"Best Practice" Kepala Sekolah sebagai Langkah Akselerasi Pemerataan Mutu Pendidikan di Indonesia

Pendahuluan

Pendidikan merupakan leading sector yang menjadi wadah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkompetensi dan berdaya saing. 

Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah bukan lagi memikirkan tentang bagaimana meningkatkan mutu setiap satuan pendidikan, melainkan bagaimana melakukan pemerataan mutu sehingga seluruh satuan pendidikan secara bersama-sama dapat meningkatkan mutunya.

Pemerataan mutu pendidikan menjadi permasalahan krusial yang dihadapi pendidikan di Indonesia. Beberapa faktor seperti perbedaan geografis, ekonomi masyarakat, dan pendapatan menjadi kendala umum yang mempengaruhi terhambatnya peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan (Candiasa, 2013).

Tidak meratanya mutu pendidikan diketahui melalui hasil penelusuran rapor pendidikan (https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id/) pada wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur. 

Wilayah Kota seperti Surabaya menunjukkan pencapaian mutu yang tinggi, ditunjukkan dengan output pendidikan yaitu meliputi kompetensi literasi dan numerasi berada pada kategori mencapai kompetensi minimum, dan indeks karakter pada kategori membudaya. Pada sub proses meliputi indeks kualitas pembelajaran, indeks refleksi guru dan kepemimpinan instruksional berada pada kategori terarah. 

Di kota lain seperti Kota Madiun juga menunjukkan pencapaian mutu yang tinggi, ditunjukkan dengan hasil kompetensi literasi yang berada pada kategori diatas kompetensi minimum, kemampuan numerasi pada kategori mencapai kompetensi minimum, dan indeks karakter berada pada kategori membudaya. 

Pada sub proses, indeks kualitas pembelajaran dan kepemimpinan instruksional berada pada kategori terarah dan indeks refleksi guru pada kategori membudaya. Hasil rapor mutu di wilayah kota tersebut paradoks dengan hasil rapor pendidikan di wilayah kabupaten.

Hasil penelusuran rapor pendidikan di wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Gresik yang masuk pada wilayah perbatasan provinsi rata-rata masih mencakup kategori merah pada sub proses yaitu indeks kualitas pembelajaran, indeks refleksi guru dan kepemimpinan instruksional. 

Kategori merah yang dimaksud dalam rapor pendidikan adalah level yang menunjukkan disorientasi, pasif, dan terbatas. Sedangkan pada sub output rata-rata berada pada kategori dibawah kompetensi minimum dan masih perlu dikembangkan. 

Data ini menunjukkan bahwa terjadinya ketimpangan mutu pendidikan di wilayah kota dan kabupaten. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya ketidak merataan mutu pendidikan di Provinsi Jawa Timur. Sehingga sangat perlu upaya-upaya tertentu untuk meningkatkan mutu pendidikan secara bersama-sama melalui akselerasi pemerataan mutu.