Menilik Demokrasi di Era Globalisasi

*Oleh: Nong Safi'ah

 

Kemelut zaman telah memaksa umat manusia untuk memahami dinamika politik. Demokrasi terlahir diantara sisa-sisa pertarungan  dua raksasa politik. Entah sebagai solusi atau hanya sebuah ilusi, jika nyatanya pilar-pilar demokrasi semakin lama semakin bias. Seolah-olah demokrasi hanya menjadi "kedok" reinkarnasi dari peradaban lama.

Demokrasi  mengusung  kekuasaan yang berangkat "dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat", dari statement tersebut  dapat disimpulkan bahwa dalam demokrasi, masing-masing individu mempunyai peran penting dan hak dalam menentukan kemana arah kemudi suatu bangsa. Dengan demikian, segala bentuk kebijakan pemerintah haruslah berpihak terhadap kesejahteraan rakyat.  Cukup menggiurkan bukan? Hal inilah yang menyebabkan mengapa demokrasi menjadi suatu paham yang digandrungi dan berhasil menarik simpati masyarakat dunia.

Di Indonesia sendiri, demokrasi mulai menggema pasca keruntuhan rezim pemerintahan Orde baru, bukan saja dalam lingkup politik namun juga ruang publik. Reformasi telah begitu memanjakan para pecandu "demokrasi". Oleh karena itu nilai kebebasan berbicara sangat dijunjung tinggi dalam paham ini, sebagaimana yang dijamin dalam UU Pasal 28 E ayat 3. yang berbunyi :

"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat".

Akan tetapi dalam prosesnya, banyak faktor-faktor yang perlu  diperhatikan dalam mentransformasikan suatu  negara yang sedang berkembang menuju negara demokrasi. Sejarah dunia  mengatakan,  negara-negara yang gegabah dalam mendemokratis-kan masyarakatnya berakhir dengan peristiwa berdarah dan  kehancuran, seperti yang terjadi di negara-negara Balkan dan Kaukasus. Terlebih di era globalisasi, tantangan zaman menjadi begitu besar, demokrasi menjadi suatu polemik tersendiri  dalam dunia bernegara.

Globalisasi hadir membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang menimbulkan perdebatan menyangkut kaitannya dengan demokrasi.  Setidaknya, globalisasi informasi telah mendorong penyebaran gagasan-gagasan tentang demokrasi ke seluruh dunia melalui kecanggihan teknologi. Dan karena globalisasi juga daya tahan suatu rezim pemerintahan menjadi terancam. Selain sukarnya penerapan  prinsip kesetaraan yang  merujuk pada konsep politik.

Di sisi lain, pluralisme, serta tingkat melek politik yang masih minim dimasyarakat cenderung memperbesar resiko dari demokrasi itu sendiri.  Oleh karena konsep yang disuguhkan demokrasi merupakan konsep kerakyatan, maka kita harus berfokus kepada masyarakat sebagai penggerak utama dalam sistem demokrasi. Sehingga yang diperlukan bagi negara-negara demokrasi ialah pendalaman dan sosialisasi demokrasi kepada masyarakat, sebab kekacauan pemahaman masyarakat terhadap makna demokrasi dapat membuat demokrasi berjalan tersendat atau bahkan salah kaprah. Terlebih jika arus informasi yang datang sebagai akibat dari globalisasi kepada masyarakat demokratis, diterima begitu saja  tanpa  diimbangi dengan pola pikir yang memadai, justru informasi tersebut hanya akan menjadi malapetaka bagi bangsa dan negara.  Umumnya demokrasi yang terjadi diera ini tidak berjalan seperti  yang diharapkan.

Demokrasi Pancasila yang  digadang-gadang menjadi ideologi tertinggi telah menjelma menjadi demokrasi liberal. Dimana demokrasi terjadi kebablasan secara liar dan brutal, monopoli media dan juga politik adu domba (devide et impera) kini mulai merambah kembali. Masyarakat dengan kefanatikan politik dan  stereotype tinggi  menjadi sasaran empuk sebagai objek politisasi dan terjerat dalam "permainan" yang dibuat oleh oknum-oknum pemecah belah bangsa.