Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Bapak Anang Dwi Resdianto secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember pada Selasa, 21 November 2023 di Aula PB Sudirman, Kantor Pemerintahan Kabupaten Jember.
“Selama kegiatan bimbingan teknis ini berlangsung, besar harapan saya teman-teman sekalian akan memperoleh benefit berbagai informasi yang bermanfaat guna peningkatan kinerja dalam proses pengadaan barang/jasa di tahun 2024 mendatang,” ucapnya.
Pemerintah Kabupaten Jember mengembangkan kerangka kerja untuk Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) tahun Anggaran 2024. Dalam upaya ini, beberapa aspek penting yang disampaikan narasumber yang penting untuk diperhatikan dalam bimtek ini adalah berkaitan dengan Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk kegiatan dan program yang akan dilakukan dalam tahun Anggaran 2024 mendatang. Rentetan materi yang disampaikan narasumber berkaitan dengan:
1. Pelaksanaan PBJ 2024
- Monitoring Pelaksanaan 2023
Melakukan Review Prosentase terhadap Pembelanjaan untuk mendukung P3DN PPK wajib melakukan pelaporan dan penilaian penyedia melalui Vendor Management System (VMS) dengan memperhatikan Perlem 4/2021.
- SiRUP
Melaksanakan Pengumuman RUP dimulai sejak RKA dilaksanakan dengan Legislatif (Sistem Tarik Data dari SIPD). Validasi metode Pemilihan Penyedia melalui isian Daftar Simak Pengadaan 2024 Percepatan Pengajuan tender untuk Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya serta seleksi untuk Jasa Konsultansi, namum kontrak kerja ditandatangani apabila DPA telah disahkan.
- Katalog Lokal
Setiap Kepala PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember wajib memprioritaskan pelaksanaan belanja daerah melalui Katalog Lokal untuk belanja makan minum, ATK dan produk belanja lainnya dengan memperhatikan ketersediaan produk.
Pengadaan Langsung wajib dilaksanakan melalui metode transaksional melalui LPSE Kabupaten Jember
2. Optimalisasi PBJ
- SiRUP
Verifikasi metode pengadaan Melalui UKPBJ dan diumumkan pada portal SiRUP Pengajuan tender untuk Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya serta seleksi untuk Jasa Konsultansi, namum kontrak kerja ditandatangani apabila DPA telah disahkan
- Katalog Lokal
Setiap Kepala OPD, kepala Unit Kerja dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember berkewajiban melaksanakan belanja daerah melalui Katalog Lokal dan Toko Daring Jatim Bejo untuk belanja makan minum, ATK dan produk belanja lainnya dengan memperhatikan ketersediaan produk
- LPSE
Pengadaan Langsung wajib dilaksanakan melalui metode transaksional melalui LPSE Kabupaten Jember
- Vendor Management System
PPK wajib melakukan pelaporan dan penilaian penyedia melalui Vendor Management System (VMS)
3. Penguatan Fungsi P3DN
Tugas PPK
- Dapat dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- PA dapat menjalankan seluruh tugas kewenangannya tanpa mendelegasikan kepada KPA atau PPK; / kepala SKPD selaku PA dan Kepala Unit Kerja selaku KPA dapat menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan tugas PPK.
Toko Daring
- Transaksi sampai dengan 10jt cukup berupa bukti pembelian
- Tidak perlu melakukan pemotongan pajak daerah
Transparansi
- Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
- E-Tendering/E-Seleksi, E-Purchasing
- Non E-Tendering dan Non E-Purchasing
- E-Kontrak
Selain itu, dipaparkan juga hal-hal berkaitan dengan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk menunjang proses pengelolaan keuangan pemerintah cabang, yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMKE) yang menjadi dasar hukum untuk berbagai kebijakan pemerintah serta Pengaturan Prioritas dan Alokasi Biaya Tahapan yang melibatkan pengaturan prioritas dan alokasi biaya yang diperlukan untuk berbagai kegiatan dan program yang akan dilakukan dalam tahun Anggaran 2024 dilanjutkan dengan pembahasan mengenai Proses Pengujian dan Pengawasan yang dilakukan Setelah persiapan dan pengaturan selesai.
Pengujian dan pengawasan kegiatan dan program yang diatur didukung dengan Laporan Pengadaan yang dibuat Setelah pengujian dan pengawasan selesai.
Dalam konteks ini, pemerintah Kabupaten Jember menghadapi beberapa tantangan, seperti kekurangan manpower dan anggaran biaya yang tidak mencukupi, serta kekurangan wadah/alat/bangunan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih efektif dan efisien dalam mengatasi tantangan tersebut.
“Dalam upaya ini, diperlukan kerjasama dan pendukungan dari berbagai pihak. Selain itu, diperlukan persiapan dan alokasi biaya yang cukup, serta pengaturan prioritas dan program pengadaan barang dan jasa,” imbuhnya.
