Oleh : Lina Kurniawati )*
Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 menandai lembaran baru dalam sejarah diplomasi Indonesia. Diadakan di Rio de Janeiro, Brasil, pada 6--7 Juli 2025, forum ini menjadi debut Indonesia sebagai anggota penuh BRICS. Momentum ini bukan sekadar kehadiran seremonial, melainkan sebuah penegasan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengambil peran strategis sebagai jembatan dialog antara negara-negara Global South dan kekuatan besar dunia.
Sejak resmi menjadi anggota penuh pada 1 Januari 2025, Indonesia telah memperlihatkan konsistensi dalam memperkuat keterlibatannya di forum BRICS. Lebih dari 165 pertemuan telah diikuti secara aktif, termasuk 20 pertemuan tingkat menteri. Keterlibatan tersebut menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia bukan sebatas simbolik, tetapi merupakan wujud partisipasi substansial dalam merumuskan arah baru tata kelola global yang inklusif dan berkeadilan.
Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa Presiden Prabowo akan memanfaatkan forum ini untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai bridge builder atau penghubung kepentingan antarnegara di tengah dinamika global. Sebagai negara demokratis dengan populasi besar dan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki legitimasi untuk memainkan peran itu. Apalagi, posisi geografis Indonesia yang strategis menjadikannya penghubung alami antara Asia, Pasifik, dan kawasan lainnya.
Penting dicatat bahwa KTT BRICS 2025 mengangkat tema Strengthening Global South Cooperation to a More Inclusive and Sustainable Governance. Tema tersebut selaras dengan prinsip yang selama ini diusung Indonesia, yakni memperjuangkan tata dunia yang tidak eksklusif terhadap kekuatan besar, melainkan membuka ruang lebih luas bagi kontribusi negara-negara berkembang dalam menyusun agenda global. Dalam konteks ini, partisipasi aktif Indonesia merupakan representasi dari semangat solidaritas global Selatan yang konstruktif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa kehadiran Indonesia di forum BRICS akan difokuskan pada penguatan kerja sama ekonomi dan keuangan. Sebagai negara dengan ekonomi digital yang tumbuh pesat, Indonesia memiliki potensi besar dalam mendorong sinergi teknologi, perdagangan, dan investasi antaranggota BRICS. Ini juga merupakan kesempatan untuk memperkuat konektivitas rantai pasok global melalui kebijakan yang adil dan berkelanjutan.
Partisipasi aktif dalam BRICS juga memberi ruang bagi Indonesia untuk memperjuangkan reformasi tata kelola global yang lebih demokratis. Saat ketimpangan pembangunan dan ketidaksetaraan ekonomi global masih menjadi isu utama, suara negara berkembang seperti Indonesia menjadi sangat krusial. Keterlibatan dalam forum ini memberikan legitimasi tambahan bagi Indonesia untuk menyuarakan perlunya sistem internasional yang lebih representatif, transparan, dan seimbang.
Agenda bilateral yang dijadwalkan di Braslia selepas forum juga mencerminkan keseriusan Indonesia dalam mengembangkan hubungan lintas kawasan. Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa pertemuan bilateral dengan pemerintah Brasil akan difokuskan pada kerja sama strategis di sektor energi, pangan, dan pertahanan. Langkah ini merupakan bagian dari pendekatan luar negeri Indonesia yang adaptif terhadap kebutuhan nasional sekaligus kontekstual terhadap dinamika global.
Tentu saja, keanggotaan BRICS juga membuka ruang bagi kolaborasi teknologi dan inovasi. Isu-isu seperti kecerdasan buatan (AI), transisi energi, dan perubahan iklim menjadi pembahasan utama dalam forum. Bagi Indonesia, kolaborasi dalam bidang ini bukan hanya soal adaptasi, tetapi juga peluang untuk memperkuat kapabilitas nasional. Dalam era disrupsi yang tidak terelakkan, kemitraan strategis di bidang teknologi akan menjadi kunci daya saing bangsa.
Tak kalah penting, keterlibatan Indonesia di BRICS juga memiliki dimensi geopolitik yang signifikan. Di tengah rivalitas antara blok kekuatan besar, posisi Indonesia yang netral dan inklusif memberikan ruang bagi peran sebagai penengah dan penjembatan kepentingan. Ini sejalan dengan doktrin politik luar negeri bebas aktif yang sejak awal menjadi dasar kebijakan luar negeri Indonesia.
