Kedua, Pengelolaan APBN harus di kawal dengan baik agar tidak dikorupsi serta fokus pada belanja prioritas yang produktif. Jangan lagi ada anggaran pembelian UPS, jangan lagi ada anggaran gaji guru yang menggelembung, jangan ada kasus E-KTP yang lain lagi. Semua kebijakan anggaran harus realitis.
Ketiga, Kemudahan berusaha terus dilaksanakan, pangkas ijin-ijin yang terlalu panjang dan lama, berantas pungli terus dilakukan agar tidak ada lagi pungutan liar yang membuat " High Cost Economy ". Presiden Jokowi telah menetapkan kemudahan berbisnis di Indonesia harus dibawah 40. Posisi sekarang ada di peringkat 91. Pangkas dan perbaiki semua Perda, Permen, bahkan Penpres yang menghambat kemudahan berbisnis ( Ease of Doing Business )
Keempat, yang menurut saya sangat penting adalah manusia atau masyarakatnya. Sikap mental, moralitas, rasa nasionalis harus diperbaiki, di samping  kualitas sumber daya manusianya. Kita tahu banyak orang pintar di negeri ini tapi apakah ada banyak yang mempunyai sikap mental, moralitas dan rasa nasionalis yang baik. Korupsi masih terjadi dimana -- mana, penguasa menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan demi kepentingan politik dan bisnisnya, sikap apatis terhadap kondisi negara, yang penting kantong saya aman. Kita masih saling menghujat dan memaki karna perbedaan pandangan atau sibuk mencari perbedaan. Alangkah indahnya kita bersatu fokus untuk mengerjakan hal yang produktif. Sebagai catatan akhir, saya ingin mengutip perkataan Peter Drucker yang dikenal sebagai bapak " Manajemen Modern" yang mengatakan " The ultimate resource in economic development is people. It is people, not capital or raw materials that develop an economy "
Dr. Ngadiman
Pengamat Ekonomi
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara
