Lebih lanjut Menko Muhadjir menerangkan, kunci keberhasilan sebaran bantuan sosial adalah data tepat sasaran. Kemensos akan memutahirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara besar-besaran pada tahun 2021, Menko PMK juga mengarahkan untuk perluasan DTKS agar mencakup seluruh aspek pembangunan manusia dan kebudayaan. Hingga saat ini Mensos telah memastikan data penerima bantuan sosial hampir rampung sehingga percepatan penyaluran mulai dilaksanakan minggu awal Januari 2021.
Serapan bantuan sosial (bansos) yang telah dilakukan pemerintah sampai dengan akhir tahun 2020 telah lebih dari 90 persen (Kontan.co.id). Untuk progam yang telah tersalurkan hingga 100 persen, Menko Muhadjir menyampaikan antara lain Progam Keluarga Harapan (PKH) dan Progam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako.
Menyikapi banyaknya bentuk bantuan sosial yang diberikan pemerintah serta penyaluran yang telah mendekati rampung, pemerintah juga mengantisipasi adanya penyelewengan bansos. Menteri Sosial Tri Risma Maharini mengungkapkan pihaknya tengah menyiapkan mekanisme pelaporan yang lebih detail dari penerima bantuan. Hal ini diharapkan dapat menghindari adanya pemotongan atau penyelewengan bantuan.
Mekanisme tersebut akan dimulai bulan Februari sementara penerimaan bantuan sudah dilaksanakan pada bulan Januari. Mekanisme ini dilakukan dengan pembuatan edaran dan pemantauan penggunaan bansos dengan menyediakan tools atau alat untuk mengetahui pembelanjaan uang yang dilakukan penerima.Â
Dampak pandemi juga terjadi pada bidang ekonomi dimana kenaikan harga karena kelangkaan barang kebutuhan pokok masyarakat seperti bahan makanan dan masker, sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat yang semakin berkurang.
Melemahnya daya beli serta kegiatan konsumsi masyarakat juga disebabkan karena pendapatan yang menurun, karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) atau merumahkan karyawan oleh perusahaan. Hal ini dilakukan karena kegiatan produksi perusahaan tidak sebanding dengan permintaan pasar sehingga mengakibatkan perusahaan melakukan penghematan biaya dan meminimalisir terjadinya gulung tikar.
Data BPS mengatakan apabila tingkat pengangguran Indonesia pada periode Agustus 2020 mengalami kenaikan 5,23 persen menjadi 7,07 persen atau terjadi kenaikan sebesar 2,67 juta. Dengan demikian, jumlah angakatan kerja di Indonesia yang menganggur menjadi 9,77 juta orang (Kompas.com).
