 Dalam pernyataan singkat yang ditayangkan channel Youtube Sekretariat Presiden RI, Jokowi sepakat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian UU No 19/2019 tentang perubahan kedua atas UU KPK. "Yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN," katanya.
Presiden Jokowi menyuruh kepada ketua KPK untuk mengkaji ulang keputusan terhadap 75 orang yang tidak lulus ini, demikian kebijakan dapat diganti dengan berupa alih penempatan, penugasan tidak dengan pemecatan.
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!