Bayangkan sebuah negeri kecil yang luasnya tak lebih dari satu pulau besar di Indonesia. Negeri itu tak memiliki banyak sumber daya alam, tetapi memiliki pemimpin yang paham bahwa keberlanjutan ekonomi bukanlah perkara hari ini, melainkan soal bagaimana generasi berikutnya masih bisa hidup layak. Negeri itu adalah Norwegia, dan ia menyimpan sebuah kisah menarik tentang bagaimana kekayaan negara dikelola dengan visi yang jauh melampaui kepentingan politik jangka pendek.
Tahun 1969, minyak ditemukan di Laut Utara, dan Norwegia tiba-tiba memiliki sumber pendapatan luar biasa. Namun, alih-alih menghamburkan kekayaan ini demi pertumbuhan ekonomi sesaat, mereka memilih untuk menyimpannya. Maka, pada 1990, dibentuklah Government Pension Fund Global (GPFG), yang kini dikenal sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF)Â terbesar di dunia dengan aset mencapai 1,8 triliun dolar AS.
Mekanismenya sederhana tetapi visioner. Setiap pendapatan dari minyak tidak langsung masuk ke kas negara untuk dibelanjakan, melainkan dialihkan ke dalam SWF. Dana ini kemudian diinvestasikan ke berbagai sektor, dari saham perusahaan teknologi raksasa seperti Apple dan Microsoft, hingga real estat dan obligasi di berbagai belahan dunia. Hasil investasinya digunakan untuk membiayai anggaran negara, tetapi hanya dalam batas yang telah ditentukan, agar dana pokoknya tetap bertumbuh.
Model ini membuktikan bahwa sebuah negara dapat merencanakan masa depannya dengan matang. Norwegia telah menciptakan mekanisme di mana hasil bumi yang terbatas dapat tetap memberi manfaat bagi generasi yang belum lahir. Ini adalah contoh nyata dari pengelolaan sumber daya yang bukan hanya strategis, tetapi juga penuh tanggung jawab.
Namun, tidak semua negara seberuntung Norwegia. Malaysia, misalnya, sempat memiliki ambisi serupa melalui 1Malaysia Development Berhad (1MDB), sebuah SWF yang dibentuk untuk mendorong pembangunan ekonomi. Sayangnya, alih-alih menjadi fondasi ekonomi jangka panjang, dana ini malah diselewengkan. Investigasi menunjukkan bahwa miliaran dolar mengalir ke rekening pribadi sejumlah pejabat tinggi, termasuk mantan Perdana Menteri Najib Razak. Ini adalah contoh nyata bagaimana sebuah kebijakan yang mulanya bertujuan baik bisa berubah menjadi bencana ekonomi akibat kurangnya transparansi dan akuntabilitas.
Di sisi lain, Singapura memiliki dua SWF besar, Temasek Holdings dan GIC, yang dikelola dengan prinsip bisnis ketat. Temasek, misalnya, fokus pada investasi yang memberikan imbal hasil tinggi di sektor teknologi, energi terbarukan, dan layanan keuangan. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya mempertahankan kekayaan negara, tetapi juga memperluasnya dengan strategi investasi yang agresif tetapi terukur.
Apa yang bisa dipelajari dari pengalaman negara-negara ini?Â
