Tiga hal tersebut (pasar, suplai gas dan infrastruktur) harus terintegrasi dengan baik. Jika salah satu rangkaian itu terputus atau tidak berjalan, maka alamat program ini akan jalan di tempat, seperti yang kini sedang terjadi di Jambi, kata dia.
"Di Kota Jambi sudah kita rasakan. Serapan pasar tidak memadai dibanding ketersediaan kuota gas yang ada. Dalam hal ini jelas Pertagas Niaga akan merugi. Akibatnya bisa jadi proyek city gas ini mangkrak. Padahal infrastruktur dan suplai gas telah tersedia. Tinggal pasar. Meyakinkan pasar, dalam hal ini warga, dan kesiapan pemerintah daerah," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Jambi ini.
Menurut dia, gas alam pipa memang berbeda dengan LPG. Gas alam ini tidak dapat disimpan dalam waktu lama, berapa kuota yang tersedia harus dihabiskan, sebab kalau tidak gas akan terbuang sia-sia.
Untuk itu, pemerintah daerah, tegas dia, harus mendukung program ini, termasuk menghitung nilai keekonomian bagi pengelola. Jangan sampai pemerintah daerah berpangku-tangan. Jangan mentang-mentang proyek pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah terkesan abai atau cuek. Pemerintah daerah harus proaktif mensosialisasikan program ini. Mendorong dan mensupport dengan melibatkan BUMD yang ada agar bekerjasama dengan pemerintah daerah, seperti pelibatan BUMD di Prabumulih, Sumatera Selatan dan kota-kota lainnya.
Dia juga berharap agar pasokan gas untuk Jambi sepenuhnya diambil dari bumi Jambi sendiri. Meski secara kumulatif hasil migas Jambi, berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Jambi, mengalami penurunan sebanyak 10 persen hingga triwulan ke tiga tahun 2014 ini. Namun dia menilai, produksi gas alam masih cukup jika digunakan untuk kebutuhan daerah ini, tanpa jauh-jauh harus memasokan kuota gas dari Sumatera Selatan.
"Dalam waktu dekat ini kami akan panggil ke dua belah pihak, (Pemerintah Kota Jambi dan PT Pertagas Niaga), duduk bersama, untuk mencari solusi atas persoalan ini. Masalah ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Kita harus bersinergi dan masing-masing harus proaktif. Jangan sampai masyarakat resah. Ini proyek nasional yang harus segera direalisasikan, karena dampak positifnya jelas bagi warga dan negara. Mengapa untuk tujuan baik ini kita berlama-lama menggarapnya," tutup Junedi.
Direktur Ekeskutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jambi, Musri Nauli, mengatakan, jika opsi menggunakan gas alam merupakan sebuah solusi, seharusnya sosialisasi secara massif harus dilakukan, termasuk regulasi yang tegas terkait konversi ini. Pendekatan preventif juga harus terus dilakukan kepada masyarakat agar tidak timbul gejolak dan keresahan termasuk spekulasi dari para spekulan.
Dia juga mendorong penggunaan gas alam yang ada harus lebih diutamakan untuk kebutuhan rakyat, bukan industri. Dan Pertagas Niaga harus didorong untuk menggunakan gas alam dari Jambi sendiri. Sehingga ongkos transortasi gas bisa dialihkan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur lainnya.
