Segi Wilayah, Sesuaikah Lokasi Ibu Kota Baru?

Isu perpindahan ibu kota Indonesia sudah santer terdengar bukan? Karena beberapa waktu terakhir isu perpindahan ibu kota tengah menjadi topic bahasan yang sedang hangat bagi masyarakat Indonesia. Isu tersebut mudah sekali tersebar ke segala penjuru Negeri, karena isu tersebut sangat menarik. 

Banyak hal yang bersangkutan dengan masalah perpindahan ibu kota ini, baik unsur yang berbau politik, berbau ekonomi dan lain sebagainya yang sangat menarik untuk diperbincangkan bahkan diperdebatkan untuk saling mengajukan pendapatnya. 

Tak hanya itu, isu perpindahan ibu kota ini juga dapat menjadi bahasan yang menarik bagi mata kuliah yang berbau penataan wilayah seperti halnya perancangan wilayah kota (PWK). Yang mana program studi tersebut terfocus dalam bagaimana cara untuk mengembangkan suatu wilayah dengan melihat potensi serta masalah yang ada terlebih dahulu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Hal ini beliau sampaikan dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Sejumlah alasan mengapa Jokowi memilih daerah tersebut menjadi ibu kota baru yang diharapkan menjadi ibu kota yang ideal kedepannya. Pertama, Kalimantan Timur memiliki risiko bencana yang kecil, baik banjir, tanah longsor, maupun gempa. Selain itu, lokasi tersebut dinilai strategis karena apabila ditarik kordinat lokasinya berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. 

Alasan ketiga, lokasi tersebut berdekatan dengan perkotaan yang sudah terlebih dulu berkembang, yakni Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. "Keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap," ujar Jokowi. Terakhir, hanya di lokasi tersebutlah diantara lokasi lain di Indonesia yang terdapat lahan pemerintah, yakni seluas 180.000 hektar.

Alasan dari Jokowi untuk memindahkan Ibu Kota
Diungkap oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, keinginan pindah kota harus di luar Jawa karena pulau ini dinilai sudah terlalu lelah dan padat dikarenakan selama ini di Indonesia pulau Jawa lah yang menjadi pusat dari segala kegiatan baik politik, ekonomi dan lain sebagainya. 

"Alasan pertama, karena pulau Jawa sudah lelah. Lebih dari separuh penduduk Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa yang luasnya lebih kecil dibandingkan Papua, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi," kata Bambang, beberapa waktu lalu.

Kepadatan penduduk di Jawa, sambung Bambang, apabila terus dilanjutkan maka tak akan ada lagi ruang yang tersisa di pulau itu. Terutama, untuk ketersediaan air bersih dan pangan. Di Jakarta, dengan segala masalah kompleks yang hadir yakni diantaranya macet, banjir, lahan, serta masalah air.

Warga adat Dayak Paser di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), cemas lahan yang mereka tinggali secara turun-temurun akan tergusur setelah dijadikan ibu kota baru yang ditargetkan akan menampung 1,5 juta orang. 

Setidaknya terdapat empat desa komunitas adat Dayak Paser di wilayah yang ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi pusat pemerintahan baru tersebut. Namun pemerintah membantah bakal menggusur wilayah adat. Mereka berjanji tetap memasukkan kepentingan warga Dayak Paser dalam rencana besar pemindahan ibu kota.