1. Hak atas peradilan yang adil
Salah satu hak mendasar yang paling relevan dalam topik ini adalah hak atas peradilan yang adil. Sengketa perpajakan internasional pada umumnya dianggap sebagai subkategori sengketa internasional sehingga diperlukan prosedur persetujuan bersama untuk mencapai keadilan.
2. Hak atas administrasi yang baik
Hak atas administrasi yang baik berkaitan erat dengan hak atas peradilan yang adil, setiap orang mempunyai hak agar urusannya ditangani secara tidak memihak, adil dan dalam waktu yang wajar oleh lembaga-lembaga, badan-badan, kantor-kantor dan badan-badan Perhimpunan, yang mencakup hak untuk didengarkan sebelum suatu tindakan diambil dan kewajiban bagi administrasi untuk memberikan alasan atas keputusannya.
3. Larangan diskriminasi
Salah satu tujuan utama Mutual Agreement Procedure adalah untuk menghilangkan pajak berganda dan dengan demikian menjaga agar tidak terjadi pajak diskriminasi berdasarkan kebangsaan, yang berarti bahwa situasi lintas batas negara tidak diperlakukan secara kurang menguntungkan daripada situasi domestik.
4. Hak atas kerahasiaan di MAP
keputusan MAP yang diambil melalui arbitrase Mutual Agreement Procedure tidak dapat diumumkan kepada publik jika setidaknya salah satu pihak dalam perkara menolak untuk mengumumkan keputusan atau wajib pajak tidak menyetujui publikasi, hal ini dapat dianggap cukup memenuhi (Hormat untuk kehidupan pribadi dan keluarga) dan (Perlindungan data pribadi) Piagam. Namun, faktanya hak atas kerahasiaan dilindungi dengan baik dalam Mutual Agreement Procedure.
5. Hak atas properti
setiap orang perseorangan atau badan hukum berhak atas perdamaian penikmatan harta bendanya kecuali dalam hal kepentingan umum dan tunduk pada syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Perpajakan secara umum, mengganggu hak ini karena menghilangkan sejumlah uang tertentu yang harus dibayar oleh seseorang. Meskipun demikian, pelanggaran tersebut dibenarkan oleh kepentingan umum dan diatur dalam undang-undang, namun tetap saja demikian seimbang antara tuntutan kepentingan umum masyarakat dan kebutuhan Masyarakat perlindungan hak-hak dasar individu.
Dirkursus Mutual Procedure AgreementÂ