Ratusan buruh pun turut protes dengan menggelar aksi demo. Buruh Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan misalnya, yang mana memprotes banyaknya dana APBD Jember yang dialokasikan hanya untuk penampilan cantik Jembatan Semanggi. Hal ini tentu saja memicu protes dari para buruh karena anggaran yang sebelumnya direncanakan untuk modal PDP Kahyangan sebesar Rp5,8 miliar, malah ditiadakan. Padahal anggaran dana PDP Kahyangan tersebut akan digunakan untuk memperpanjang masa izin hak guna usaha. Akibatnya, nasib ratusan buruh pun terancam karena izin usaha tidak diperpanjang.
Atas banyaknya protes, baik yang dilayangkan DPRD setempat maupun oleh masyarakat, pihak terkait pun melakukan penghentian proyek pada tanggal 28 Desember 2019, mengingat proyek tersebut hanya memiliki jangka waktu 57 hari pengerjaan, terhitung dari 1 November hingga 27 Desember 2019.Â
Tidak hanya sampai disitu, DPRD Jember juga menemukan jika dalam pengerjaan proyek renovasi Jembatan Semanggi tersebut terdapat penambahan item pekerjaan, yang mana hal tersebut dapat menambah biaya pengeluaran untuk proyek itu. Untuk itu, pihak terkait akan memanggil Pekerjaan Umum Bina Marga untuk kejelasan dari proyek tersebut.
Dalam kasus proyek renovasi Jembatan Semanggi ini seharusnya dapat melihat kedua sisi. Tidak hanya sisi positifnya saja yaitu Jember memiliki wajah baru yang ikonik, namun juga melihat sisi negatifnya, seperti dana yang sangat fantastis.Â
Mengingat APBD merupakan anggaran dana yang seharusnya dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya banyak, maka seharusnya pihak-pihak terkait dapat mengutamakan pembangunan sarana maupun prasarana yang lebih penting, seperti misalnya pembangunan jembatan di daerah pelosok rawan bencana. Karena sebenarnya dana sekian miliar tersebut dapat lebih berguna apabila dapat menyejahterakan orang-orang kecil. Selain itu, rasanya tidak pantas apabila sebuah kota melakukan renovasi besar-besaran hanya untuk dipandang hebat oleh kota lain, sedangkan rakyatnya masih minim akan fasilitas dan prasarana.
