Dampak Sektor Ekonomi Masyarakat akibat Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 sangat berdampak buruk bagi masyarakat Indonesia terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan dan aktivitas sosial masyarakat. Selain itu, kondisi perekonomian Indonesia juga terkena imbasnya akibat covid-19 yang membuat pendapatan masyarakat menjadi tidak stabil. 

Dampak pada sektor ekonomi di Indonesia akibat pandemi ini yaitu dibatasinya ruang gerak, banyaknya pekerja yang dirumahkan (PHK), bertambahnya pengangguran, penurunan pendapatan pada pengusaha, penurunan import, meningkatnya harga (inflasi), terjadinya PMI Manufacturing Indonesia, kerugian pada sektor pariwisata yang menimbulkan penurunan okupasi, dan banyak lagi dampak lain yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia lainnya.  

Keadaan ini dipengaruhi karena adanya pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga menyebabkan menurunnya sektor perekonomi masyarat Indonesia.

Akibat PSBB pada pandemi Covid-19 menimbulkan dampak pada masyarakat yang memilih untuk berhati-hati dalam membeli kebutuhan sehari-hari. Pandemi ini mempengaruhi proyeksi pasar perekonomian. Adanya PSBB semua aktivitas yang biasa dilakukan terpaksa terhenti. Baik kegiatan dibidang perkantoran, pendidikan, pelayanan publik, pariwisata tempat ibadah dan perbelanjaan, serta bidang industri terpaksa berhenti beroperasi. Pemberlakuan kebijakan PSBB ini, dalam waktu jangka panjang membuat perkantoran dan sebagian besar industri dilarang beroperasi. 

Akibat hal tersebut, banyak aspek lain yang terkena seperti lepasnya pekerja harian pelaku UMKM, usaha restoran dan usaha lain yang melibatkan banyak orang. Dampak dari kebijakan tersebut menyebabkan kerugian ekonomi, terganggunya produksi barang dan jasa, dan mata rantai pasokan juga terkena dampaknya. Lebih lanjut kasus penyebaran ini memiliki dua sudut pandang ekonomi yang berbeda yaitu penawaran dan permintaan. Dari sisi penawaran, terjadinya produktivitas pekerja yang naik turun, terganggunya rantai pasokan global serta, penurunan aktivitas pendanaan dan investasi. 

Dari sisi permintaan terjadinya pengurangan sektor konsumsi, aktivitas perjalanan, serta meningkatnya biaya perdagangan dan transportasi. Pola konsumsi masyarakat akibat Covid-19 ini secara otomatis berubah, masyarakat cenderung tidak melakukan perjalanan pariwisata dan meningkatkan konsumsi kebutuhan pokok yang lebih penting sebagai antisipasi adanya PSBB. Secara keseluruhan tingkat konsumsi cenderung menurun karena harga mengalami perubahan akibat mahalnya biaya logisik barang dan transportasi.

Jika angka penyebaran Covid-19 terus meningkat dan pemberlakuan PSBB berlanjut hal ini tentu berdampak pada ekonomi masyarakat Indonesia yang besar kemungkinan akan terjadi peningkatan angka kemiskinan karena mayoritas masyarakat secara langsung mengandalkan aktivitas kegiatan ekonomi. Apabila tidak dilakukan strategi pencegahan yang tepat dalam mengatasi pandemi ini, maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan tertekan yang diprediksi oleh menteri keuangan mencapai level 2,5%-0%. 

Oleh karena itu masyarakat perlu melakukan adaptasi dalam hal ekonomi di masa pandemi Covid-19 dengan cara melakukan penghematan pengeluaran. Efisiensi pengeluaran ini dilakukan untuk mengantisipasi menurunnya pendapatan, sempitnya lapangan pekerjaan, dan meningkatnya pengeluaran. Selanjutnya masyarakat melakukan pemeliharaan dan perbaikan, saling melengkapi untuk menciptakan dan menompang motivasi.

Situasi ini memaksa pemerintah untuk mengambil langkah dan kebijakan agar dampak effect pandemik Covid-19 di sektor ekonomi tidak terus berlanjut. Pemerintah perlu turun tangan memberikan bantuan dan diharapkan lebih kreatif dalam memperbanyak lapangan pekerjaan yang tidak beresiko tinggi dalam penyebaran Covid-19, berbagai fasilitas usaha yang bersifat online perlu dipermudah dan diperluas. Namun dampak Covid-19 ini juga memiliki pengaruh positif pada perekonomian Indonesia seperti terbukanya peluang baru pasar ekspor selain China. 

Dampak positif ini berpeluang bagi Indonesia untuk memperkuat perekonomian dalam negeri, hal ini mengakibatkan pemerintah akan memprioritaskan dan memperkuat daya beli didalam Negeri saja. Serta pemerintah dapat memanfaatkan agar investasi tetap stabil meskipun pertumbuhan ekonomi sedang terancam secara global. Kendati demikian, pelaksanaan berbagai kebijakan ini perlu dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya.

Dosen Pengampu : Dr. Ira Alia Maerani, S.H.,M.H (Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung)

Penulis : Nur Sri Asih (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung)