THR ASN Akan Dipotong Demi Efisiensi, Tapi Gaji Pejabat Tetap Utuh. Fakta atau Hoaks?

Jika Negara Butuh Penghematan, Mengapa ASN Yang Harus Dikurbankan? 

"Evaluasi ulang kebijakan fiskal yang timpang agar lebih adil, transparan, solutif, dan efisien. Beranikah pemerintah?

Setiap kali pemerintah menghadapi tekanan anggaran, Aparatur Sipil Negara (ASN) kerap menjadi pihak pertama yang dikorbankan. Pemotongan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 sering kali dijadikan langkah efisiensi fiskal dengan alasan keterbatasan anggaran. Namun, benarkah ini satu-satunya solusi yang tersedia?

Di saat yang sama, alokasi anggaran untuk sektor lain tetap berjalan tanpa pemangkasan signifikan. Infrastruktur tetap mendapatkan porsi besar, tunjangan pejabat tidak tersentuh, dan anggaran perjalanan dinas masih tinggi.

Artikel ini akan mengupas ketimpangan kebijakan pemotongan THR ASN, dampaknya terhadap ekonomi dan kesejahteraan pegawai negeri, serta menawarkan solusi konkret yang lebih adil dan berkeadilan.

1. Ketimpangan dalam Kebijakan Penghematan

a. Anggaran Infrastruktur Tetap Tinggi

Dalam APBN 2024, pemerintah mengalokasikan Rp423,4 triliun untuk sektor infrastruktur. (Kemenkeu)

Sebagai perbandingan, alokasi THR dan gaji ke-13 ASN tidak mencapai 5% dari anggaran infrastruktur tersebut. Artinya, jika benar negara sedang mengalami kesulitan keuangan, mengapa tidak menunda sebagian proyek infrastruktur non-prioritas untuk memastikan kesejahteraan ASN tetap terjaga?

Solusi yang lebih adil:

Evaluasi proyek yang tidak mendesak dan prioritaskan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Alihkan sebagian anggaran infrastruktur ke pos yang lebih mendesak, termasuk kesejahteraan ASN dan sektor pendidikan.

b. Tunjangan Pejabat Tidak Tersentuh

Data menunjukkan bahwa tunjangan pejabat tinggi tetap diberikan tanpa ada pemotongan signifikan.

Sebagai contoh, Direktur Jenderal Pajak menerima gaji sebesar Rp123,2 juta per bulan, belum termasuk tunjangan lain. (Seknas Fitra)

Jika efisiensi anggaran benar-benar menjadi tujuan utama, mengapa pemotongan tidak dimulai dari kelompok dengan pendapatan tertinggi?

Solusi yang lebih adil:

Terapkan pemotongan tunjangan pejabat tinggi sebelum menyentuh hak ASN.

Publikasikan transparansi tunjangan pejabat agar masyarakat bisa menilai apakah pemotongan sudah dilakukan secara adil atau tidak.

c. Perjalanan Dinas dan Pengeluaran Seremonial Masih Tinggi

Presiden Prabowo telah meminta pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50%, tetapi implementasinya masih minim. (UGM)

Anggaran untuk perjalanan dinas dan kegiatan seremonial masih menyedot kas negara, padahal bisa dikurangi dengan digitalisasi pertemuan dan efisiensi birokrasi.

Solusi yang lebih adil:

Terapkan "digital meeting first" untuk mengurangi perjalanan dinas yang tidak mendesak.

Pangkas anggaran rapat dan acara seremonial yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik.

2. Dampak Pemotongan THR ASN terhadap Ekonomi

a. Turunnya Daya Beli dan Dampak ke UMKM

Pemotongan THR ASN bukan hanya mempengaruhi pegawai negeri, tetapi juga berdampak langsung pada perekonomian daerah.

ASN merupakan kelompok dengan daya beli yang stabil, terutama di kota-kota kecil. Jika THR mereka dipotong, pengeluaran mereka pun berkurang, dan ini bisa berimbas pada UMKM lokal.

Menurut analisis Kontan, pemangkasan THR dan gaji ke-13 ASN berpotensi menurunkan konsumsi rumah tangga secara signifikan. (Kontan)

Solusi yang lebih adil:

Jika pemotongan tidak bisa dihindari, kompensasi harus diberikan dalam bentuk lain, seperti insentif pajak atau subsidi harga barang pokok bagi ASN.

b. Motivasi dan Kinerja ASN Bisa Menurun

ASN memiliki peran strategis dalam pelayanan publik. Namun, ketidakpastian hak keuangan dapat menurunkan moral dan motivasi kerja mereka.

Ketika pegawai merasa tidak dihargai, efeknya bisa berujung pada penurunan kualitas pelayanan publik.

Solusi yang lebih adil:

Berikan kepastian kebijakan: Jika pemotongan memang harus dilakukan, jelaskan durasi dan mekanisme pemulihan hak ASN.

Bangun komunikasi yang transparan agar ASN tidak merasa menjadi korban kebijakan sepihak.

3. Alternatif Kebijakan yang Lebih Berkeadilan

Jika memang perlu efisiensi anggaran, ada cara lain yang lebih adil daripada sekadar memotong hak ASN.

a. Skema Pembayaran Bertahap untuk THR dan Gaji ke-13

Daripada memotong secara drastis, THR bisa dibayarkan dalam dua tahap:

50% pada periode normal

50% ditunda hingga kuartal berikutnya saat anggaran lebih stabil

Pemerintah juga bisa memberikan kompensasi berupa keringanan pajak bagi ASN untuk mengurangi beban mereka.

b. Reformasi Sistem Penggajian ASN

Buat skema gaji yang lebih fleksibel, dengan komponen berbasis kinerja yang lebih besar.

Jika pemotongan tetap dilakukan, pastikan skema yang lebih progresif: ASN dengan gaji tinggi dipotong lebih besar, sementara golongan bawah tetap menerima penuh.

Kesimpulan: ASN Tidak Seharusnya Menjadi Korban Utama

Pemotongan THR dan gaji ke-13 ASN seharusnya menjadi langkah terakhir, bukan yang pertama. Jika efisiensi anggaran benar-benar diperlukan, sektor lain harus lebih dulu dievaluasi sebelum memotong hak pegawai negeri.

Solusi konkret yang lebih adil:

Evaluasi proyek infrastruktur non-prioritas.

Kurangi tunjangan dan fasilitas pejabat tinggi.

Terapkan skema pemotongan yang lebih proporsional.

Jika pemotongan tetap dilakukan, pastikan ada kompensasi bagi ASN.

Dengan pendekatan ini, pemerintah tetap bisa menjaga keseimbangan fiskal tanpa menciptakan ketimpangan kebijakan.

Sekarang pertanyaannya: Beranikah pemerintah mengambil kebijakan yang lebih adil?

#THRASN #GajiPejabat #keuangan #PenghematanAnggaran #KeadilanFiskal #ASN #AnggaranNegara #indonesia #KebijakanEkonomi #TunjanganPejabat #ReformasiAnggaran #SolusiKebijakan