Dinasti politik di Indonesia memiliki hubungan erat dengan Nepotisme partai politik di Indonesia. Beragam fakta menjadi bukti yang tidak dapat dipungkiri.
Akhir-akhir ini, dengan menguatnya anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon Walikota Solo mengundang perhatian publik, tidak sedikit orang yang menganggap bahwa jika Gibran berhasil mencalonkan diri dan menjadi walikota Solo maka ia akan memperpanjang daftar Dinasti Politik di Indonesia.
Dinasti Politik atau juga dikenal sebagai keluarga politik merupakan kekuasaan yang dilakukan oleh sekelompok keluarga yang masih memiliki hubungan darah dan dilakukan secara turun temurun untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan.
Misalnya Soekarno, Presiden pertama Indonesia yang menjabat dari tahun 1945 sampai dengan 1967. Anaknya Megawati Soekarnoputri mengikuti jejak ayahnya dengan menjabat sebagai Presiden Indonesia yang ke-empat.
Di Parlemen, mantunya, suami dari Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Ketua MPR dari tahun 2009-2013. Guruh Soekarnoputra, Puti Guntur Soekarno dan Puan Maharani yang kini menjabat sebagai Ketua DPR RI.
Keluarga Soeharto pun tidak kalah dengan Dinasti Politik di Indonesia. Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Besannya Soemitro Djojohadikoesoemo menjabat sebagai Menteri Keuangan sebanyak dua kali.
Putrinya Siti Hardijanti Rukmana menduduki kursi Menteri Sosial pada tahun 1998. Siti Hediati Hariyadi atau yang lebih dikenal sebagai Titiek Soeharto adalah anggota DPR RI yang pernah menjabat sebagai ketua Fraksi Golkar. Tommy Soeharto pernah menjabat sebagai anggota Fraksi Karya Pembangunan DPR RI pada 1 Oktober 1992 hingga 21 Mei 1998 yang saat ini memimpin Partai Berkarya.
Mantunya Prabowo Subianto, dua kali gagal dalam kontestasi Pilpres Indonesia, kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan yang ke-26 di Kabinet Indonesia Maju.
Presiden B.J. Habibie yang menjabat sebagai Presiden Indonesia yang ke-3 pun demikian. Putera presiden di masa transisi orde baru dan reformasi ini pernah menjabat sebagai Bupati Gorontalo Utara dan kini menjabat sebagai Gubernur Gorontalo.
Adik Abdurrahman Wahid, H. Lily Chodidjah Wahid merupakan anggota DPR RI periode 2009-2004 dan keponakannya Abdul Muhaimin Iskandar atau yang biasa disapa Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009--2014 dan kini menjabat sebagai wakil ketua DPR RI.
Politik Dinasti ini tidak berhenti hingga zaman Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Indonesia yang menjabat selama satu dekade ini memiliki dua orang anak yang terjun dalam dunia politik juga. Edhie Baskoro Yudhoyono menjadi anggota DPR RI sejak tahun 2009 dan kakaknya Agus Harimurti Yudhoyono yang hampir menjadi gubernur DKI dan Menteri Kabinet Indonesia Maju.
Meskipun Agus belum menjabat sebagai pejabat publik, keputusannya meninggalkan bidang militer dan mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta adalah bukti bahwa ia akan memperpanjang daftar pejabat dalam keluarganya.
Keluarga politik SBY bukan hanya anak-anaknya tetapi juga besannya Hatta Rajasa yang pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara (2007-2009), Menteri Perhubungan (2004-2007), dan Menteri Negara Riset dan Teknologi (2001-2004) dan yang terakhir sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia dari tahun 2009 hingga akhir masa SBY.
Jujur saya agak bingung menyebut sederet Indonesia yang telah membentuk keluarga politik sebagai Dinasti Politik. Toh, secara konstitusional semua warga negara Indonesia memiliki hak untuk memilih dan dipilih (right to be vote and right to be candidate)
Hak konstitusional merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional. Sehingga setiap protes keras dari berbagai elemen tentang dinasti politik di Indonesia tidak akan membuahkan hasil karena tidak dapat diatasi secara hukum.
Memang Dinasti Politik tidak sepenuhnya memiliki dampak negatif tetapi perlu diwaspadai. Menurut Ramadhan dalam Artikel Perjalanan Dinasti Politik di Indonesia, Dinasti Politik dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan penyelewengan amanah jabatan. Bahkan, lebih parahnya, saat tak lagi menjabat, mereka yang pernah pernah memimpin tetap bisa dengan leluasa mengendalikan pemerintahan karena yang menjabat berasal dari keluarga sendiri.
Karena itu, praktek-praktek haram yang merugikan negara bisa saja terjadi seperti Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
Namun, sebetulnya praktek Dinasti Politik terjadi akibat Nepotisme dalam Partai Politik. Megawati Soekarnoputri dan keluarganya sukses dalam jabatan politik karena adanya warisan partai dari ayahnya. Megawati menjadi presiden RI karena PDI-P, Puan Maharani menjadi ketua DPR RI karena PDI-P dan lainnya.
Soeharto dan anak-anaknya mewarisi Golkar. Memang saat ini Golkar berusaha melepaskan diri dari stigma Soeharto dan Orde Baru tetapi berdirinya Partai Berkarya merupakan usaha baru untuk melanjutkan Dinasti Politik Soeharto.
Anak Habibie yang menjabat sebagai Bupati Gorontalo Utara dan Gubernur Gorontalo merupakan kader Partai Golkar yang merupakan partai ayahnya.
Adik Gus Dur menjadi anggota DPR RI dari PKB yang merupakan partai yang membawa Gus Dur ke kursi kepresidenan. Saat ini, keponakannya memimpin partai yang ia dirikan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Agus Yudhoyono dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta silam adalah keputusan ayahnya. Tidak ada satu kader Demokrat yang mau diusung SBY waktu itu, saat ini anaknya memiliki posisi penting dalam partai yang ayahnya dirikan. Edhy pun demikian, menjadi anggota DPR RI karena partai yang ayahnya dirikan.
Saat ini Gibran Rakabuming Raka akan maju sebagai calon Walikota Solo. Tidak tahu apakah PDI-P akan menjadi pintu masuk Gibran atau partai politik lain yang mengusungnya? Akan tetapi, jika PDI-P membuka pintu maka saya yakin hal tersebut tidak terlepas dari Nepotisme Parpol.
Mengapa?
Sederet bukti di atas memperlihatkan fungsi ideal partai poitik yang sudah lama menghilang. Calon yang dipilih oleh parpol bukan calon yang melewati tahapan seleksi terlebih dahulu tetapi berdasarkan popularitas dan kekerabatan dengan seseorang yang sedang menjabat atau pernah menjabat.
Jujur bahwa mayoritas masyarakat Indonesia belum cerdas dalam memilih. Kasus dinasti politik tidak dapat diatasi dengan memberikan keputusannya kepada rakyat karena popularitas bagi mereka sudah cukup untuk dipilih padahal sejatinya masih banyak yang harus dipertimbangkan.
Karena itu, partai politik seharusnya mengedukasi masyarakat. Selain tentang kampanye positif (no money politik), parpol juga menyeleksi kader dengan mempertimbangkan semua faktor yang mendukung.
Salam!!!
Referensi:Â Satu;Â Dua;Â Tiga.
