Pentingnya Komunikasi Politik : Belajar dari Kasus Sudewo

Bara api panas membara dan membakar Kabupaten Pati. Masyarakat menuntut Bupati Pati Sudewo untuk mundur. Awalnya adalah rencana kebijakan Bupati Pai untuk menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atau PBB P2 250 persen. Alasan sang bupati sudah 14 tahun lamanya PBB P2 di Kabupaten Pati tidak naik. Kenaikan PBB P2 tersebut sangat penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati. Kenaikan PAD tersebut sangat penting  untuk meningkatkan RAPBD yang pada gilirannya akan ada peningkatan anggaran untuk meningkatkan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pati antara lain jalan.

Masyarakat kemudian menolak rencana kebijakan tersebut dan mengancam akan tuun ke jalan alias demonstrasi dengan masa sejumlah 5 ribu orang. Alih-alih bersedia untuk berdialog, Sudewo sang bupati malah menantang dengan mengatakan kalau rakyat a kan demo silahkan, jangankan 5.000 orang bahkan 50.000 orangpun akan dihadapi. Kata-kata inilah yang kemudian menyulut kemarahan rakyat. Rakyat yang demo jumlahnya sangat besar.

Sudewo kemudian meminta maaf dan meralat ucapannya. Tetapi ia mengataan tetap akan menjalankan kebijakannya. Rayat kian marah dan meningkaykan jumlah peserta demo. Karena masa yang besar Sudewo membatalkan kebijakannya. Terlebih Presiden Prabowo, Mendagri Tito Karnavian, serta Gubernur Jateng Muhamad Lutfi mengecam rencana kebijakannya tersebut.

Meski Sudewo sudah membatalkan kebijakan menaikkan PBB P2 tetapi kemarahan rakyat tak padam juga. DEmo tetap berlangsung dengan tuntutan Sudewo mundur.

Dari kasus Sudewo ada pelajaran yang bisa ditarik yaitu pentingnya pengasaan komunikasi politik oleh seorang pejabat publik. Jika kebijakan meningkatkan tarif PBB P2 tersebut dikomunikasikan dengan baik  dan dicari jalan tengah terbaik misal dengan tidak menaikkan tarif langsung 250 persen tapi bertahap tentu rakyat bisa menerimanya. Juga sikap rendah hati dan mau mendengarkan suara rakyat juga penting. Ada pepatah pemimpin yang baik sekarang ini bukan pemimpin yang diktator yang perintannya harus dilaksanakan serta harus dilayani melainkan pemimpin yang mau melayani dan demokratis.