Hutang Piutang Dalam Perspektif Hukum Perdata

Utang dan piutang adalah uang yang diambil oleh orang lain untuk dipinjamkan kepada orang lain, dalam KUH Perdata hutang dan piutang disebut akad kredit dan dalam Pasal 1754 diatur bahwa akad hutang dan hutang adalah salah satu uang dari barang milik pihak lain. dan penggunaan yang dimaksudkan. asalkan pihak lain mengembalikan jumlah yang sama dalam kondisi yang sama.
Pinjaman diawali dengan adanya perjanjian antara dua badan hukum yang dikenal dengan nama debitur dan kreditur, kemudian dilanjutkan dengan perjanjian penyerahan barang jaminan. Jaminan adalah jaminan kepada kreditur bahwa debitur telah memenuhi kewajiban moneter yang diperkirakan. Setiap kreditur yang menerima pinjaman akan selalu mengharapkan pinjaman tersebut dijamin. Barang yang dialihkan oleh debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian pinjam meminjam dengan barang milik orang lain yang sah atau barang milik orang lain. Kontrak penerimaan hutang dan kontrak jaminan harus disepakati antara para pihak dalam kontrak. Pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan syarat sahnya kontrak sebagai berikut: 

1. Kedua belah pihak menerima isi pokok kontrak yang ditandatangani secara sukarela dan saling menguntungkan. 
2. Tidak ada pihak yang menolak apa yang diinginkan pihak lain . 
3. Ada kesepakatan dengan kesepakatan dan dari sana kesepakatan itu mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan. 

Dalam suatu akad pinjam-meminjam harta, debitur dan kreditur bebas menentukan isi dan bentuk akad menurut prinsip-prinsip akad, yaitu kebebasan untuk mengadakan. Perjanjian pinjam-meminjam harta ini harus dibuat secara tertulis karena apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, bentuk tertulis akan lebih mudah digunakan sebagai alat bukti , karena dalam hukum perdata, alat bukti tertulis merupakan alat bukti yang utama. Dalam hubungan utang, jika debitur tidak melakukan secara sukarela, kreditur berhak menuntutnya. Jika tidak ada piutang setelah penagihan, barang jaminan utang akan dijual untuk memenuhi piutang . Dengan menandatangani kontrak tertulis, masing-masing pihak memperoleh kepastian hukum tentang pokok-pokok kontrak yang telah mereka sepakati.

Mengenai kebenaran adanya berbagai hutang, seperti kontrak tertulis antara para pihak, biasanya diaktakan . Notaris adalah pejabat umum yang dengan persetujuan tertulis kedua belah pihak mempunyai wewenang orang lain yang diatur dalam undang-undang, biasanya dalam bentuk perbuatan, dan berwenang untuk melakukan perbuatan yang sebenarnya. Dokumen adalah pernyataan tertulis yang ditandatangani dan dibuat oleh seseorang atau pihak untuk digunakan sebagai alat bukti dalam suatu proses hukum.

Namun dalam prakteknya, perjanjian pinjam meminjam sering terjadi ketika peminjam gagal memenuhi kewajiban pembayaran kembali kepada kreditur. Situasi ini dapat dinilai sebagai standar atau situasi di mana debitur gagal memenuhi kewajibannya tepat waktu/berlawanan dengan kontrak. Keterlambatan juga diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata; hal ini menunjukkan bahwa debitur telah menuntut kelalaian/pelanggaran jika debitur dianggap lalai atas perintah atau kesepakatan (umum) atau atas partisipasinya sendiri. kewajiban. karena waktu telah berlalu.

Tuntutan dapat diselesaikan melalui gugatan perdata, karena kesepakatan antara kreditur dan debitur dapat mengakibatkan penundaan. Agar debitur terlambat menyatakan, kreditur harus terlebih dahulu menggugat di pengadilan. Jika keputusan pengadilan sejalan dengan tawaran kreditur, utang baru dapat ditangguhkan. tertunda menurut ketentuan hukum perdata , debitur mungkin harus membayar ganti rugi karena pelaksanaan ketentuan hukum yang tidak tepat. Namun, perlu diingat bahwa klaim apa pun, termasuk kompensasi yang diperlukan, harus disajikan secara lengkap dan jelas dalam prosesnya. Prinsip dalam kasus perdata adalah menerapkan terlalu sedikit doktrin atau hakim tidak dapat melampaui apa yang diperlukan dalam keputusannya. Oleh karena itu, jika kreditur tidak mengajukan tuntutan dalam proses ini, keputusan biasanya tidak termasuk ganti rugi. Selain penyelesaian perdata, debitur juga dapat dituntut atas tindak pidana seperti penipuan/penyalahgunaan dana masyarakat untuk memenuhi kewajiban utang.

Akan tetapi, untuk membuat suatu tuntutan pidana, perilaku debitur harus memenuhi syarat-syarat hukum pidana. Pinjaman Anda juga harus memberikan bukti yang kuat, karena pinjaman dapat ditinggalkan jika ada unsur wanprestasi dan bukti yang tidak mencukupi. Jika seorang kreditur mengadukan kepada polisi, menurut Pasal 372 KUHP, perbuatan itu harus mengandung unsur kesengajaan yang melawan hukum oleh pemilik orang lain, dalam hal itu utang/uang itu adalah milik kreditur. Orang percaya dan properti tidak tunduk pada pemeriksaan kriminal.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang berkaitan dengan pelunasan utang atau pengampunan utang. Penipuan dan penggelapan merupakan penghinaan, sehingga pertanggungjawaban hanya dapat diselesaikan jika kreditur memutuskan untuk melaporkan utang tersebut kepada polisi. Jika debitur terbukti melakukan korupsi/penipuan, dapat dipidana empat tahun penjara.

Menurut ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, ganti rugi perdata lebih menitikberatkan pada ganti rugi atas tidak terlaksananya kontrak, terutama kewajiban pelunasan utang dan kerugian kreditur karena wanprestasi. Kompensasi meliputi: Kehilangan harta milik orang percaya karena biaya yang dikeluarkan, kerugian aktual akibat kerusakan, wanprestasi, bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Menurut ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, hanya jika debitur tidak memenuhi janjinya setelah dinyatakan tidak setia barulah ia mulai menuntut ganti rugi atas tidak dipenuhinya janji itu. Lewati ini atau sesuatu yang perlu dilakukan atau dilakukan dari waktu ke waktu. Yang dimaksud dengan ganti rugi dalam pasal ini adalah ganti rugi yang diakibatkan oleh tidak terbayarnya (non-fulfilment of the promise).

Kontrak adalah transaksi hukum yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih, bagian ketiga dari KUH Perdata bergantung pada asas kebebasan berkontrak. Asas ini diabadikan dalam Pasal 1338 KUHPerdata sebagai berikut: Pernyataan: "Setiap perjanjian yang dibuat menurut undang-undang berlaku bagi pembuat kontrak. "Tentang perjanjian pinjaman, jangka waktu pinjaman, bunga dan pembayaran. pinjaman, syarat dan kewajiban yang disepakati dalam kontrak ini. kontrak ditentukan secara bebas sesuai dengan ketentuan pasal ini. dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Perjanjian tersebut menimbulkan suatu kesepakatan, dan perjanjian tersebut juga menimbulkan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut. KUHPerdata 1759-1764. istilah yang mendefinisikan hak dan kewajiban antara kreditur dan penerima.