Mohon tunggu...
Neno Anderias Salukh
Neno Anderias Salukh Mohon Tunggu... Wiraswasta - Pegiat Budaya | Pekerja Sosial | Pengawas Pemilu

Orang biasa yang menulis hal-hal biasa

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Susi dan Jonan "Sentil" Sri Mulyani, Bolehkah?

18 Juli 2019   22:01 Diperbarui: 18 Juli 2019   22:28 867
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pada tanggal 27 Maret 2019 bertempat di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah menyetujui penyampaian LKPP Tahun 2018 (tidak diaudit) dan Rapat Pembukaan Pemeriksaan LKPP Tahun 2018. Acara penyampaian LKPP Tahun 2018 (tidak diaudit) dan Rapat Masuk pemeriksaan LKPP Tahun 2018 Foto (Humas KKP)

Bagi penulis, seharusnya tidak perlu ada sindir menyindir dalam kabinet karena setiap sektor memiliki tantangan dan kendala tersendiri dalam eksekusi dan pencapaian program. 

Memang tidak perlu, apalagi momentum saat ini bertepatan dengan pembahasan reshuffle kabinet. Pihak lain akan menilai sebagai bentuk saling menjatuhkan dengan menilai kesulitan-kesulitan pengambilan keputusan sebagai kegagalan atau ketidakmampuan melakukan sesuatu.

Toh, Ignasius Jonan pun baru-baru ditegur oleh Jokowi karena impor di sektor minyak dan gas yang masih tinggi.

"Coba dicermati angka-angka ini dari mana kenapa impor jadi sangat tinggi, kalau didetailkan lagi migasnya ini naiknya gede sekali, Hati-hati di migas Pak Menteri ESDM, yang berkaitan dengan ini." kata Jokowi.

Menteri Susi Pudjiastuti pun demikian, 30 Januari 2019, ia ditegur oleh Jokowi terkait soal pengurusan izin sektor perikanan tangkap untuk kapal di atas 30 GT yang masih lama. Jokowi pun mendapat laporan bahwa izin untuk penangkapan ikan membutuhkan waktu 20 hari.

"Bu Menteri perintah ke dirjen sama, bangunlah sebuah sistem untuk perizinan yang cepat. Yang jam lah. Zaman IT masa masih hari minggu apalagi bulan, nggak jam. Izin di BKPM yang dulu bertahun-tahun sekarang dua jam bisa keluar sembilan izin. 

Dua jam keluar sembilan izin. Zaman kayak gini, zaman IT, zaman virtual reality, masa masih berhari-hari. jam urusannya harusnya," kata Jokowi.

Tentunya Menteri Susi dan Jonan memiliki kendala dan tantangan tersendiri dalam mengurus hal tersebut. Sama dengan menteri keuangan dan menteri perindustrian dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, kabinet harus bersatu untuk dan saling mendukung membangun Indonesia bukan saling sindir-menyindir bahkan saling menjatuhkan. Biarkanlah publik dan oposisi yang menilai dan mengkritik. Untuk teguran dan evaluasi kinerja kita serahkan kepada bapak Presiden Joko Widodo untuk melakukannya.

Salam!!!
Referensi: Satu, Dua, Tiga, Empat, Lima.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun