Bali Role Model Kendaraan Listrik: Jalan Panjang Menuju Revolusi Transportasi Ramah Lingkungan

Pendahuluan: Mimpi Hijau di Tengah Laut Biru

Bali bukan hanya magnet wisata dunia, melainkan kini tengah diarahkan menjadi pelopor transformasi energi bersih nasional. Dalam kunjungan resminya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan optimismenya bahwa Bali berpotensi besar menjadi role model pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai (EV -- Electric Vehicle) di Indonesia.

Pernyataan ini bukan datang begitu saja. Bali telah memulai langkah konkret sejak dikeluarkannya Peraturan Gubernur (Pergub) No. 48 Tahun 2019, dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah KBLBB 2022--2026, serta berbagai kebijakan pendukung seperti penggunaan motor listrik oleh ASN dan pengembangan transportasi umum listrik (E-BRT Sarbagita).

Namun, seiring sanjungan dan kebijakan ambisius, muncul juga pertanyaan kritis: siapkah Bali menjadi role model kendaraan listrik nasional? Dan apakah masyarakat benar-benar siap bertransisi ke kendaraan berbasis listrik?

Ardiyanti, D. dkk. (2023). menenmukan bahwa  tren penjualan mobil listrik di Indonesia selama periode 2020 hingga 2023 dengan pendekatan kuantitatif-deskriptif, menunujukkan  bahwa penjualan mobil listrik mengalami peningkatan signifikan, terutama sejak tahun 2022, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan isu lingkungan dan efisiensi energi. Faktor utama yang mendorong pertumbuhan ini antara lain dukungan kebijakan pemerintah seperti insentif pajak, pembebasan bea masuk, serta pengembangan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Di sisi lain, tantangan yang masih dihadapi adalah harga jual mobil listrik yang relatif tinggi, keterbatasan model kendaraan, dan kurangnya jaringan bengkel serta suku cadang. Penelitian ini juga menyoroti bahwa produsen kendaraan dan pemerintah. Meskipun pasar mobil listrik masih dalam tahap awal, potensinya di Indonesia sangat besar, terutama jika regulasi dan dukungan infrastruktur terus dikembangkan secara konsisten. Temuan ini memberikan gambaran penting bagi pelaku industri otomotif dan pembuat kebijakan untuk menyusun strategi yang lebih efektif dalam mempercepat transisi kendaraan berbasis listrik di Indonesia.

Mobil listrik di Indonesia menghadapi sejumlah kendala yang menghambat adopsi massal. Salah satu tantangan utama adalah minimnya infrastruktur pengisian daya (SPKLU), terutama di luar kota besar, yang memicu kecemasan jarak tempuh. Harga mobil listrik juga masih tinggi karena biaya baterai yang mahal dan dominasi produk impor. Produksi lokal belum kuat, termasuk industri baterai dan rantai pasok komponen penting.

Dari sisi regulasi, meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong kendaraan listrik, implementasinya masih terbatas dan belum merata di seluruh daerah. Kesadaran masyarakat pun masih rendah, ditambah dengan minimnya teknisi terlatih serta bengkel khusus kendaraan listrik.

Selain itu, sumber energi listrik di Indonesia masih didominasi PLTU batu bara, sehingga mobil listrik belum sepenuhnya ramah lingkungan. Geografis Indonesia yang luas dan beragam juga menyulitkan distribusi serta penggunaan kendaraan listrik di wilayah terpencil.

Upaya pemerintah seperti insentif pajak, pembangunan industri baterai, dan kerja sama dengan produsen asing mulai dilakukan. Namun, keberhasilan transisi ke mobil listrik memerlukan kolaborasi lintas sektor dan percepatan infrastruktur yang merata di seluruh negeri.

Landasan Kebijakan: Hijau di Atas Kertas

Pemerintah Provinsi Bali terbilang progresif. Lewat Pergub No. 48/2019, Bali menetapkan landasan hukum untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik. Pergub ini mencakup insentif fiskal maupun nonfiskal, pembentukan infrastruktur pengisian daya (SPKLU), hingga penyediaan transportasi publik berbasis listrik.

Tidak hanya berhenti pada regulasi, Pemprov juga menyusun Rencana Aksi Daerah KBLBB 2022--2026 dengan lima strategi utama, yaitu:

1. Penguatan regulasi

2. Pembangunan infrastruktur pengisian daya

3. Peningkatan kapasitas SDM

4. Mekanisme pembiayaan yang inklusif

5. Promosi dan edukasi publik

Sebagai wujud nyata, sejumlah kendaraan dinas dan layanan publik telah mulai menggunakan motor listrik, termasuk ASN dan armada kepolisian di kawasan tertentu. Program E-BRT Sarbagita, yakni pengadaan Bus Rapid Transit berbasis listrik, juga mulai diuji coba untuk menghubungkan kota-kota utama di Pulau Dewata.

Mengapa Bali? Keunggulan Geografis dan Simbolik

Pemilihan Bali bukan tanpa alasan. Secara geografis, Bali adalah pulau kecil yang memungkinkan pengembangan infrastruktur SPKLU lebih terpusat dan efisien dibandingkan wilayah besar seperti Jawa atau Sumatera.

Bali juga merupakan etalase internasional Indonesia. Setiap kebijakan yang diterapkan di sini akan menjadi perhatian dunia. Jika berhasil, Bali tidak hanya menjadi contoh nasional, tetapi juga simbol komitmen global Indonesia terhadap dekarbonisasi sektor transportasi.

Selain itu, Bali memiliki kesadaran ekologis dan spiritual yang tinggi. Konsep "Tri Hita Karana" yang menekankan keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan, menjadi basis budaya yang sejalan dengan semangat kendaraan listrik sebagai bagian dari solusi krisis iklim.

Tantangan Realitas: Antara Gagasan dan Lapangan

Meskipun Bali terlihat siap secara kebijakan, transisi ke kendaraan listrik tetap menyimpan tantangan besar di lapangan:

1. Infrastruktur Pengisian Daya Masih Minim

Salah satu tantangan utama dalam ekosistem EV adalah infrastruktur pengisian daya. Hingga pertengahan 2025, jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Bali masih sangat terbatas dan terkonsentrasi di kota besar seperti Denpasar dan Nusa Dua.

Di wilayah pedesaan atau pegunungan, ketersediaan SPKLU nyaris nihil. Padahal, sebagian besar masyarakat Bali tinggal di luar pusat kota. Ketiadaan SPKLU membuat EV tidak praktis untuk penggunaan harian jarak jauh, apalagi di daerah dengan topografi menanjak seperti Kintamani atau Karangasem.

2. Kapasitas Listrik PLN dan Gangguan Distribusi

Masalah lainnya adalah pasokan listrik. Beberapa wilayah di Bali masih mengalami pemadaman listrik secara berkala. Bila mobil listrik ingin menjadi moda utama, maka keandalan pasokan listrik nasional harus ditingkatkan terlebih dahulu.

3. Harga dan Aksesibilitas EV Masih Terbatas

Meskipun ada subsidi dari pemerintah pusat, harga mobil listrik masih lebih mahal dibandingkan kendaraan konvensional. Motor listrik memang lebih terjangkau, tetapi sebagian besar masyarakat kelas bawah tetap menganggapnya sebagai barang mewah.

Hal ini diperparah dengan keterbatasan bengkel, ketersediaan suku cadang, serta kemampuan teknisi lokal dalam menangani kendaraan listrik yang mengalami kerusakan.

4. Kebiasaan Sosial dan Ketergantungan pada Motor Konvensional

Bali memiliki budaya transportasi yang sangat bergantung pada sepeda motor, bahkan di keluarga-keluarga petani dan buruh. Motor dianggap lebih lincah, irit, dan mudah dimodifikasi. Menggeser kebiasaan ini memerlukan waktu, insentif, dan pendekatan sosial yang mendalam, bukan sekadar perintah regulasi.

Solusi Strategis: Langkah Nyata Menuju Revolusi Hijau

Jika Bali benar-benar ingin menjadi model pengembangan kendaraan listrik nasional, maka sejumlah langkah strategis harus segera dilakukan, antara lain:

1. Pembangunan SPKLU secara merata dan cepat

Pemerintah harus mendorong kerja sama dengan BUMN, swasta, dan masyarakat untuk membangun SPKLU berbasis komunitas, khususnya di tempat strategis: pasar, sekolah, kantor desa, dan tempat ibadah.

2. Transisi Transportasi Publik Secara Masif

Alih-alih fokus pada kendaraan pribadi, pemerintah bisa memprioritaskan elektrifikasi angkutan umum: BRT, angkutan sekolah, dan kendaraan antarjemput ASN. Dengan begitu, masyarakat langsung merasakan manfaat transportasi listrik dalam kehidupan sehari-hari.

3. Pendidikan dan Pelatihan Teknologi EV

Investasi tidak hanya pada infrastruktur fisik, tetapi juga kapasitas manusia. Sekolah kejuruan, universitas, dan lembaga pelatihan harus mulai membuka jurusan dan kursus teknisi EV untuk mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten.

4. Skema Subsidi dan Kredit Terjangkau

Pemerintah pusat dan daerah perlu menggandeng lembaga keuangan untuk menawarkan kredit kendaraan listrik dengan bunga rendah atau tanpa bunga, terutama untuk pelaku UMKM, petani, dan nelayan yang selama ini masih mengandalkan kendaraan konvensional.

5. Edukasi Publik yang Inklusif dan Lokal

Kampanye tentang kendaraan listrik harus disesuaikan dengan bahasa lokal, budaya Bali, serta pendekatan partisipatif. Edukasi bisa dilakukan lewat banjar, pura, hingga komunitas adat.

Penutup: Bali di Persimpangan Jalan

Menjadikan Bali sebagai role model kendaraan listrik nasional adalah gagasan yang menarik sekaligus menantang. Potensi besar yang dimiliki Bali --- dari kesadaran ekologis, posisi geografis strategis, hingga dukungan regulatif --- menjadikannya kandidat ideal untuk transisi energi bersih.

Namun, tanpa penyelarasan antara kebijakan dan realitas sosial, tanpa perbaikan infrastruktur dan pemahaman publik, maka ambisi ini bisa menjadi sekadar proyek elit tanpa akar di masyarakat.

Transisi ke kendaraan listrik bukan sekadar mengganti bensin dengan baterai. Ini adalah transformasi sistemik: cara berpikir, hidup, dan membangun masa depan. Dan untuk itu, diperlukan kesabaran, partisipasi semua pihak, dan keberanian untuk memulai dari bawah --- dari rakyat.

Jika berhasil, Bali tak hanya menjadi contoh. Ia akan menjadi legenda baru: Pulau Dewata yang tidak hanya cantik, tapi juga cerdas dan bersih.

Referensi:
Tribun-Bali.com. (2025, 12 Juli). Bali Akan Jadi Role Model Pengembangan EV di Indonesia, Ini Kata Moeldoko. Diakses dari https://bali.tribunnews.com/2025/07/12/bali-akan-jadi-role-model-pengembangan-ev-di-indonesia-ini-kata-moeldoko

Ardiyanti, D., Kurniawan, F., Raokter, U., & Wikansari, R. (2023). Analisis penjualan mobil listrik di Indonesia dalam rentang waktu 2020-2023. Journal of Economics and Management, 1(3), 114-122.