12 Jawaban Ngabila Salama terhadap asumsi penolakan RUU Kesehatan:
1. Penyusunan RUU Omnibus Law kesehatan cacat prosedur karena dilakukan secara tertutup, tanpa partisipasi masyarakat sipil, dan organisasi profesi: RUU kesehatan ini adalah inisiatif DPR RI sejak Desember 2019, baleg pra hearing sudah melibatkan Organisasi Profesi / OP th 2022, hearing Maret-April 2023 juga dilibatkan
2. Sentralisme kewenangan Menteri Kesehatan yaitu kebijakan ditarik ke Kementerian Kesehatan tanpa melibatkan masyarakat dan organisasi profesi mencederai semangat reformasi: sistem otomatisasi izin praktek 5 tahun sekali dan str seumur hidup memang diambil alih kemenkes (pemerintah). Tp peran OP sebagai mitra pemerintah utk program2 kesehatan tdk dihapus. OP ttp eksis dan independen menjaga marwah, merangkul anggota untuk pengabdian masyarakat, perlindungan, peningkatan kompetensi.
3. Pendidikan kedokteran untuk menciptakan tenaga kesehatan murah bagi industri kesehatan sejalan dengan masifnya investasi: mencetak banyak dokter utk memenuhi kekurangan di lapangan dan wilayah pelosok 3T. Berbagai cara: 2.500 beasiswa spesialis dan subspesialis, mendorong pemda menganggarkan beasiswa, insentif nakes, infrastruktur, sarpras, collegium based untuk putera daerah
4. Sarat kriminalisasi terhadap tenaga kesehatan dengan dimasukkan pidana penjara dan denda yang dinaikkan hingga tiga kali lipat: denda turun hanya 10% (kategori 2) dari 100jt jadi 10jt dan mengutaman penyelesaian sengketa di luar pengadilan (mediasi) dan keadilan restoratif dan banyak perlindungan yg ditambah di UU ini
5. RUU Omnibus Law Kesehatan mengancam keselamatan rakyat dan hak rakyat atas pelayanan kesehatan yang bermutu dan dilayani oleh tenaga kesehatan yang memiliki etik dan moral yang tinggi: membuat layanan banyak, merata dan bermutu dari mulai layanan primer sampai rujukan
6. RUU Omnibus Law Kesehatan mempermudah mendatangkan tenaga kesehatan asing berpotensi mengancam keselamatan pasien: ada pagar permenkes 6/2023 utk proses adaptasi dan ketentuan lainnya.
7. RUU Omnibus Law Kesehatan berpihak kepada investor dengan mengabaikan hak-hak masyarakat, hak-hak tenaga medis dan tenaga kesehatan akan perlindungan hukum dan keselamatan pasien: investasi klo pun ada dalam bentuk uang dan sarpras akan membuat persaingan sehat. Klo rs kawasan ekonomi khusus kita bs cek permenkesnya. Tujuan dr rs ini menambah layanan dan pangsa pasarnya org yg biasanya berobat ke LN gak pernah nguntungin indo ini, berubah pikiran mau berobat di RS KEK bahkan org luar negeri akan kesini jg. Bukannya income indo akan meningkat jg? Malah dokter lokal bs bekerja di RS KEK juga, nnti faskes lokal akan bersaing secara sehat dgn inovasi layanan dan memberi standar gaji meningkat utk dokter lokal. persaingan sehat. Upaya menggunakan bahasa Indonesia sdg dilakukan penguatan di DIM / Daftar Inventaris Masalah.
8. RUU Omnibus Law Kesehatan mengancam ketahanan bangsa serta mengebiri peran organisasi profesi yang telah hadir untuk rakyat: OP tidak dihapus, hanya tidak diatur oleh pemerintah. Independen menjadi mitra pemerintah
9. Pelemahan peran dan independensi Konsil Kedokteran Indonesia dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dengan berada dan bertanggung jawab kepada menteri (bukan kepada Presiden lagi): akan ada regulasi khusus untuk mengatur posisi konsil dan kolegium menjadi lembaga yang independen dan bermitra aktif serta menjalankan fungsi pemerintah
10. Kekurangan tenaga kesehatan, dan permasalahan maldistribusi adalah kegagalan pemerintah bukanlah kesalahan organisasi profesi: pemerintah menambah strategi mencetak spesialis dengan collegium based yang juga melibatkan faskes pemerintah dan swasta dgn penyelenggara kolegium
11. RUU Omnibus Law Kesehatan hanya mempermudah masuknya tenaga kesehatan asing tanpa kompetensi keahlian dan kualifikasi yang jelas: komite medik RS dan faskes akan menjaga mutu dan memastikan nakes berkompeten. Akreditasi tetap dilaksanakan bahkan sampai level dokter praktek mandiri. Bukti komitmen kemenkes menjaga mutu
12. RUU Omnibus Law Kesehatan mengabaikan hak masyarakat atas fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, bermutu, dan manusiawi: framework 6 pilar jelas mengedepankan kesehatan masyarakat yang terstruktur, sistematis, dengan indikator jelas dan jangka panjang dimulai dari layanan primer, rujukan, ketahanan (kemandirian) kesehatan, pembiayaan kesehatan, sdm kesehatan, teknologi kesehatan. Tidak hanya menciptakan pelayanan prima utk masyarakat tp meningkatkan kesejahteraan nakes dengan meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mewujudkannya
Organisasi profesi telah terlibat aktif dalam penyusunan RUU sejak di Baleg pada agustus - november 2022 dan saat public hearing Kemenkes (sebanyak 6 kali) pada 13-30 Maret 2023. Ketika DIM pemerintah sdh diserahkan kembali ke legislatif, OP sudah kembali memberikan aspirasi dan masukan di panja DPR tersebut.
Ada beberapa poin yang sudah diterima Kemenkes dari masukan OP diantaranya kesejahteraan dan perlindungan hukum untuk tenaga kesehatan, akan tetapi ada dua hal yang tentunya masih dipertahankan pemerintah untuk percepatan transformasi kesehatan yaitu:
1. Otomatisasi izin praktek 5 th sekali GRATIS yg semula dilakukan oleh OP menjadi dilakukan pemerintah. Aturan mengenai rekomendasi dihapuskan.
2. Collegium based utk cetak dokter spesialis, sebuah sistem baru tambahan yang akan coba dilakukan pemerintah selain sistem berbasis universitas dan academic health system (AHS) yang kedepannya akan terus ada.
Perbedaan pendapat itu wajar di alam demokrasi. Keputusan memang tidak harus selalu menyenangkan semua pihak.
Tidak semua masukan baik OP dapat diakomodir di RUU, tetapi semua sudah dicatat dan akan dimasukkan di dalam peraturan pelaksanaan di bawah UU
Posisi pemerintah sudah firm, let the government govern!
