Sejak awal tahun pemerintah terus membidik implementasi Omnibus Law untuk menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Melihat kondisi terdapat lebih dari 7 juta orang yang belum mendapatkan pekerjaan atau menjadi pengangguran. Sedangkan setiap tahunnya, jumlah angkatan kerja baru bertambah sebanyak 2 juta orang.
Di tahun 2019 saja jumlah pekerja informal di Indonesia sangat mendominasi, yaitu sebanyak 74,1 juta (57,26 persen). Sedangkan jumlah pekerja formal hanya 55,3 juta atau 42,74 persen. Dominasi pekerja informal disebabkan perkembangan ekonomi digital yang memacu banyak orang berwiraswasta secara online dan mandiri, serta karakteristik kaum milenial yang cenderung memilih jam kerja yang lebih fleksibel.
Jika melihat kalkulasi pemerintah yaitu setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi akan menyerap 400 ribu pekerja. Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 5 persen dalam 5 tahun terakhir.
Pemerintah merasa harus menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen atau lebih per tahunnya. Tujuannya adalah untuk membuka lapangan kerja baru guna menampung 2 juta pekerja baru dan 7 juta pengangguran yang ada.
Tantangannya adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen memerlukan investasi baru sebesar Rp 4.800 triliun. Jadi, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi, memerlukan Rp 800 triliun. Sebuah angka yang besar bukan? Untuk itulah pemerintah memerlukan Omnibus Law untuk memudahkan investasi yang masuk.
Nah pemerintah pun lalu mengajukan 8 klaster yang dibahas dalam Omnibus Law untuk meningkatkan investasi, yaitu dalam bentuk penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, hingga kawasan ekonomi.
Sebelumnya menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU)/ Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dibahas secara komprehensif dengan terus memperhatikan kepentingan seluruh pihak. Meskipun tujuan RUU ini adalah menciptakan lapangan kerja melalui pengembangan investasi, beliau menyatakan bahwa perlindungan bagi pekerja/ buruh tetap diperkuat.
Menaker menjelaskan salah satu isi pembahasan Omnibus Law adalah pekerja dengan hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak, dipastikan mendapatkan hak dan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Hak tersebut antara lain hak atas upah, jaminan sosial, pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja, dan hak atas pengakhiran atau putusnya hubungan kerja.
Menaker juga memastikan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) tetap mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan. Selain menerima kompensasi PHK, pekerja yang terkena PHK mendapat pelindungan jaminan sosial berupa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Selain itu, Menaker menyebut bahwa sistem Upah Minimun (UM) tetap berlaku di dalam omnibus law. Dimana UM hanya berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Perusahaan juga diwajibkan menerapkan Struktur dan Skala Upah untuk pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun. Adapun, besaran upah di atas UM disepakati antara pekerja dan pengusaha.
Menaker menambahkan omnibus law juga akan membuat waktu kerja menjadi lebih fleksibel, dimana pekerja dan pengusaha diberikan keleluasaan dalam menyepakati waktu kerja. Hal ini untuk memfasilitasi jenis pekerjaan tertentu yang sistem waktu kerjanya di bawah 8 jam per hari atau 40 jam per minggu.
Tentu saja hal ini untuk jenis pekerjaan tertentu. Sementara pekerjaan yang sudah 8 jam per hari atau 40 jam per minggu tetap terfasilitasi malahan bisa lebih fleksibel jam kerjanya.
Untuk penggunaan Tenaga Kerja Asing tetap dibatasi hanya untuk jenis pekerjaan tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh pekerja di dalam negeri. Pemerintah mengendalikan penggunaan TKA dengan memperhatikan jenis pekerjaan, jabatan, syarat kompetensi jabatan dalam hubungan kerja dan waktu tertentu dengan mempertimbangkan kondisi pasar kerja dalam negeri.Â
Menaker menambahkan soal penguatan pelindungan sosial, nantinya dalam omnibus law ini akan direvisi soal SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dan UU BPJS, yang nantinya akan diperbaharui guna menguatkan pelindungan sosial bagi tenaga kerja.
Hal ini diperkuat oleh pernyataan Menteri Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto yang mengatakan RUU Ciptaker dibuat bukan untuk membatalkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan. RUU Omnibus Law ini disusun untuk mengubah sejumlah pasal yang dalam UU tersebut.
Di dalam rumusan Bab IV RUU Ciptaker dipaparkan secara detail mengenai pengupahan dan upah minimum, pesangon PHK, waktu kerja, perizinan tenaga kerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu, pekerjaan alih daya atau outsourcing, program jaminan kehilangan pekerjaan, dan penghargaan atau bonus.
RUU Ciptaker terdiri dari 15 bab dan 174 pasal. Dengan rincian 80 pasal atau 49 persen mengatur tentang investasi dan perizinan berusaha, 17 pasal atau 14,5 persen tentang investasi pemerintah dan proyek strategis nasional, 20 pasal atau 12 persen tentang pengadaan lahan, dan 15 pasal atau 9 persen mengatur tentang UMKM dan koperasi.
Pak Airlangga mengatakan, RUU Ciptaker dilatarbelakangi oleh banyaknya kondisi tumpang tindih regulasi, baik di pusat maupun di daerah, daya saing Indonesia yang masih rendah di antara negara lain, tingginya angkatan kerja sehingga kebutuhan kerja meningkat, dan ketidakpastian perekonomian global yang memengaruhi ekonomi negara.
Dengan adanya undang-undang ini nanti, kata Pak Airlangga, visi Indonesia 2045 menjadi lima besar kekuatan ekonomi dunia dapat terwujud. Dan Indonesia akan menjadi negara maju dengan pendapatan tertinggi keempat dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Amiin ya rabbal alamiin
