Setelah MK membacakan keputusan dengan menolak seluruh permohonan Paslon 02 (Prabowo-SAndi) maka suasana politik agak mendingin. Hal tersebut ditambah lagi dengan langkah Prabowo untuk menghormati keputusan MK tersebut dan membubarkan koalisi partai-partai pendukungnya yang dikenal dengan nama Koalisi Adil-Makmur. Dengan langkah tersebut maka partai-partai pendukung paslon 02 bebas menentukan langkah politiknya sendiri-sendiri. Lalu bagaimana arah partai-partaai pendukung paslon 02 setelah Koalisi Adil dan Makmur bubar, khususnya partai-partai besar?
Pertama, PKS. Kemungkinan besar PKS akan tetap menjadi oposisi di luar pemerintahan. Hal tersebut didukung oleh fakta bahwa dengan bergabung dengan paslon 02 melawan petahana di Pilpres dan Pileg 2019 maka perolehan suaranya meningkat pesat dibanding perolehan suaranya di tahun 2014. Pada Pilpres 2014, PKS hanya memperoleh 8.480.204 suara atau 6,79 persen. Sementara di Pilpres dan Pileg 2019 PKS memperoleh suara 11.493.663 suara atau 8,21 persen. Dengan fakta ini maka PKS akan menjadi oposisi.
Kedua, Partai Demokrat dan PAN. Kemungkinan kedua partai ini akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Maaruf. Sinyalnya adalah AHY berkali-kali ketemu dengan Jokowi dan kabarnya ditawari posisi menteri. Kemungkinan AHY akan menerima karena butuh panggung dan juga latihan untuk kemungkinan pencalonannya di Pilpres 2024. Demikian pula PAN kemungkinan juga akan bergabung karena ketua umumnya yaitu Zulkifli Hassan juga berkali-kali ketemu dengan jokowi.
Ketiga, Partai Gerindra. Sampai saat ini arah Gerindra belum jelas. Menurut Arief Poyuono, Jokowi lebih baik mengakomodasikan kader Gerindra supaya bisa memberikan masukan-masukan sehingga jalannya pemerintahan lebih baik. Tetapi banyak politisi Partai Gerindra yang lain yang mengatakan sebaliknya yaitu Gerindra akan tetap berada di luar pemerintahan atau menjadi oposisi.
