yang menjadi "kutu loncat". Padahal, "banyak diantara mereka yang juga tidak memikirkan kualitas para caleg, meski caleg baru tidak menjadi jaminan kualitas. Tapi para anggota DPR yang jelas-jelas kinerjanya buruk harusnya dicoret dan tidak lagi menjadi skala prioritas," .. Namun masih ada yang bisa di banggakan meski tidak semua buram karena dapat di lihat pada empat artis di DPR yang tampak jelas bekerja dan berkualitas. Angka ini menjadi ironi karena sebagian besar artis kembali menjadi caleg, ditambah artis-artis lain yang bukan kader partai dan tidak memiliki latar belakang politik. Kini ada 51 artis yang diusung sembilan partai. Meski belum ada konfirmasi resmi, menurut mereka, partai menggunakan popularitas para artis untuk mendulang suara dan dana. "Jumlah caleg inkumben dan jumlah artis pada tahun ini lebih tinggi dibandingkan 2009." Fenomena caleg inkumben dan artis, dapat memberi gambaran wajah DPR yang akan terpilih pada 2014. Para anggota DPR saat ini dinilai memiliki kinerja buruk, disiplin rendah, banyak terlibat kasus, gemar ke luar negeri, dan produktivitas rendah.. "Ini juga menjadi petunjuk bahwa yang penting dalam pemilu saat ini adalah biaya. Maka tujuan utama para caleg jika terpilih adalah mengembalikan biaya modal,"... Pemilu sudah di depan mata, seolah memiliki modal besar sepertinya menjadi hal yang wajib bagi para calon legislator, khususnya mereka yang memasang target duduk di kursi DPR RI. Sebab, visi dan misi calon sering tak dilirik pemilih. Calon harus populer dan punya duit. Supaya lebih dikenal, caleg tentu harus sering bertatap muka dengan pemilihnya. Ini pun membutuhkan biaya yang tak sedikit. LKS 4Presiden RI mengatakan, tidak mesti di setiap blusukan bertemu dengan warga, harus menjamu mereka. Meski semisalnya direncanakan setidaknya ada lebih dari 50 kali pertemuan dalam satu tahun ini dengan puluhan orang yang hadir. tidak harus menyediakan tempat, akomodasi, serta konsumsi. Setidaknya bila ada yang saling ulurkan tangan atau sponsor "sedikitnya ada air minum dan kue yang sederhana," bagi LKS 4Presiden RI yang akan mencalonkan diri juga kelak di daerah pemilihan Jatim, seperti dikutip dari di kompasiana beberapa saat lalu, jadi jika dipukul rata, setiap pertemuan baginya tidak harus mengeluarkan dana.. Dana yang dialokasikan untuk daerah pemilihan tidak mesti ada, meski banyak kalangan sedemikian besarnya. bahwa ada yang menganggap persaingan di daerah pemilihan tak sekeras wilayah lainnya, karena ada sejumlah politikus terkenal mencalonkan diri yang "jor-joran keluarkan dana" hal itu tidak jadi patokan popularitas yang baik. Selain itu perlu strategi jitu untuk merangkul para masyarakat pemilih bersama tokoh lokal yang dikenal punya basis dukungan kuat bila kelak mereka berkenan, tetapi yang jelas harus ada kedekatan dengan masyarakat setempat sesuai dapilnya. Dengan rival petarung yang keras seperti itu, menurut LKS 4Presiden , calon setidaknya harus menyediakan Rp 1 miliar. “Itu minimal,” ujar Martin. RI hanya sekedar merinci modal yang dikeluarkan jika ada yang mensponsorinya saja. dan jika dana itu tidak ada atau sebagian besar habis untuk atribut kampanye, misalnya membuat kaus, jaket, topi, dan aksesori lain seperti gantungan kunci. "itu semua semata mata karena partasipasi kawan-kawan partai seperjuangan bukan dari koceknya pribadi ," demikian tutup LKS 4Presiden RI melalui BBM Voice Pin 2A485689 di Jakarta... Komisi Pemilihan Umum PENGUMUMAN Nomor: /KPU/IV/2013 Tentang Proscs Pendaftaran, Verifikasi, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Dalam Pemilu Tahun 2014. Schubungan dengan tclah dzmuainya tahapan pendattaran Bakal Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dengan mi diumumkan bahwa: 1. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota tidak mengenakan biaya kcpada partai politik maupun kcpada bakal calon dalam proscs Pcndaftaran, Verifikasi, Penyusunan, dan Penctapan Daftar Calon DPR/DPD/DPRD. 2. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupatcn/Kota mcnyampaikan hasil verifikasi administrasi bakal calon DPR dan DPRD pada tanggal 7 s/d 8 Mci 2013 hanya kepada partai politik melalui pctugas penghubung parlal politik dan tidak kepada masingmasing bakal calon. 3. KPU dan atau KPU Provinsi memberitahukan hash vcriftkasi administrasi pada tanggal 22 s/d 23 Mci 2013 dan hasil verifikasi faktual persyaratan dukun&an bakal calon DPD pada tanggal 7 s/d 8 Juni 2013 kepada Calon Anggota DPD atau melalui petugas penghubung bakal calon Anggota DPD. 4. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dan petugas pendaftaran, venfikasi, penyusunan dan Penerapan bakal calon DPR. DPD dan DPRD datam melaksanakan tugasnya tidak menerima imbalan, sumbangan atau gratifikasi dalam bentuk apapun. 5. Apabila ada petugas verifikasi atau pihak-pihak tertcntu yang mengatasnamakan petugas verifikasi, KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kom yang mcmbcrikan informasi terkait proscs dan hasil verifikasi dengan/tidak mcminta imbalan adalah diluar tanggung jawab KPU/ KPU Provinsi/ KPU Kabupatcn/ Kota. Demikian untuk menjadi pcrhatian. Untuk mengetahui daftar nama-nama caleg DPR se-Indonesia, silakan klik di sini atau klik: http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=7908&Itemid=333 SUMBER: DARI BERBAGAI SUMBER
