Mohon tunggu...
Neno Anderias Salukh
Neno Anderias Salukh Mohon Tunggu... Wiraswasta - Pegiat Budaya | Pekerja Sosial | Pengawas Pemilu

Orang biasa yang menulis hal-hal biasa

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

Saatnya Omnibus Law Dipertimbangkan secara Serius

26 Februari 2020   23:01 Diperbarui: 26 Februari 2020   23:15 375
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pelibatan publik terhadap pembentukan Omnibus Law | IG Kompas Data

Pelibatan publik terhadap pembentukan Omnibus Law | IG Kompas Data
Pelibatan publik terhadap pembentukan Omnibus Law | IG Kompas Data
Artinya bahwa, sebagian masyarakat Indonesia sepakat bahwa Omnibus Law menguntungkan tetapi kendalanya adalah mayoritas masyarakat Indonesia belum dilibatkan dalam perancangan Omnibus Law.

Sejatinya, Omnibus Law menguntungkan tenaga kerja dan juga investor hanya saja belum ada ruang diskusi yang dibuka oleh pemerintah untuk membahasnya bersama sehingga publik dan masyarakat awam cenderung skeptis dengan regulasi penting ini.

Oleh karena itu, pemerintah harus konsisten dengan janjinya bahwa akan membuka ruang diskusi di beberapa kota untuk menerima saran dan kritik terhadap rancangan Omnibus Law. Harus menimbang dan mempertimbangkan segala bentuk usulan dengan matang. Ibarat pepatah, yang manis jangan cepat ditelan, yang pahit jangan cepat dibuang.

Artinya, selain mendapatkan hasil diskusi yang berkualitas, pemerintah tidak terburu-buru dalam penyusunan dan pembahasan Omnibus Law tetapi juga tidak terlalu lamban dalam pembentukannya. 

Pemerintahan harus melangkah dengan penuh kehati-hatian karena regulasi yang salah dalam Omnibus Law khususnya Cipta Kerja dapat mengancam eksistensi angkatan kerja usia produktif yang sejatinya menjadi modal bagi Indonesia sebagai negara maju (baca disini).

Jika regulasi tidak memihak kepada ketenagakerjaan maka sangat mungkin dependency rasio Indonesia menurun dan kita akan menyaksikan bagaimana Indonesia kesulitan untuk menekan angka kemiskinan ditengah kebijakan ekonomi internasional yang semakin tidak bersahabat.

Salam!!!

Neno Anderias Salukh

Referensi: Katadata.com, Instagram Kompadata (Litbang Kompas)

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun