PEREMPUAN DIFABEL SAAT BERHADAPAN DENGAN HUKUMÂ
Jurnal : Jurnal Kajian Gender
Volume : Vol.10 No.2 2018
Halaman : Hal 183-195
Tahun : 2018
Penulis : Muhammad Julijanto
Reviewer : Noor Indah Cahyaningsih (202111081)
Pendahuluan
Disabilitas di Indonesia masih dipandang sebagai masalah individu dan penyelesaiannya lebih terfokus pada pemenuhan kebutuhan praktis seperti pembekalan keterampilan, modal usaha dan alat bantu. Padahal, jika menyangkut masalah hukum, harapannya akan sangat luas, karena menyangkut beberapa aspek, seperti menjalin hubungan dengan penyidikan, penyidikan, penyensoran, penahanan, prosedur peradilan yang adil, hukuman mati, dan lembaga pemasyarakatan. Stigma sosial yang mendiskriminasikan status penyandang disabilitas diformalkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita, membuat penyandang disabilitas semakin tidak mungkin memperoleh keadilan di ruang publik. Oleh karena itu undang-undang yang adil menjadi kebutuhan konstitusional bagi setiap warga negara dalam memandang disabilitas agar diskriminasi terhadap penyandang disabilitas tidak terus menerus terjadi.
Penyandang disabilitas/difabel adalah sekelompok orang yang berkebutuhan khusus. Hak asasi manusia adalah hak asasi manusia yang mendasar yang harus dihormati oleh setiap orang dan dilindungi oleh negara, bahkan jika seseorang dinonaktifkan, kata Dial. Sama sekali tidak ada pengecualian terhadap perlindungan hak asasi manusia dan tidak ada pembedaan atas dasar kebangsaan, suku, ras, agama, jenis kelamin atau status sosial dan hukum individu, termasuk penyandang disabilitas.
Penyandang difabel memiliki kebutuhan khusus dan merupakan kelompok rentan sehingga sering mengalami berbagai bentuk kekerasan, terutama perempuan penyandang disabilitas. Jawa Tengah Terdapat 7 kasus dengan spesifikasi berbeda jenis kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas di Jawa Tengah yang dibantu oleh Majelis Hukum dan HAM Terkemuka Wilayah Jawa Tengah (MHH PWA Jawa Tengah).
