Prinsip Utama: Libertarian Justice (Keadilan Libertarian)
Inti dari pemikiran Machan adalah hak milik absolut ; setiap individu memiliki hak penuh atas tubuh, tenaga, dan propertinya. Dari perspektif ini, pajak dianggap sebagai bentuk paksaan atau perampasan.
Pandangan tentang PPh 21
PPh 21, atau pajak penghasilan secara umum, dianggap tidak adil sama sekali . Negara tidak memiliki hak moral untuk mengambil sebagian dari gaji yang merupakan hasil kerja keras individu. Individu memiliki hak untuk menggunakan seluruh gajinya untuk mencapai kebahagiaan dan keunggulannya sendiri ( ourishing ).
Implikasi Praktis
Konsekuensi logis dari pandangan ini adalah: Semua metode PPh 21 (Gross, Nett, Gross-Up) dianggap salah. Solusi yang diusulkan adalah menghapus PPh 21, sehingga gaji sepenuhnya menjadi milik pekerja. Pelayanan publik harus didanai secara sukarela atau melalui mekanisme pasar, bukan melalui pemaksaan pajak.
Tiga Metode Pajak Gaji (PPh Pasal 21): Mana yang Paling Adil di Indonesia?
Analisis Prinsip Keadilan Rawls, Berlin, dan Machan dalam Konteks Perpajakan Indonesia
Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah komponen krusial dalam administrasi penggajian karyawan di Indonesia. Namun, di balik angka-angka tersebut, terdapat perdebatan filosofis yang mendalam mengenai keadilan. Bagaimana perusahaan memperlakukan beban pajak ini menentukan apakah ia sejalan dengan prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Sila ke-5 Pancasila) atau prinsip perlindungan bagi kaum lemah ( Rawlsian Justice ).
Terdapat tiga metode utama dalam perhitungan PPh Pasal 21, masing-masing membawa implikasi keadilan yang berbeda.
