Idealnya, sebelum rencana holding itu bergulir, terlebih dahulu harus berdasarkan kajian ilmiah yang mendalam, strategis, dan selaras dengan filosofi bernegara. Terlebih ketiga lembaga yang akan dimerger adalah notabene perusahaan milik negara.
Anis menegaskan, perlu pemikiran yang matang mengingat  PT Pegadaian Persero sendiri sudah berusia 119 tahun. Terlebih, Pegadaian adalah salah satu dari 10 BUMN penyumbang deviden terbesar untuk negara, dengan aset sehat dan memiliki rating perusahaan AAA.Â
Jadi, disayangkan saja BUMN bersejarah ini harus "mati". Terlebih dari ketiga BUMN itu, Pegadaian-lah yang dinilai lebih dekat dan lebih memberikan manfaat nasabahnya seperti para ibu rumah tangga dan UMKM yang kebanyakan unbankable.
Pegadaian juga dinilai paling dekat dengan masyarakat dan satu-satunya lembaga keuangan yang memiliki kemampuan menahan laju lembaga keuangan illegal seperti rentenir dan fintech illegal.
"Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan, meninjau kembali dan berusaha meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan holding ini. Jangan sampai hak rakyat hilang dan tidak dapat dipertahankan," tandasnya.
Anis mengamati, rencana merger itu memunculkan kesan kendala usaha mikro adalah masalah keuangan. Padahal, kendala UMKM tidak hanya masalah keuangan saja, tetapi juga masalah SDM, akses pemasaran, permodalan, jejaring dan kemampuan akses teknologi.
"Jadi, peran UMKM yang 99,99% menyokong perekonomian Indonesia ini lebih urgent dibantu dengan menyalurkan kredit yang lebih besar kepada UMKM, "bukan dengan holding," tukas Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini.
Sementara itu, ekonom senior Faisal Basri menyarankan BRI untuk mengakuisisi bank komersial lain daripada membentuk holding ultra mikro. Upaya ini dinilai lebih efektif memperkuat inklusi keuangan di Indonesia dibandingkan membentuk holding ultra mikro BRI - Pegadaian - dan PMN.
"Kalau saya boleh usul BRI itu ambil alih bank-bank komersial. Beli, akuisisi, nah jadi besar dia, beli Bank Muamalat misalnya, Bank Bukopin supaya konsolidasi bank terjadi. Apalagi selama ini bank di Indonesia tidak saling konsolidasi," katanya.
Ia menilai holding ultra mikro tidak mampu mengentaskan permasalahan usaha ultra mikro. Pasalnya, persoalan pada tataran ultra mikro tidak melulu pada keuangan, tetapi lebih dari itu menyangkut pemasaran, bahan baku, BBM/energi, keterampilan, upah buruh, dan sebagainya.
