Orde Baru merupakan masa Indonesia setelah turunnya Presiden Soekarno dan digantikan oleh kepemimpinan Soeharto. Dalam masa kepemimpinannya yang berlangsung selama lebih dari tiga puluh tahun, Indonesia mengalami masa-masa yang menurut masyarakat secara umum merupakan masa pembangunan ekonomi. Kemajuan pembangunan ekonomi ini dirasakan sangat signifikan oleh masyarakat karena sebelumnya pada tahun 1966 Indonesia mengalami gejolak ekonomi yang luar biasa dimana inflasi mencapai 650%. Adapun beberapa hal positif yang didapatkan dari pembangunan ekonomi secara umum pada masa Orde Baru ini antara lain pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta perkembangan sektor pertanian. Prestasi luar biasa yang diperoleh dari perkembangan sektor pertanian ini adalah Indonesia bisa mengubah status dirinya dari Negara pengimpor beras terbesar di dunia menjadi Negara pengekspor beras terbesar di dunia dan mencapai swasembada pangan pada tahun 1980-an.
Swasembada beras menjadi isu yang sangat penting dalam masa Orde Baru, karena ia merupakan prestasi di masa itu. Hal yang menarik adalah mengapa setelah turunnya Soeharto, Indonesia kini kembali lagi menjadi pengimpor beras dunia dan bahkan masuk sebagai empat besar Negara pengimpor beras di dunia. Ini mengindikasikan bahwa Soeharto benar-benar berperan langsung untuk mewujudkan hal tersebut. Hal inilah yang kemudian akan saya bahas dalam essay ini. Dalam essay ini saya akan membahas apa yang dilakukan oleh soeharto terkait dengan pencapaian swasembada pangan melalui studi dari beberapa literatur yang saya temukan.
Pelaksanaan Revolusi Agraria sebagai upaya peningkatan produksi pangan
Kemajuan ekonomi bisa dicapai oleh pemerintahan Soeharto melalui komitmennya yang besar terhadap pembangunan ekonomi sebagai salah satu cara untuk mewujudkan legitimasi politiknya di hadapan rakyat. Kestabilan ekonomi merupakan target yang harus dicapai. Arah dan pola pembangunan ekonomi pada masa Soeharto dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang sudah dilaksanakan sampai dengan Pelita VII (sampai tahun 1996). Oleh karena itu, swasembada pangan merupakan hal yang sangat bukan tidak mungkin, karena ia memang menjadi fokus tersendiri dalam rencana pembangunan yang dibuat oleh Soeharto. Di dalam Pelita I bahkan Pertanian dan Irigasi dimasukkan sebagai satu bab tersendiri dalam rincian rencana bidang bidang. Di dalam rincian penjelasan dijelaskan bahwa tujuannya adalah untuk peningkatan produksi pangan terutama beras.
“Peningkatan produksi pangan bertudjuan agar Indonesia dalam waktu lima tahun jang akan datang tidak usah meng- impor beras lagi . Tudjuan lain ialah memperbaiki mutu gizi pola konsumsi manusia Indonesia melalui peningkatan produksi pangan jang mengandung protein chewani dan nabati, terutama ikan dan katjang-katjangan. Akibat positif dari peningkatan produksi beras ialah bahwa lambat-laun tidak perlu lagi mengimpor pangan, sehingga dengan demikian devisa jang langka itu dapat digunakan untuk mengimpor barang modal dan bahan baku jang diperlukan untuk pembangunan sektor-sektor lain, terutama sektor indus-tri. Selandjutnja, peningkatan produksi pangan akan meningkat-kan pendapatan petani-petani pangan. Ini akan meningkatkan taraf penghidupan para petani jang telah sekian lamanja hidup dalam serba kesengsaraan dan kemiskinan.” (kutipan kalimat yang terdapat dalam buku pedomen Repelita)
Hal tersebut menunjukkan bahwa Soeharto tidak main main dengan targetnya. Dalam mengupayakan tujuan tersebut bisa dicapai, di dalam pedoman Repelita bahkan di-breakdown hasil pertanian apa saja yang ingin ditingkatkan dan bagaimana langkah-langkah strategis untuk mewujudkannya. Pembangunan sektor pertanian ini merupakan wujud dari Revolusi Agraria di Indonesia yang ditempuh melalui empat langkah, yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi pertanian. Beras sendiri, seperti sudah disebutkan tadi, menjadi komoditas yang menjadi focus utama di Pelita I. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan produksi beras, antara lain melalui pembuatan dan perbaikan sarana irigasi di berbagai daerah persawahan, pemberian modal bagi masyarakat petani, penelitian dan penggunaan bibit unggul, serta modernisasi pertanian melalui teknologi.
Pemerintah menaklukkan, petani ditaklukkan
Menarik mengamati bagaimana Indonesia pada masa Orde Baru bisa mencapai swasembada beras dan mengapa sampai sekarang hal itu belum bisa terulang kembali. Padahal pada masa awal Soeharto memerintah, keadaan ekonomi Indonesia sedang carut marut. Soeharto dan para arsitek Orde Barunya mengatur skema pembangunan yang sedemikian rupa detailnya agar target-target pembangunan tersebut bisa tercapai, termasuk mengenai swasembada beras.
Latar belakang sebagai seorang militer membuat system pemerintahan serta kebijakan-kebijakan yang dibuat juga khas sentuhan militer: bersifat instruktif. Soeharto membuat suasana pemerintah ibarat subjek penguasa, sedangkan rakyat (dalam hal ini petani) sebagai subjek untuk ditaklukkan. Lalu bagaimana dengan targetnya? Targetnya adalah swasembada beras.
Inti dari cara ini adalah instruksi presiden yang disalurkan secara top-down ke petani. Sebagai penyalur informasinya dibentuk organisasi bimbingan massal (Bimas) yang melibatkan semua level pemerintahan dari pusat sampai desa. Di tingkat petani, dibentuk kelompok-kelompok tani yang berfungsi untuk menjalankan instruksi di lapangan. Perannya sama seperti prajurit di medan perang, yaitu petani tidak boleh mengambil keputusan soal produksi. Pemerintah akan memutuskan jenis benih apa yang akan digunakan, berapa lama waktu tanam, jenis pupuk, pestisida, dan lain-lain. Kemudian, petani tinggal melaksanakan apa yang diinstruksikan, setelah diberikan penyuluhan oleh lembaga-lembaga penyuluhan yang dibentuk oleh Departemen Pertanian. Di lapangan, lembaga-lembaga penyuluhan tersebut dibebankan tugas untuk memastikan apakah petani sudah menjalankan sesuai dengan yang diinstruksikan. Setiap penyuluh harus memastikan semua petani bimbingannya menjalankan instruksi. Kalau ada petani yang menentang instruksi pemerintah, misalnya menanam padi jenis lain, maka aparat keamanan akan "mengamankan"nya.
Instruksi ini kemudian tidak hanya berhenti soal benih dan pupuk, melainkan juga berkenaan dengan pemasaran hasil pertanian. Untuk mendekatkan petani ke pasar sarana dan hasil produksi pemerintah mendirikan Koperasi Unit Desa (KUD). KUD nantinya yang akan menyalurkan sarana produksi ke petani sekaligus membeli gabah dari petani. Tidak hanya itu, ketersediaan sarana produksi serta akses bantuan modal juga dijamin oleh pemerintah. Hal inilah yang dilakukan Soeharto untuk mencapai target swasembada berasnya. Semuanya dikontrol secara ketat. Kegiatan agroindustri hulu (sarana produksi), usaha tani (on-farm), agroindustri/bisnis hilir (pengolahan/pemasaran), dan penunjang (penelitian, penyuluhan, pembiayaan) diintegrasikan secara ketat dalam program Bimas.
Namun demikian, tak jarang terjadi di lapangan, metode ini dirasakan menjadi semacam pemaksaan dari penguasa kepada rakyatnya. Dalam kepemimpinannya, Soeharto sering menggunakan kekerasan sebagai alat untuk memecahkan masalah. Berbagai kasus sengketa agraria sepanjang berkuasanya rezim Orde Baru, penyelesaiannya selalu dengan pola kekerasan, lalu pihak pemerintah selalu cenderung berpihak pada kekuatan modal. Hal ini menjadi kenyataan yang terjadi pada masa Orde Baru, apabila terdapat kelompok masyarakat yang menolak gagasan pembangunan ataupun melakukan perlawanan, security approach pun dilakukan, dengan segera kelompok tersebut mendapat tuduhan anti pembangunan, melawan negara, PKI, anti Pancasila dan sederet stigma politik lainnya.
Hal inilah yang dilakukan oleh Soeharto, khas dengan aroma militer. Membuat langkah strategis, menginstruksikan kepada para prajuritnya, kemudian dilaksanakan oleh para prajurit dengan control ketat tentunya, lalu hasilnya? Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984 dan ia dianugerahi sebuah medali bertuliskan ”from rice importer to self sufficiency” dari Food and Agriculture Organization (FAO). Tidak hanya penghargaan dari FAO, beberapa tahun kemudian ia juga mendapatkan penghargaan dari PBB mengenai kependudukan. Metode ini mungkin bisa dibilang penyebab keberhasilan kepemimpinannya, membawa pembangunan ekonomi Indonesia mengalami kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga kemudian Indonesia dikenal sebagai salah satu dari macan asia.
Kalau sekarang orangtua kita yang pernah hidup di masa Orde Baru ditanya, lebih suka hidup di zaman mana: Orde Baru (Soeharto) atau sekarang ini (reformasi)? Maka kebanyakan dari para orang tua kita akan menjawab lebih suka hidup di zaman Orde Baru. Alasan yang paling banyak diungkapkan adalah rakyat terasa sejahtera, uang sangat cukup untuk makan, dan tidak banyak menyaksikan perkelahian para elit politik di Televisi. Kebanyakan dari masyarakat awam lebih suka mendapatkan instruksi yang jelas dan diberi arahan untuk mencapai target apa. Ini merupakan salah satu dari dampak negative kebijakan Orde Baru, yaitu membuat masyarakat terbiasa dengan doktrin-doktrin ekonomi-sosial-politik, membuat masyarakat kita menjadi tidak kreatif.
Metode yang digunakan Soeharto terbukti telah membawa prestasi pembangunan Indonesia di Era Orde Baru. Hal ini terlepas dari dampak ketergantungan terhadap modal asing, terjebak dalam system kapitalisme global, serta dampak liberalisasi pertanian yang sekarang justru membuat petani kita semakin terpuruk dan tidak punya daya. Hal hal tersebut tidak saya bahas di dalam essay ini. Yang ingin saya tunjukkan adalah, bahwa metode “pemaksaan” kepada petani, baik itu dari sisi cara, jenis, dan system, inilah yang diterapkan oleh Soeharto. Ia menyiapkannya secara detail dalam Repelita, membentuk Departemen Pertanian, mendirikan lembaga-lembaga baik untuk penelitian, penyuluhan dan pengawasan. Hasilnya, Indonesia mencapai kemandirian pangan dan kesejahteraan petani meningkat. Namun hal ini tidak berlanjut sampai sekarang. Di akhir masa kepemimpinannya, krisis pangan kembali terjadi, ekonomi mulai berejolak, dan Soeharto harus takluk pada ketidakstabilan ekonomi serta pergolakan dari rakyat dan kemudian mundur dari kursi kepemimpinan yang telah ia duduki selama lebih dari 30 tahun.
www.detikfinance.com Kamis, 17/02/2011 pukul 17:18 WIB
Revolusi Agraria merupakan suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional berubah ke cara modern untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Hal ini bisa melalui penelitian dan penemuan bibit unggul serta modernisasi alat-alat pertanian. Revolusi Agraria tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di Amerika dan Negara-negara Asia lainnya.
Disebutkan dalam buku pedoman Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1969/70-1973/74 Bab IIA. Diakses melalui www.bappenas.go.id/get-file-server/node/5700/
Ada beberapa badan bentukan Soeharto terkait dengan pertanian ini, seperti Kolognas dan Bimas Nasional. Badan Pengendali Bimas dibentuk sesuai dengan Keputusan Presiden no.48 tahun 1997, yang diketuai oleh Menteri Pertanian dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Disebutkan oleh MT Felix Sitorus dalam Pelajaran Agribisnis Padi dari Soeharto. Diakses melalui http://202.169.46.231/News/2008/03/06/Editor/edit03.htm
Disebutkan oleh Tri Chandra Aprianto dalam “Reforma Agraria: Potret Pasang Surut Sejarah Kebangsaan Indonesia”. Diakses melalui http://www.sindutile.co.cc/2011/03/reforma-agraria-potret-pasang-surut.html
