Kedaulatan di Ujung Tensi: Dinamika Laut China Selatan dan Implikasinya bagi Indonesia

Selain itu, Indonesia harus terus memperkuat diplomasi bilateral dengan China dan negara-negara ASEAN untuk mencari solusi damai atas klaim maritim yang kontroversial, dengan tetap mengutamakan kepatuhan terhadap hukum internasional. Kerjasama Ekonomi dengan China dapat dijadikan ruang diplomatif berkaitan dengan kepentingan menjaga Laut Natuna Utara. Secara multilateral, penting bagi Indonesia untuk memainkan peran aktif dalam ASEAN guna membentuk respons kolektif yang koheren terhadap masalah Laut China Selatan, mendorong mediasi yang efektif, dan memastikan adanya dukungan global yang luas dalam penegakan hukum laut internasional dan penyelesaian konflik secara damai. Kekuatan pertahanan yang solid diperlukan untuk mendukung usaha diplomasi ini, memastikan keseimbangan antara diplomasi dan kekuatan pertahanan sebagai bagian dari strategi keamanan nasional yang komprehensif (Dao, 2024). Hal ini harus terus dilakukan secara terukur dan sistematis dalam rangka memperkuat wilayah kedaulatan Indonesia di tengah dinamika yang sedang berlangsung. Diplomasi tanpa kekuatan postur pertahanan dan keamanan yang kuat, tentunya akan mengurangi efektifitas diplomasi itu sendiri. Keseimbangan antara diplomasi dan kekuatan pertahanan merupakan komponen kunci dalam strategi keamanan nasional yang komprehensif.

Dalam lingkup masyarakat, pembumian nama Laut Natuna Utara harus terus dilakukan. Selain sebagai klaim kedaulatan ZEE Indonesia di Laut China Selatan, juga sebagai sebuah doktrin pemahaman masyarakat luas akan kedaulatan wilayahnya. Melalui pemberitaan media, dunia pendidikan, kelompok masyarakat, dan lintas sektoral untuk terus mengkampanyekan hal ini. Bahwa yang terjadi di Laut Natuna Utara, adalah "harga diri" bangsa Indonesia sebagai negara berdaulat. ZEE Indonesia adalah perjuangan panjang terhadap masalah kedaulatan dan keamanan wilayah Indonesia, ini bukan "hadiah gratis". Tetapi hasil perjuangan panjang yang dikenal dengan Deklarasi Djuanda pada tahun 1957, yang mendorong perubahan penting dalam hukum internasional tentang laut, yang kemudian diakui dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982, di mana konsep negara kepulauan ini diterima secara luas. Ini menjadi sangat penting untuk membangun antusias dan kesadaran masyarakat untuk tetap peduli atas kedaulatan negaranya. 

Kesimpulan

Dalam menghadapi konflik Laut China Selatan, kesadaran dan pemahaman mendalam mengenai implikasi kedaulatan bagi Indonesia sangat krusial. Konflik ini tidak hanya merupakan persoalan bilateral antara Indonesia dan China, tetapi juga isu regional yang mempengaruhi stabilitas Asia Tenggara. Indonesia menunjukkan pentingnya prinsip kedaulatan dalam diplomasi internasional dengan menolak klaim nine dash line China dan menegaskan kedaulatannya di Laut Natuna Utara. Upaya ini meliputi peningkatan kapasitas militer, diplomasi bilateral dan regional, serta penggalangan dukungan internasional, mencerminkan kombinasi pendekatan defensif dan proaktif. Kesadaran masyarakat terhadap isu kedaulatan di Laut China Selatan sangat penting; dukungan publik terhadap upaya pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan partisipasi aktif dalam diskusi kebijakan sangat diperlukan. Dengan meningkatkan postur pertahanan dan keamanan maritim, serta mempromosikan solusi damai, Indonesia dapat memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas regional dan mendukung struktur internasional yang adil dan berkelanjutan. 

Sebagai refleksi atas masa depan Laut China Selatan harus melampaui konflik saat ini untuk mempertimbangkan dinamika global dan regional yang lebih luas. Dengan meningkatnya kesadaran dan dukungan, upaya Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya di Laut China Selatan akan terus mendapat pengakuan dan dukungan, menegaskan kembali posisi negara ini sebagai pelindung kedaulatan dan kestabilan di kawasan ini.(*) 

Referensi

Akinga, A. Y., Umar, A. Y., & Yusuf, D. J. (2023). The Strategic Importance Of South China Sea To International Geopolitics. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 13(1), 24-34.

Adhityatama, S., & Sulistyarto, P. H. (2018). Bukti Langsung Interaksi Perdagangan Di Kepulauan Riau; Studi Pada Situs Arkeologi Bawah Air Di Pulau Natuna Dan Pulau Bintan. Jurnal Segara, 14(3), 127-135.

Borte, A. L., & Victoria, O. A. (2023). The South China Sea International Disputes with the ASEAN Area (in International Maritime Law). International Journal of Law Reconstruction, 7(1), 114-127.

Dao, Y. (2024). Maritime Diplomacy in Realizing the Vision of Golden Indonesia 2045 through the Concept of World Maritime Axis. Politeia: Journal of Public Administration and Political Science and International Relations, 2(1), 48-61.

Farida, Q. A. S., & Setiyono, J. (2022). The Conflict of South China Sea and Impact on Indonesia’s National Interest. International Journal of Social Science and Human Research, 5(8), 3670-3674

Gul, S., Umar, S., & Alam, A. (2022). South China Sea: The Dispute Creates Capital. Global Strategic & Security Studies Review, VII, 24-31.

Maulana, Y. S., & Ibrahim, B. (2023). Perubahan Nama Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Laut Cina Selatan Menjadi Laut Natuna Utara (1982-2017). Nusantara Hasana Journal, 3(2), 124-131.