Diskusi yang digelar secara hybrid, itu bekerja sama dengan Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPP RI) dan aktivis perempuan yang tergabung dalam Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI).Â
Bintang menegaskan, upaya meluruskan pengertian ini harus terus menerus dilakukan. Karena, di masyarakat terlanjur berkembang pengertian yang salah bahwa Hari Ibu tanggal 22 Desember adalah hari bagi Ibu, orang tua perempuan kita.Â
Melihat sejarah perjuangan perempuan Indonesia, Menteri Bintang juga meminta kita untuk perlu melihat kembali upaya para perempuan Indonesia sejak kongres pertama.
Perempuan Indonesia tidak asing dengan politik
Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Kanti W. Janis, jika merujuk pada sejarah Hari Ibu, maka betapa perempuan Indonesia tidak asing dengan kepemimpinan politik. Sayangnya selama ini, telah dikembangkan prasangka bahwa kesetaraan itu adalah gagasan liberal barat.Â
Jika berbicara tentang gerakan feminisme di Indonesia, akan banyak penolakan hingga pencibiran. Penolakan itu muncul karena banyak yang berprasangka feminis menolak kodrat perempuan, soal perempuan ingin mendominasi pria, dan tuduhan lain.
Feminisme bukan monopoli kaum perempuan, seorang feminis tidak berjenis kelamin. Sama seperti ketika seseorang menyebut dirinya sebagai seorang nasionalis.
"Tanggal 22 Desember adalah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Perlu ada usaha bersama pemerintah dan masyarakat untuk meluruskan kembali makna 22 Desember," ujarnya.Â
Ajakan untuk merefleksikan semangat pergerakan perempuan dalam Kongres Perempuan juga diserukan oleh Presidium KPP RI yang disampaikan melalui anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta, Sylviana Murni.Â
Katanya, Kongres Perempuan Indonesia telah menegaskan tidak perlu menyamakan perempuan dan laki-laki karena memang mereka berbeda. Yang menjadi soal, mereka harus sederajat kedudukannya.Â
"Untuk itu, perempuan juga penting diakui sederajat di bidang politik, pengambilan keputusan dan kepemimpinan perempuan," tutur Sylviana Murni.
